Rabu, 07 Juli 2010

Duan Saksi Iman Ngaku Nyoblos Berkali-kali

[ Kamis, 08 Juli 2010 ]
SUMENEP KOTA-Saksi yang dibawa pasangan Ilyasi Siraj-Rasik Rahman (Iman) membuat pengakuan menggemparkan saat sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta kemarin (7/7). Dua saksi dari pemilih dari Kec Arjasa yang dihadapkan ke majelis hakim mengaku nyoblos berkali-kali pada pemilukada Sumenep 14 Juni lalu.

Bahkan, sejumlah saksi lainnya mengaku mendapati warga yang nyoblos lebih dari sekali untuk mewakili hak suara orang lain. Selain karena tidak ada di Arjasa, mereka juga menyalurkan hak suara atas dasar kedekatannya dengan pemilik suara.

Agenda sidang di MK kemarin antara lain perbaikan bukti tertulis, jawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, dan pembuktian. Sidang termin pertama dimulai pukul 10.30 hingga pukul 13.00. Lalu, istirahat. Sidang termin kedua dimulai pukul 14.15 hingga pukul 15.00.

Pada sidang termin pertama Iman selaku pemohon menghadapkan sembilan saksi dari 17 saksi yang diajukan. Mereka terdiri pasangan calon (paslon), pemilih, penyelenggara pemilu di tingkat desa, maupun saksi yang melihat dugaan kecurangan secara langsung.

Sedangkan KPU Sumenep selaku termohon hanya membawa empat saksi dari empat PPK (panitia pemilihan kecamatan). Yakni, PPK Arjasa, Dasuk, Bluto, dan Pragaan.

Kuasa Hukum Iman, A. H. Wakil Kamal, mengatakan, saksi pemilih yang mengaku mencoblos berkali-kali sedikitnya dua orang. Saksi bertindak begitu karena intervensi penyelenggara pemilu di tingkat bawah. "Karena disuruh KPPS (kelompok panitia pemungutan suara)," kata Wakil Kamal saat dihubungi koran pada jam istirahat sidang termin pertama pukul 13.30.

Sedangkan saksi yang mendapati pemilih mewakili sanak keluarganya dalam pencoblosan pemilukada cukup banyak. Mereka datang dari beberapa desa di Kec Arjasa. "Ada yang mengaku mewakili anaknya dan kerabatnya yang ada di luar daerah," ungkapnya.

Dikatakan, dari sejumlah saksi Iman yang dibawa ke MK, pihaknya juga mendatangkan saksi dari beberapa paslon. Yakni, Iman sendiri, paslon nomor urut 4 Basmalah (Bambang Mursalin-Moh. Shaleh Abdullah), dan paslon nomor urut 8 SMS (Sugianto-Muhsin Amir).

Anggota KPU Sumenep, M. Jazuly Muthhar, yang dihubugi koran ini mengakui pernyataan saksi Iman yang memberatkan pihaknya. "Iya, memang ada tadi (sidang termin pertama, Red) saksi yang bilang begitu (mencoblos lebih sekali, Red) perempuan. Tapi, itu kan pernyataan saksi dari Iman," sergahnya.

Hanya, Jazuly enggan bercerita terlalu dalam mengenai proses sidang di MK. Alasannya, sidang dugaan kecurangan pemilukada Sumenep itu masih menunggu termin kedua. "Nanti (sidang termin kedua, Red) PPK juga akan ngomong (menjadi saksi dari KPU, Red)," katanya.

Sementara itu, M. Sholeh, kuasa hukum Iman lainnya, menjelaskan, dua saksi pemilih yang dihadapkan ke majelis hakim MK adalah warga Desa Sambakati, Kec Arjasa. "Saya tidak mau menyebutkan namanya untuk keamanan saksi. Tapi yang jelas, keduanya perempuan dan laki-laki," katanya usai sidang termin kedua.

Sedangkan saksi yang mengaku menemukan pemilih mencoblos lebih dari sekali maupun yang bakal mencobloskan hak suara orang lain tergolong banyak. "Saya lupa jumlahnya. Tapi yang jelas, mereka dari Desa Kalisangka, Kalikatak, dan Angon-Angon," terangnya.

Sementara saksi dari ketiga paslon saat rekap di tingkat kecamatan hanya menjelaskan terkait rusaknya segel berita acara penghitungan maupun tak tersegelnya kotak suara sejak dari PPS (panitia pemungutan suara). Mereka juga memberikan kesaksiannya terkait dugaan DPT (daftar pemilih tetap) fiktif, termasuk warga yang berada di Malaysia.

Sedangkan pasangan Assifa (Azasi Hasan-Dewi Khalifah) selaku pihak terkait hanya mewakilkan kepada kuasa hukumnya. Saat itu Assifa menyampaikan jawabannya terkait pencokotan dalam permohonan Iman. Selain itu, anggota panitia pengaawas (panwas) pemilukada Sumenep memberikan keterangan terkait penindakan yang dilakukan di tingkat kabupaten.

Hanya, empat saksi KPU Sumenep dari empat PPK tidak dihadapkan di sidang MK. Sebab, waktu pemeriksaan saksi sudah habis. Anggota KPU Sumenep, Hidayat Andiyanto, mengakui tidak dihadapkannya empat saksi dari pihaknya. "Iya memang tadi (kemarin, Red) tidak sempat dihadapkan," ungkapnya.

Meski demikian, menurut dia, keterangan empat saksi dari termohon akan dinyatakan secara tertulis ke bagian kepaniteraan MK. Sidang kesimpulan rencananya digelar 14 Juli mendatang. Sedangkan sidang putusan pada 20 Juli mendatang. (uji/mat/jp.com)

Ancam Praperadilankan Kapolres Sumenep

Kamis, 8 Juli 2010
SUMENEP KOTA-Kapolres Sumenep AKBP Prihartono Eling Lelakon akan dipraperadilankan oleh kuasa hukum Hariksan, Arman Saputra. Ini terkait dengan laporan Hariksan ke polres yang melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan Azasi Hasan pada 14 Juni lalu,

Arman menilai, penyidikan polres dalam kasus dugaan penipuan tersebut tidak profesional. Bahkan, terlapor tidak pernah dimintai penjelasan terkait laporan kliennya. Padahal, sudah banyak saksi yang diperiksa.

Arman menjelaskan, ketidakprofesionalan polres dilihat dari pelimpahan kasus tersebut ke Polres Batam. Padahal, pelapor dan terlapor berdomisili di Sumenep. Begitu Azasi dalam membuat pernyataan juga berada di Sumenep. Jadi, polres punya cukup alasan untuk melakukan penyidikan di Sumenep.

"Ini jelas polres melalui penyidik tidak profesional dalam menangani kasus ini. Secara teori dan fakta, hukum locus delicti berada di Sumenep," terang Arman.

Kini pihaknya menunggu jawaban klarifikasi dari polres terkait pelimpahan kasus itu ke Polres Batam. Sesuai aturan, pihaknya menunggu dalam jangka waktu satu minggu. "Kalau dalam satu minggu tidak ada penjelasan atau malah polres melimpahkan ke Polres Batam, kami akan somasi dan akan laporkan ke Propam Polda Jatim," tandasnya.

Pengacara asal Sampang ini juga akan mempraperadilankan Kapolres Sumenep cq tim penyidik. "Sebab, kami duga ini sudah melanggar kode etik kepolisian," dalihnya.

Arman menegaskan, pihaknya tidak hanya berwacana saja, tapi akan membuktikan. "Tapi ini solusi terakhir kalau ternyata Polres Sumenep melimpahkan kasus ini ke Batam," ujarnya. Intinya, terang Arman, pihaknya mempertanyakan dasar hukum pelimpahan kasus dugaan penipuan oleh Azasi Hasan terhadap Hariksan ke Polres Batam.

Dia berharap jangan sampai laporan kliennya dikaitkan dengan masalah percaturan politik yang terjadi di Kabupaten Sumenep saat ini. Meski Azasi merupakan salah satu calon kepala daerah, kasus harus terus berlanjut. "Penegakan hukum tidak boleh terhalangi oleh apa pun, meskipun langit akan runtuh," tandasnya.

Terpisah, Kapolres Prihartono Eling Lelakon melalui Kasat Reskrim AKP Moh. Andi lilik enggan memberikan komentar atas rencana praperadilan dari kuasa hukum Hariksan. "Terserah saja, itu hak dia kok untuk melakukan upaya hukum," katanya singkat.

Untuk diingat, Azasi Hasan dilaporkan Hariksan, teman sejak kecil yang kin jadi tanaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia terkait dugaan penipuan uang Rp 200 juta. Laporan masuk ke Polres Sumenep 18 Juni lalu. Pelapor mengaku transfrer uang ke nomor rekening Azasi Hasan untuk diikutkan lelang mobil Mercedes Benz di BNI Pusat. Tapi, itu tidak terwujud. Namun, tuidangan Hariksan dibantah Azasi. Azasi menyatakan tidak pernah menipu kepada siapa pun. (yat/mat/jp.com/s)

Selasa, 22 Juni 2010

Mengunjungi Gili Labak, Pulau Kecil di Kecamatan Talango

[ Selasa, 22 Juni 2010 ]
Beli Beras ke Daratan, Ambil Air Bersih di Pulau Lain

Pulau Gili Labak hanyalah kecil yang luasnya tak lebih dari 5 hektare. Kondisi pulau ini serbaterbatas. Sumber air bersih tak ada, tanahnya lumayan gersang. Bagaimana warga pulau ini memenuhi kebutuhan hidupnya?

FAISAL WARID, Talango

---

DATA di Dusun Lembana, jumlah penduduk di Pulau Gili Labak hanya 35 kepala keluarga (KK) atau 105 jiwa. Rinciannya, perempuan 58 orang dan laki-laki hanya 36 orang. Sedangkan sisanya sembilan warga masih anak-anak.

Secara geografis, Gili Labak masih bagian dari Pulau Poteran, Kec Talango. Pulau seluas sekitar 5 hektare itu masuk wilayah RT 05/RW 03 Dusun Lembana, Desa Kombang, Kec Talango.

Warga setempat menyebutkan luas Gili Labak hanya sebatang rokok. Sebab, waktu untuk mengelilingi pulau hanya menghabiskan sebatang rokok. Atau hanya sekitar 15 menit jika berkeliling melewati pantai.

Sumber penghasilan warga pulau yang membujur ke arah selatan dan utara itu bertumpu pada laut. Maklum saja, pulau kecil ini dikelilingi laut, sedangkan tanah untuk lahan pertanian hanya sedikit dan gersang.

Meski ada lahan pertanian, tanahnya tidak subur. Saat koran ini menngunjungi pulau itu, pohon yang tumbuh dapat dihitung dengan jari. Hanya pohon kelapa dan ketela saja yang bisa tumbuh di sana.

Itu sebabnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti beras warga harus ke daratan. Begitu juga untuk mendapatkan air bersih, warga Gili Labak harus mengambil ke daratan, yaitu Desa Kombang atau Desa Talango. Sembari menangkap ikan, warga membawa jerigen untuk diisi air minum di dua desa itu.

"Alhamdulillah, rasa solidaritas dan sosial warga masih tinggi. Jika ada warga yang menitipkan jeriken untuk diisi air, warga sama sekali tidak keberatan," kata Jais, warga setempat.

Karena itu, saat musim hujan warga menyediakan wadah besar untuk menadah air hujan dari talangan rumah. Tiap rumah di Gili Labak dipastikan dipasangi talangan dan wadah besar untuk menampung air hujan.

Hanya, listrik tidak menjangkau pulau tersebut. Listrik dari tenaga diesel juga tidak ada. Sejumlah warga hanya menggunakan tenaga surya sebagai tenaga listrik. Manun, listrik dari tenaga matahari itu tidak sebanding dengan kebutuhan warga. Listik hanya bisa digunakan pada malam hari.

Kepala Dusun Lembana Hadis mengakui kondisi Gili Labak serbaterbatas. Warga kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok.

"Maklum lah, namanya saja pulau dikelilingi pantai, jadi serbaterbatas. Trasportasi daratnya saja tidak ada. Hanya sepeda kecil untuk mainan anak-anak," katanya lalu tersenyum. "Begitu obat-obatan, mereka kesulitan," sambungnya. (mat/jp.com)

Tuding Panwas Mandul, Dalam Pengawasan Tahapan Pemilukada Sumenep

[ Selasa, 22 Juni 2010 ]
SUMENEP KOTA-Keberadaan Panwas Pemilukada Sumenep terus disorot. Pasalnya, panwas dinilai tidak bekerja maksimal dalam menangani sejumlah permasalahan dalam Pemilukada 14 Juni lalu.

Indikasi mandulnya penanganan permasalahan tahapan pemilukada karena sejak awal panwas tidak mendapati dugaan penyimpangan. Bahkan, hingga rekapitulasi di tingkat KPU, badan pengawas pemilukada ini belum juga mengendus penyimpangan yang signifikan.

Itu diungkapkan anggota Rois Syuriah PC NU Sumenep KH Taufiqurrahman. Menurut Taufiq, panwas tidak ada taringnya pada pemilukada kali ini. "Masak, panwas tidak menemukan pelanggaran sama sekali. Informasi pelanggaran pemilukada di bawah sangat santer," katanya kemarin (21/6).

Mantan anggota DPRD Jatim ini mengungkapkan, keberadaan Panwas Pemilukada Sumenep tidak berfungsi dan perannya sangat kecil dalam memelototi dugaan penyimpangan. "Fungsi panwas kan mengawasi, kok bisa tidak menemukan penyimpangan sama sekali. Memang pemilukada kali ini bersih?" sergahnya.

Taufiq menambahkan, penyimpangan pemilukada terutama permainan politik uang marak terjadi. Termasuk kampanye hitam pada pelaksanaan Pemilukada 14 Juni lalu. "Anehnya, berbagai pelanggaran tidak terendus panwas," tukasnya.

Menurut Taufiq, pola kinerja panwas hanya tunggu bola. Sehingga, masalah yang terjadi di bawah seakan tidak terpantau. "Seharusnya panwas jemput bola supaya ada sinergi. Jangan menunggu terus," katanya lalu tersenyum.

Sementara, anggota Panwas pemilukada Sumenep Zamrud Khan menepis kinerja panwas mandul. "Kami sudah bekerja maksimal dalam mengawasi pemilukada kali ini," dalihnya.

Bahkan, katanya, panwas melakukan pengawasan secara ketat terhadap kinerja jajarannya di tingkat bawah. "Kami instruksikan kepada panwascam untuk kerja ekstra melakukan pengawasan, " tukasnya.

Zamrud menambahkan, kalau informasi tentang adanya penyimpangan banyak, namun setelah dikroscek tidak ada fakta yang valid untuk ditindaklanjuti. "Kalau ada informasi dugaan penyimpangan dan didukung dengan bukti yang valid, jelas kami tindaklanjuti," katanya. (yat/uji/rd/jp.com)

Rekapitulasi Suara Dijaga Ketat

[ Selasa, 22 Juni 2010 ]
KEBONAGUNG-Tak satu pun undangan yang menghadiri rekapitulasi suara pemilukada di tingkat kabupaten lolos dari pemeriksaan aparat keamanan. Buktinya, ratusan personel dari sejumlah satuan disiagakan untuk memeriksa semua kendaraan maupun pejalan kaki yang masuk ke kantor KPU Sumenep kemarin (21/6).

Pemeriksaan dilakukan dalam tiga ring pengamanan. Ring pertama di pintu masuk menuju Jalan Asta Tinggi, kedua di depan pintu utama kantor KPU dan ketiga di halaman KPU. Pada ring pertama, pengendara yang diperbolehkan hanya mereka dengan undangan.

Di ring kedua, sejumlah personel yang bertugas dilengkapi dengan pakaian antihuruhara serta pasukan brimob yang bersiaga dengan senjata laras panjangnya. Semua kendaraan yang akan masuk ke kantor KPU diperiksa secara detail termasuk undangan yang hendak masuk ke kantor KPU pun menjalani pemeriksaan badan.

Selain pemeriksaan pengamanan, tampak juga kendaraan water canon yang disiagakan di sekitar areal pintu masuk kantor KPU.

Tidak hanya di situ. Di sekitar halaman KPU juga bersiaga puluhan personel brimob, termasuk personel pengamanan tertutup. "Pokoknya semua sudut kita amankan demi lancarnya penghitungan suara dan alhamdulillah aman," ujar Kapolres Sumenep AKBP Prihartono Eling Lelakon usai acara. (uji/zid/rd/jp.com)

Rekap Suara, Polres Siagakan 350 Personel

[ Senin, 21 Juni 2010 ]

SUMENEP KOTA-Setelah rekapitulasi di penitia pemilihan kecamatan (PPK), hari ini perolehan suara delapan pasangan calon bupati-wakil bupati pada 14 Juni lalu dihitung di tingkat kabupaten. Rekapitulasi manual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep ini akan menentukan suara setiap pasangan calon, juga apakah pemilukada berlangsung dua utaran.

Meski rekapitulasi akan digelar hari ini, namun kemarin tidak tampak persiapan khusus dari KPU. Saat koran ini di kantor KPU, tidak tampak ada aktifitas berarti.

Yang pasti, kemarin sejumlah personel polisi dan satu peleton brimob yang berjaga-jaga di KPU kemarin. Untuk pengamanan rekapitulasi manual hair ini, Polres Sumenep menerjunkan sedikitnya 350 personelnya dan brimob.

Pengamanan KPU berlapis tiga ring. Ring pertama di dalam KPU, tempat rekapitulasi. Ring dua di halaman dan luar pagar kantor KPU hingga jalan raya. Dan, ting tiga dari daerah Kebonagung, Kec Kota Sumenep, hingga Desa Matanair, Kec Rubaru.

Kapolres Sumenep AKBP Pri Hartono Eling Lelakon melalui Kabag Ops Kompol Edy Purwanto menyatakan, pihaknya siapa mengamankan prueses rekapitulasi perolehan suara. "Insya Allah, rekapitulasi akan aman. Kami berharap rekapitulasi sukses sesuai dengan harapan KPU," katanya kemarin siang.

Apakah ada potensi konflik atau kerawanan saat rekapitulasi suara? Menurut Edy, hingga kemarin siang belum ada tanda-tanda potensi yang mengarah terjadinya konfli atau hal lain yang bisa menggangu rekapitulasi. "Masih aman terkendali," tukasnya.

Untuk mengingatkan, delapan pasangan clon yang maju dalam Pemilukada Sumenep 2010 adalah Azasi Hasan-Dewi Khalifah (Assifa) nomor urut 1, Abuya Busyro Karim-Soengkono Siddik (Abussidik) nomor urut 2, Malik Effendi-Rahmad (Mamad) nomor urut 3, Bambang Mursalin-Moh. Saleh Abdullah (Basmalah) nomor urut 4.

Lalu, Samarudin Toyyib-Abd. Kadir (SaYa) nomor urut 5, Kafrawi-Djoko Soengkono (KD) nomor urut 6, Ilyasi Siraj-Rasik Rahman (Iman) nomor urut 7, dan Sugianto-Moh. Muhsin Amir (SMS) nomor urut 8. (yat/mat/jp.com)

Kasus Korupsi Proyek Uji Kir , Empat Tersangka Ditahan

[ Selasa, 22 Juni 2010 ]

SUMENEP-Sepekan setelah menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi proyek uji kir Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep 2004, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menahan para tersangka. Mereka ditahan usai diperiksa intesif kemarin (21/6), pukul 15.30.

Empat tersangka itu adalah Moh. Roeslan (mantan kepala Dishub Sumenep) dan Yunus Sungkono Hadi (panitia pengadaan). Lalu, Andreas Adi Santoso (kepala Cabang PT Indoberk Surabaya) dan Henriyanto Tanjung Widjaja (marketing PT Indoberk Surabaya).

Penahanan empat tersangka berdasarkan surat perintah penahanan yang berbeda tertanggal 21 juni 2010. Moh. Roeslan sprint/552/piiq.5/sd.1/06/2010, sedangkan Yunus Sungkono Hadi berdasarkan sprint/553/piiq.5/sd.1/06/2010. Andreas Adi Santoso berdasarkan sprint/554/piiq.5/sd.1/06/2010 dan Henriyanto Tanjung Widjaja sprint/555/piiq.5/sd.1/06/2010.

Mereka ditahan setelah menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik kejati. Penahanan dilakukan untuk menunggu kepastian hukum terhadap empat tersangka tersebut.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Moh. Anwar mengatakan, penahan empat tersangka sesuai dengan surat perintak Kajati. "Ini Mas, saya mau berangkat menuju Rutan Madaeng (Sidoarjo) untuk menahan empat tersangka," katanya kepada koran ini sekitar pukul 15.30.

Pria asal Sumenep mengatakan, penahanan para tersangka proyek uji kir pada 2004 lalu itu tidak dalam waktu lama. Hanya 20 hari.

Apakah ada perkembangan kerugian negara? Anwar mengatakan, untuk sementara dari hasil penyidikan masih seperti saat kejati menetapkan empat tersangka. Kerugian dari proyek uji kir itu sekitar Rp 402 juta. "Untuk selanjutnya, masih menunggu perkembangan hasil pemeriksaan dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan)," terangnya.

Untuk diingat, Senin (14/6) Kejati Jatim menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi alat uji kir dan pembangunan gedung uji kir Dishub Sumenep. Pengadaan alat uji kir dan pembangunan gedung pengujian tersebut diduga dilakukan dengan penunjukan oleh Ketua Panitia Pengadaan Yunus Sungkono Hadi ke PT Indoberk, dengan iming-iming PT Indoberk akan memberikan fee 10 persen dari total proyek. Fee itu mengalir ke rekening pribadi Yunus. Hasil penyidikan kejati, negara dirugikan Rp 402 juta.

Proyek tersebut dianggarkan dalam APBD Sumenep 2004 dengan anggaran Rp 2,85 miliar. Rincian, untuk pengadaan alat uji kir Rp 2 miliar dan Pembangunan gedung pengujian Rp 850 juta. (yat/mat/jp.com)

Rabu, 16 Juni 2010

Rekapitulasi Dimajukan, Bawaslu Berang

16 Juni 2010
KEBONAGUNG
-Jadwal tahapan rekapitulasi di tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) terkesan inkonsisten. Buktinya, pelaksanaan rekapitulasi di PPK dimajukan sehari dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya.

Seperti jadwal tahapan pemilukada, rekapitulasi suara di tingkat PPK dijadwalkan 16 hingga 18 Juni. Tapi, setelah KPU mendapati dua PPK yang merekap lebih awal (14/6), seketika sekitar pukul 22.00 menggelar rapat pleno.

Rapat yang dihadiri sejumlah instansi terkait sepakat rekapitulasi di tingkat kecamatan dimajukan sehari dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya. Yakni, dengan memberikan kelonggaran pelaksanaan rekapitulasi tiga hari mulai 15 hingga 17 Juni.

Ketua KPU Sumenep Thoha Shamadi mengakui perubahan pelaksanaan rekapitulasi dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya. "Perubahan jadwal rekapitulasi karena beberapa faktor," katanya kepada wartawan di ruang kerjanya kemarin (15/6).

Menurut Thoha, perubahan jadwal rekapitulasi sebagai bentuk antisipatif. Apalagi, keberadaan kotak suara yang berisi berkas hasil perolehan suara dengan rentang waktu lama memicu terjadinya hal tidak diinginkan.

Diakui, langkah yang terkesan dadakan tersebut tidak menutup kemungkinan juga mendapat perlawanan dari sejumlah pihak, terutama dari panwas. Tapi, pihaknya mengaku sudah siap menghadapi respons yang bakal dilayangkan panwas.

"Itu (perubahan jadwal rekapitulasi suara, Red.) sudah ada payung hukumnya. Dan, kami (KPU Sumenep, Red.) maupun PPK siap kalau seandainya ada sorotan dari panwas," katanya dengan nada tinggi.

Sementara, Tim Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Abdullah Bufteim gerah dengan perubahan jadwal rekapitulasi. Alasannya, langkah yang terkesan dadakan itu dianggap tidak konsisten.

"Kami tidak keberatan kalau pelaksanaan rekapitulasi di luar jadwal yang ditentukan sebelumnya. Tapi, mereka (KPU Sumenep, Red.) harus konsisten. Jangan seperti ini, setelah ditegur, panwas baru diberi tahu," katanya.

Meski begitu, diakui panwas tidak berwenang terlibat dalam penentuan tahapan pemilukada. Panwas hanya mengawasi ketentuan yang sudah ditetapkan KPU. "Kalau tidak konsisten kami hanya mengingatkan. Seperti perubahan pelaksanaan rekapitulasi ini," tukasnya. (uji/zid/jp.com)

Hasil Survei Belum Tentu Benar

PAJAGALAN-Rekapitulasi hasil suara pemilukada di tingkat kabupaten memang belum diselenggarakan, tapi perolehan suara dengan sistem hitung cepat sudah banyak dipublikasikan. Tak heran kalau sejumlah pasangan calon (paslon) saling mengklaim.

Hal itu maklum, pada pesta demokrasi di Sumenep yang digelar Senin (14/6) lalu, sedikitnya dua lembaga survei yang dilibatkan melakukan rekapitulasi suara calon. Yakni, penghitungan suara oleh Lembaga Survei Proximity (LSP) dan Lingkar Survei Indonesia (LSI).

Ketua DPRD Sumenep Imam Hasyim mengatakan, pihaknya merespons positif terhadap adanya lembaga survei pada Pemilukada Sumenep. Hanya, pihaknya berharap masyarakat tidak larut terhadap lembaga survei tersebut.

Sebab, tingkat validitas dan kebenaran hasil lembaga survei tidak mencapai 100 persen. "Hasil survei kan hanyalah sample saja, yang tingkat kebenarannya tidak 100 persen, tapi harus diakui jika hasilnya mendekati benar, jadi belum tentu benar," katanya.

Pihaknya berharap, warga tidak terpancing dengan hasil suara lembaga survei. Apalagi, sambung Imam, sebagaimana diberitakan, hasil suara sejumlah calon selisihnya dinilai tipis.

Menurut Imam, hasil selisih suara yang tipis tersebut bisa saja mengarah pada fanatisme pendukung yang mengarah pada keretakan. "Penentuannya nanti pada hasil rekapitulasi di KPU bukan pada survei, jadi saya harapkan jangan terlalu terpaku pada hasil survei," tegasnya.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrory Mannan mengatakan, hasil rekapitulasi suara melalui penghitungan cepat yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei memang tidak 100 persen benar. Namun, tingkat margin erornya sangat kecil, sehingga mendekati benar.

Menurut Abrory, pihaknya yakin warga Sumenep akan lebih arif melihat hasil rekapitulasi suara di beberapa lembaga survei. Namun, pihaknya khawatir jika hasil rekapitulasi suara antara lembaga survei dengan hitungan manual di KPUD.

Karena itu, pihaknya berharap masyarakat tidak terlalu mengkalim hasil survei adalah kebenaran mutlak. "Bagaimanapun, hasil penghitungan yang dilakukan KPU yang menjadi patokan, bukan survei," tandasnya. (rid/uji/rd/jp.com)