Portal Sumenep

Duan Saksi Iman Ngaku Nyoblos Berkali-kali

2010-07-07T23:57:00.000-07:00

[ Kamis, 08 Juli 2010 ]

SUMENEP KOTA-Saksi yang dibawa pasangan Ilyasi Siraj-Rasik Rahman (Iman) membuat pengakuan menggemparkan saat sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta kemarin (7/7). Dua saksi dari pemilih dari Kec Arjasa yang dihadapkan ke majelis hakim mengaku nyoblos berkali-kali pada pemilukada Sumenep 14 Juni lalu.

Bahkan, sejumlah saksi lainnya mengaku mendapati warga yang nyoblos lebih dari sekali untuk mewakili hak suara orang lain. Selain karena tidak ada di Arjasa, mereka juga menyalurkan hak suara atas dasar kedekatannya dengan pemilik suara.

Agenda sidang di MK kemarin antara lain perbaikan bukti tertulis, jawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, dan pembuktian. Sidang termin pertama dimulai pukul 10.30 hingga pukul 13.00. Lalu, istirahat. Sidang termin kedua dimulai pukul 14.15 hingga pukul 15.00.

Pada sidang termin pertama Iman selaku pemohon menghadapkan sembilan saksi dari 17 saksi yang diajukan. Mereka terdiri pasangan calon (paslon), pemilih, penyelenggara pemilu di tingkat desa, maupun saksi yang melihat dugaan kecurangan secara langsung.

Sedangkan KPU Sumenep selaku termohon hanya membawa empat saksi dari empat PPK (panitia pemilihan kecamatan). Yakni, PPK Arjasa, Dasuk, Bluto, dan Pragaan.

Kuasa Hukum Iman, A. H. Wakil Kamal, mengatakan, saksi pemilih yang mengaku mencoblos berkali-kali sedikitnya dua orang. Saksi bertindak begitu karena intervensi penyelenggara pemilu di tingkat bawah. "Karena disuruh KPPS (kelompok panitia pemungutan suara)," kata Wakil Kamal saat dihubungi koran pada jam istirahat sidang termin pertama pukul 13.30.

Sedangkan saksi yang mendapati pemilih mewakili sanak keluarganya dalam pencoblosan pemilukada cukup banyak. Mereka datang dari beberapa desa di Kec Arjasa. "Ada yang mengaku mewakili anaknya dan kerabatnya yang ada di luar daerah," ungkapnya.

Dikatakan, dari sejumlah saksi Iman yang dibawa ke MK, pihaknya juga mendatangkan saksi dari beberapa paslon. Yakni, Iman sendiri, paslon nomor urut 4 Basmalah (Bambang Mursalin-Moh. Shaleh Abdullah), dan paslon nomor urut 8 SMS (Sugianto-Muhsin Amir).

Anggota KPU Sumenep, M. Jazuly Muthhar, yang dihubugi koran ini mengakui pernyataan saksi Iman yang memberatkan pihaknya. "Iya, memang ada tadi (sidang termin pertama, Red) saksi yang bilang begitu (mencoblos lebih sekali, Red) perempuan. Tapi, itu kan pernyataan saksi dari Iman," sergahnya.

Hanya, Jazuly enggan bercerita terlalu dalam mengenai proses sidang di MK. Alasannya, sidang dugaan kecurangan pemilukada Sumenep itu masih menunggu termin kedua. "Nanti (sidang termin kedua, Red) PPK juga akan ngomong (menjadi saksi dari KPU, Red)," katanya.

Sementara itu, M. Sholeh, kuasa hukum Iman lainnya, menjelaskan, dua saksi pemilih yang dihadapkan ke majelis hakim MK adalah warga Desa Sambakati, Kec Arjasa. "Saya tidak mau menyebutkan namanya untuk keamanan saksi. Tapi yang jelas, keduanya perempuan dan laki-laki," katanya usai sidang termin kedua.

Sedangkan saksi yang mengaku menemukan pemilih mencoblos lebih dari sekali maupun yang bakal mencobloskan hak suara orang lain tergolong banyak. "Saya lupa jumlahnya. Tapi yang jelas, mereka dari Desa Kalisangka, Kalikatak, dan Angon-Angon," terangnya.

Sementara saksi dari ketiga paslon saat rekap di tingkat kecamatan hanya menjelaskan terkait rusaknya segel berita acara penghitungan maupun tak tersegelnya kotak suara sejak dari PPS (panitia pemungutan suara). Mereka juga memberikan kesaksiannya terkait dugaan DPT (daftar pemilih tetap) fiktif, termasuk warga yang berada di Malaysia.

Sedangkan pasangan Assifa (Azasi Hasan-Dewi Khalifah) selaku pihak terkait hanya mewakilkan kepada kuasa hukumnya. Saat itu Assifa menyampaikan jawabannya terkait pencokotan dalam permohonan Iman. Selain itu, anggota panitia pengaawas (panwas) pemilukada Sumenep memberikan keterangan terkait penindakan yang dilakukan di tingkat kabupaten.

Hanya, empat saksi KPU Sumenep dari empat PPK tidak dihadapkan di sidang MK. Sebab, waktu pemeriksaan saksi sudah habis. Anggota KPU Sumenep, Hidayat Andiyanto, mengakui tidak dihadapkannya empat saksi dari pihaknya. "Iya memang tadi (kemarin, Red) tidak sempat dihadapkan," ungkapnya.

Meski demikian, menurut dia, keterangan empat saksi dari termohon akan dinyatakan secara tertulis ke bagian kepaniteraan MK. Sidang kesimpulan rencananya digelar 14 Juli mendatang. Sedangkan sidang putusan pada 20 Juli mendatang. (uji/mat/jp.com)

Ancam Praperadilankan Kapolres Sumenep

2010-07-07T23:55:00.000-07:00

Kamis, 8 Juli 2010
SUMENEP KOTA-Kapolres Sumenep AKBP Prihartono Eling Lelakon akan dipraperadilankan oleh kuasa hukum Hariksan, Arman Saputra. Ini terkait dengan laporan Hariksan ke polres yang melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan Azasi Hasan pada 14 Juni lalu,

Arman menilai, penyidikan polres dalam kasus dugaan penipuan tersebut tidak profesional. Bahkan, terlapor tidak pernah dimintai penjelasan terkait laporan kliennya. Padahal, sudah banyak saksi yang diperiksa.

Arman menjelaskan, ketidakprofesionalan polres dilihat dari pelimpahan kasus tersebut ke Polres Batam. Padahal, pelapor dan terlapor berdomisili di Sumenep. Begitu Azasi dalam membuat pernyataan juga berada di Sumenep. Jadi, polres punya cukup alasan untuk melakukan penyidikan di Sumenep.

"Ini jelas polres melalui penyidik tidak profesional dalam menangani kasus ini. Secara teori dan fakta, hukum locus delicti berada di Sumenep," terang Arman.

Kini pihaknya menunggu jawaban klarifikasi dari polres terkait pelimpahan kasus itu ke Polres Batam. Sesuai aturan, pihaknya menunggu dalam jangka waktu satu minggu. "Kalau dalam satu minggu tidak ada penjelasan atau malah polres melimpahkan ke Polres Batam, kami akan somasi dan akan laporkan ke Propam Polda Jatim," tandasnya.

Pengacara asal Sampang ini juga akan mempraperadilankan Kapolres Sumenep cq tim penyidik. "Sebab, kami duga ini sudah melanggar kode etik kepolisian," dalihnya.

Arman menegaskan, pihaknya tidak hanya berwacana saja, tapi akan membuktikan. "Tapi ini solusi terakhir kalau ternyata Polres Sumenep melimpahkan kasus ini ke Batam," ujarnya. Intinya, terang Arman, pihaknya mempertanyakan dasar hukum pelimpahan kasus dugaan penipuan oleh Azasi Hasan terhadap Hariksan ke Polres Batam.

Dia berharap jangan sampai laporan kliennya dikaitkan dengan masalah percaturan politik yang terjadi di Kabupaten Sumenep saat ini. Meski Azasi merupakan salah satu calon kepala daerah, kasus harus terus berlanjut. "Penegakan hukum tidak boleh terhalangi oleh apa pun, meskipun langit akan runtuh," tandasnya.

Terpisah, Kapolres Prihartono Eling Lelakon melalui Kasat Reskrim AKP Moh. Andi lilik enggan memberikan komentar atas rencana praperadilan dari kuasa hukum Hariksan. "Terserah saja, itu hak dia kok untuk melakukan upaya hukum," katanya singkat.

Untuk diingat, Azasi Hasan dilaporkan Hariksan, teman sejak kecil yang kin jadi tanaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia terkait dugaan penipuan uang Rp 200 juta. Laporan masuk ke Polres Sumenep 18 Juni lalu. Pelapor mengaku transfrer uang ke nomor rekening Azasi Hasan untuk diikutkan lelang mobil Mercedes Benz di BNI Pusat. Tapi, itu tidak terwujud. Namun, tuidangan Hariksan dibantah Azasi. Azasi menyatakan tidak pernah menipu kepada siapa pun. (yat/mat/jp.com/s)

Mengunjungi Gili Labak, Pulau Kecil di Kecamatan Talango

2010-06-22T04:05:00.000-07:00

[ Selasa, 22 Juni 2010 ]

Beli Beras ke Daratan, Ambil Air Bersih di Pulau Lain

Pulau Gili Labak hanyalah kecil yang luasnya tak lebih dari 5 hektare. Kondisi pulau ini serbaterbatas. Sumber air bersih tak ada, tanahnya lumayan gersang. Bagaimana warga pulau ini memenuhi kebutuhan hidupnya?

FAISAL WARID, Talango

---

DATA di Dusun Lembana, jumlah penduduk di Pulau Gili Labak hanya 35 kepala keluarga (KK) atau 105 jiwa. Rinciannya, perempuan 58 orang dan laki-laki hanya 36 orang. Sedangkan sisanya sembilan warga masih anak-anak.

Secara geografis, Gili Labak masih bagian dari Pulau Poteran, Kec Talango. Pulau seluas sekitar 5 hektare itu masuk wilayah RT 05/RW 03 Dusun Lembana, Desa Kombang, Kec Talango.

Warga setempat menyebutkan luas Gili Labak hanya sebatang rokok. Sebab, waktu untuk mengelilingi pulau hanya menghabiskan sebatang rokok. Atau hanya sekitar 15 menit jika berkeliling melewati pantai.

Sumber penghasilan warga pulau yang membujur ke arah selatan dan utara itu bertumpu pada laut. Maklum saja, pulau kecil ini dikelilingi laut, sedangkan tanah untuk lahan pertanian hanya sedikit dan gersang.

Meski ada lahan pertanian, tanahnya tidak subur. Saat koran ini menngunjungi pulau itu, pohon yang tumbuh dapat dihitung dengan jari. Hanya pohon kelapa dan ketela saja yang bisa tumbuh di sana.

Itu sebabnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti beras warga harus ke daratan. Begitu juga untuk mendapatkan air bersih, warga Gili Labak harus mengambil ke daratan, yaitu Desa Kombang atau Desa Talango. Sembari menangkap ikan, warga membawa jerigen untuk diisi air minum di dua desa itu.

"Alhamdulillah, rasa solidaritas dan sosial warga masih tinggi. Jika ada warga yang menitipkan jeriken untuk diisi air, warga sama sekali tidak keberatan," kata Jais, warga setempat.

Karena itu, saat musim hujan warga menyediakan wadah besar untuk menadah air hujan dari talangan rumah. Tiap rumah di Gili Labak dipastikan dipasangi talangan dan wadah besar untuk menampung air hujan.

Hanya, listrik tidak menjangkau pulau tersebut. Listrik dari tenaga diesel juga tidak ada. Sejumlah warga hanya menggunakan tenaga surya sebagai tenaga listrik. Manun, listrik dari tenaga matahari itu tidak sebanding dengan kebutuhan warga. Listik hanya bisa digunakan pada malam hari.

Kepala Dusun Lembana Hadis mengakui kondisi Gili Labak serbaterbatas. Warga kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok.

"Maklum lah, namanya saja pulau dikelilingi pantai, jadi serbaterbatas. Trasportasi daratnya saja tidak ada. Hanya sepeda kecil untuk mainan anak-anak," katanya lalu tersenyum. "Begitu obat-obatan, mereka kesulitan," sambungnya. (mat/jp.com)

Tuding Panwas Mandul, Dalam Pengawasan Tahapan Pemilukada Sumenep

2010-06-22T03:52:00.002-07:00

[ Selasa, 22 Juni 2010 ]

SUMENEP KOTA-Keberadaan Panwas Pemilukada Sumenep terus disorot. Pasalnya, panwas dinilai tidak bekerja maksimal dalam menangani sejumlah permasalahan dalam Pemilukada 14 Juni lalu.

Indikasi mandulnya penanganan permasalahan tahapan pemilukada karena sejak awal panwas tidak mendapati dugaan penyimpangan. Bahkan, hingga rekapitulasi di tingkat KPU, badan pengawas pemilukada ini belum juga mengendus penyimpangan yang signifikan.

Itu diungkapkan anggota Rois Syuriah PC NU Sumenep KH Taufiqurrahman. Menurut Taufiq, panwas tidak ada taringnya pada pemilukada kali ini. "Masak, panwas tidak menemukan pelanggaran sama sekali. Informasi pelanggaran pemilukada di bawah sangat santer," katanya kemarin (21/6).

Mantan anggota DPRD Jatim ini mengungkapkan, keberadaan Panwas Pemilukada Sumenep tidak berfungsi dan perannya sangat kecil dalam memelototi dugaan penyimpangan. "Fungsi panwas kan mengawasi, kok bisa tidak menemukan penyimpangan sama sekali. Memang pemilukada kali ini bersih?" sergahnya.

Taufiq menambahkan, penyimpangan pemilukada terutama permainan politik uang marak terjadi. Termasuk kampanye hitam pada pelaksanaan Pemilukada 14 Juni lalu. "Anehnya, berbagai pelanggaran tidak terendus panwas," tukasnya.

Menurut Taufiq, pola kinerja panwas hanya tunggu bola. Sehingga, masalah yang terjadi di bawah seakan tidak terpantau. "Seharusnya panwas jemput bola supaya ada sinergi. Jangan menunggu terus," katanya lalu tersenyum.

Sementara, anggota Panwas pemilukada Sumenep Zamrud Khan menepis kinerja panwas mandul. "Kami sudah bekerja maksimal dalam mengawasi pemilukada kali ini," dalihnya.

Bahkan, katanya, panwas melakukan pengawasan secara ketat terhadap kinerja jajarannya di tingkat bawah. "Kami instruksikan kepada panwascam untuk kerja ekstra melakukan pengawasan, " tukasnya.

Zamrud menambahkan, kalau informasi tentang adanya penyimpangan banyak, namun setelah dikroscek tidak ada fakta yang valid untuk ditindaklanjuti. "Kalau ada informasi dugaan penyimpangan dan didukung dengan bukti yang valid, jelas kami tindaklanjuti," katanya. (yat/uji/rd/jp.com)

Rekapitulasi Suara Dijaga Ketat

2010-06-22T03:52:00.001-07:00

[ Selasa, 22 Juni 2010 ]

KEBONAGUNG-Tak satu pun undangan yang menghadiri rekapitulasi suara pemilukada di tingkat kabupaten lolos dari pemeriksaan aparat keamanan. Buktinya, ratusan personel dari sejumlah satuan disiagakan untuk memeriksa semua kendaraan maupun pejalan kaki yang masuk ke kantor KPU Sumenep kemarin (21/6).

Pemeriksaan dilakukan dalam tiga ring pengamanan. Ring pertama di pintu masuk menuju Jalan Asta Tinggi, kedua di depan pintu utama kantor KPU dan ketiga di halaman KPU. Pada ring pertama, pengendara yang diperbolehkan hanya mereka dengan undangan.

Di ring kedua, sejumlah personel yang bertugas dilengkapi dengan pakaian antihuruhara serta pasukan brimob yang bersiaga dengan senjata laras panjangnya. Semua kendaraan yang akan masuk ke kantor KPU diperiksa secara detail termasuk undangan yang hendak masuk ke kantor KPU pun menjalani pemeriksaan badan.

Selain pemeriksaan pengamanan, tampak juga kendaraan water canon yang disiagakan di sekitar areal pintu masuk kantor KPU.

Tidak hanya di situ. Di sekitar halaman KPU juga bersiaga puluhan personel brimob, termasuk personel pengamanan tertutup. "Pokoknya semua sudut kita amankan demi lancarnya penghitungan suara dan alhamdulillah aman," ujar Kapolres Sumenep AKBP Prihartono Eling Lelakon usai acara. (uji/zid/rd/jp.com)

Rekap Suara, Polres Siagakan 350 Personel

2010-06-22T03:36:00.000-07:00

[ Senin, 21 Juni 2010 ]

SUMENEP KOTA-Setelah rekapitulasi di penitia pemilihan kecamatan (PPK), hari ini perolehan suara delapan pasangan calon bupati-wakil bupati pada 14 Juni lalu dihitung di tingkat kabupaten. Rekapitulasi manual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep ini akan menentukan suara setiap pasangan calon, juga apakah pemilukada berlangsung dua utaran.

Meski rekapitulasi akan digelar hari ini, namun kemarin tidak tampak persiapan khusus dari KPU. Saat koran ini di kantor KPU, tidak tampak ada aktifitas berarti.

Yang pasti, kemarin sejumlah personel polisi dan satu peleton brimob yang berjaga-jaga di KPU kemarin. Untuk pengamanan rekapitulasi manual hair ini, Polres Sumenep menerjunkan sedikitnya 350 personelnya dan brimob.

Pengamanan KPU berlapis tiga ring. Ring pertama di dalam KPU, tempat rekapitulasi. Ring dua di halaman dan luar pagar kantor KPU hingga jalan raya. Dan, ting tiga dari daerah Kebonagung, Kec Kota Sumenep, hingga Desa Matanair, Kec Rubaru.

Kapolres Sumenep AKBP Pri Hartono Eling Lelakon melalui Kabag Ops Kompol Edy Purwanto menyatakan, pihaknya siapa mengamankan prueses rekapitulasi perolehan suara. "Insya Allah, rekapitulasi akan aman. Kami berharap rekapitulasi sukses sesuai dengan harapan KPU," katanya kemarin siang.

Apakah ada potensi konflik atau kerawanan saat rekapitulasi suara? Menurut Edy, hingga kemarin siang belum ada tanda-tanda potensi yang mengarah terjadinya konfli atau hal lain yang bisa menggangu rekapitulasi. "Masih aman terkendali," tukasnya.

Untuk mengingatkan, delapan pasangan clon yang maju dalam Pemilukada Sumenep 2010 adalah Azasi Hasan-Dewi Khalifah (Assifa) nomor urut 1, Abuya Busyro Karim-Soengkono Siddik (Abussidik) nomor urut 2, Malik Effendi-Rahmad (Mamad) nomor urut 3, Bambang Mursalin-Moh. Saleh Abdullah (Basmalah) nomor urut 4.

Lalu, Samarudin Toyyib-Abd. Kadir (SaYa) nomor urut 5, Kafrawi-Djoko Soengkono (KD) nomor urut 6, Ilyasi Siraj-Rasik Rahman (Iman) nomor urut 7, dan Sugianto-Moh. Muhsin Amir (SMS) nomor urut 8. (yat/mat/jp.com)

Kasus Korupsi Proyek Uji Kir , Empat Tersangka Ditahan

2010-06-22T03:32:00.000-07:00

[ Selasa, 22 Juni 2010 ]

SUMENEP-Sepekan setelah menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi proyek uji kir Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep 2004, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menahan para tersangka. Mereka ditahan usai diperiksa intesif kemarin (21/6), pukul 15.30.

Empat tersangka itu adalah Moh. Roeslan (mantan kepala Dishub Sumenep) dan Yunus Sungkono Hadi (panitia pengadaan). Lalu, Andreas Adi Santoso (kepala Cabang PT Indoberk Surabaya) dan Henriyanto Tanjung Widjaja (marketing PT Indoberk Surabaya).

Penahanan empat tersangka berdasarkan surat perintah penahanan yang berbeda tertanggal 21 juni 2010. Moh. Roeslan sprint/552/piiq.5/sd.1/06/2010, sedangkan Yunus Sungkono Hadi berdasarkan sprint/553/piiq.5/sd.1/06/2010. Andreas Adi Santoso berdasarkan sprint/554/piiq.5/sd.1/06/2010 dan Henriyanto Tanjung Widjaja sprint/555/piiq.5/sd.1/06/2010.

Mereka ditahan setelah menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik kejati. Penahanan dilakukan untuk menunggu kepastian hukum terhadap empat tersangka tersebut.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Moh. Anwar mengatakan, penahan empat tersangka sesuai dengan surat perintak Kajati. "Ini Mas, saya mau berangkat menuju Rutan Madaeng (Sidoarjo) untuk menahan empat tersangka," katanya kepada koran ini sekitar pukul 15.30.

Pria asal Sumenep mengatakan, penahanan para tersangka proyek uji kir pada 2004 lalu itu tidak dalam waktu lama. Hanya 20 hari.

Apakah ada perkembangan kerugian negara? Anwar mengatakan, untuk sementara dari hasil penyidikan masih seperti saat kejati menetapkan empat tersangka. Kerugian dari proyek uji kir itu sekitar Rp 402 juta. "Untuk selanjutnya, masih menunggu perkembangan hasil pemeriksaan dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan)," terangnya.

Untuk diingat, Senin (14/6) Kejati Jatim menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi alat uji kir dan pembangunan gedung uji kir Dishub Sumenep. Pengadaan alat uji kir dan pembangunan gedung pengujian tersebut diduga dilakukan dengan penunjukan oleh Ketua Panitia Pengadaan Yunus Sungkono Hadi ke PT Indoberk, dengan iming-iming PT Indoberk akan memberikan fee 10 persen dari total proyek. Fee itu mengalir ke rekening pribadi Yunus. Hasil penyidikan kejati, negara dirugikan Rp 402 juta.

Proyek tersebut dianggarkan dalam APBD Sumenep 2004 dengan anggaran Rp 2,85 miliar. Rincian, untuk pengadaan alat uji kir Rp 2 miliar dan Pembangunan gedung pengujian Rp 850 juta. (yat/mat/jp.com)

Rekapitulasi Dimajukan, Bawaslu Berang

2010-06-16T02:11:00.001-07:00

16 Juni 2010
KEBONAGUNG-Jadwal tahapan rekapitulasi di tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) terkesan inkonsisten. Buktinya, pelaksanaan rekapitulasi di PPK dimajukan sehari dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya.

Seperti jadwal tahapan pemilukada, rekapitulasi suara di tingkat PPK dijadwalkan 16 hingga 18 Juni. Tapi, setelah KPU mendapati dua PPK yang merekap lebih awal (14/6), seketika sekitar pukul 22.00 menggelar rapat pleno.

Rapat yang dihadiri sejumlah instansi terkait sepakat rekapitulasi di tingkat kecamatan dimajukan sehari dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya. Yakni, dengan memberikan kelonggaran pelaksanaan rekapitulasi tiga hari mulai 15 hingga 17 Juni.

Ketua KPU Sumenep Thoha Shamadi mengakui perubahan pelaksanaan rekapitulasi dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya. "Perubahan jadwal rekapitulasi karena beberapa faktor," katanya kepada wartawan di ruang kerjanya kemarin (15/6).

Menurut Thoha, perubahan jadwal rekapitulasi sebagai bentuk antisipatif. Apalagi, keberadaan kotak suara yang berisi berkas hasil perolehan suara dengan rentang waktu lama memicu terjadinya hal tidak diinginkan.

Diakui, langkah yang terkesan dadakan tersebut tidak menutup kemungkinan juga mendapat perlawanan dari sejumlah pihak, terutama dari panwas. Tapi, pihaknya mengaku sudah siap menghadapi respons yang bakal dilayangkan panwas.

"Itu (perubahan jadwal rekapitulasi suara, Red.) sudah ada payung hukumnya. Dan, kami (KPU Sumenep, Red.) maupun PPK siap kalau seandainya ada sorotan dari panwas," katanya dengan nada tinggi.

Sementara, Tim Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Abdullah Bufteim gerah dengan perubahan jadwal rekapitulasi. Alasannya, langkah yang terkesan dadakan itu dianggap tidak konsisten.

"Kami tidak keberatan kalau pelaksanaan rekapitulasi di luar jadwal yang ditentukan sebelumnya. Tapi, mereka (KPU Sumenep, Red.) harus konsisten. Jangan seperti ini, setelah ditegur, panwas baru diberi tahu," katanya.

Meski begitu, diakui panwas tidak berwenang terlibat dalam penentuan tahapan pemilukada. Panwas hanya mengawasi ketentuan yang sudah ditetapkan KPU. "Kalau tidak konsisten kami hanya mengingatkan. Seperti perubahan pelaksanaan rekapitulasi ini," tukasnya. (uji/zid/jp.com)

Hasil Survei Belum Tentu Benar

2010-06-16T02:10:00.000-07:00

PAJAGALAN-Rekapitulasi hasil suara pemilukada di tingkat kabupaten memang belum diselenggarakan, tapi perolehan suara dengan sistem hitung cepat sudah banyak dipublikasikan. Tak heran kalau sejumlah pasangan calon (paslon) saling mengklaim.

Hal itu maklum, pada pesta demokrasi di Sumenep yang digelar Senin (14/6) lalu, sedikitnya dua lembaga survei yang dilibatkan melakukan rekapitulasi suara calon. Yakni, penghitungan suara oleh Lembaga Survei Proximity (LSP) dan Lingkar Survei Indonesia (LSI).

Ketua DPRD Sumenep Imam Hasyim mengatakan, pihaknya merespons positif terhadap adanya lembaga survei pada Pemilukada Sumenep. Hanya, pihaknya berharap masyarakat tidak larut terhadap lembaga survei tersebut.

Sebab, tingkat validitas dan kebenaran hasil lembaga survei tidak mencapai 100 persen. "Hasil survei kan hanyalah sample saja, yang tingkat kebenarannya tidak 100 persen, tapi harus diakui jika hasilnya mendekati benar, jadi belum tentu benar," katanya.

Pihaknya berharap, warga tidak terpancing dengan hasil suara lembaga survei. Apalagi, sambung Imam, sebagaimana diberitakan, hasil suara sejumlah calon selisihnya dinilai tipis.

Menurut Imam, hasil selisih suara yang tipis tersebut bisa saja mengarah pada fanatisme pendukung yang mengarah pada keretakan. "Penentuannya nanti pada hasil rekapitulasi di KPU bukan pada survei, jadi saya harapkan jangan terlalu terpaku pada hasil survei," tegasnya.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrory Mannan mengatakan, hasil rekapitulasi suara melalui penghitungan cepat yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei memang tidak 100 persen benar. Namun, tingkat margin erornya sangat kecil, sehingga mendekati benar.

Menurut Abrory, pihaknya yakin warga Sumenep akan lebih arif melihat hasil rekapitulasi suara di beberapa lembaga survei. Namun, pihaknya khawatir jika hasil rekapitulasi suara antara lembaga survei dengan hitungan manual di KPUD.

Karena itu, pihaknya berharap masyarakat tidak terlalu mengkalim hasil survei adalah kebenaran mutlak. "Bagaimanapun, hasil penghitungan yang dilakukan KPU yang menjadi patokan, bukan survei," tandasnya. (rid/uji/rd/jp.com)

Tiga Calon Bertarung Ketat

2010-06-15T04:27:00.000-07:00

Selasa, 15 Juni 2010 ]

Hasil Survei Dua Lembaga Berbeda

SUMENEP-Hasil sementara Pemilukada Sumenep 2010 yang digelar kemarin (14/6), perolehan suara tiga pasangan bersaing ketat. Kemungkinan besar pemilukada berlangsung dua putaran jika dilihat dari hasil survei dua lembaga yang menunjukkan tidak satu pun kandidat mencapai 30 persen suara.

Hasil penghitungan cepat (quick count) yang dilakukan dua lembaga survei itu menunjukkan data berbeda. Versi Lembaga Survei Proximity yang dikeluarkan oleh Tim Pemenangan Abussidik (Abuya Busyro Karim-Soengkono Sidik), menunjukkan perolehan suara tertinggi untuk tiga pasangan calon (paslon).

Berdasarkan data yang masuk ke Tim Pemenangan Abussidik hingga pukul 18.00, paslon yang meraih tiga besar suara itu masing-masing Assifa (Azasi Hasan-Dewi Khalifah) nomor urut 1, Abussidik (Abuya Busyro Karim-Soengkono Sidik) nomor urut 2, dan Iman (Ilyasi Siraj-Rasik Rahman) nomor urut 7.

Perolehan suara Assifa mencapai 20,5 persen, Abussidik 20,9 persen, dan Iman 21,5 persen. "Sedangkan lima kandidat lain berada jauh di bawah tiga kandidat tersebut," ujar Januar Herwanto, salah satu Tim Pemenangan Abussidik, yang ditemui pukul 18.00.

Lima kandidat lain secara berurutan berdasarkan perolehan suaranya sebagai berikut, Basmalah (Bambang Mursalin-Moh. Saleh Abdullah) nomor urut 4 memeroleh 13,7 persen, Mamad (Malik Effendi-Rahmad) nomor urut 3 dengan 9 persen, SMS (Sugianto-Moh. Muhsin Amir) nomor urut 8 dengan 7,2 persen, SaYa (Samarudin Toyib-Abd. Kadir) nomor urut 5 dengan 5,1 persen, dan paling buncit pasangan KD (Kafrawi-Djoko Soengkono) nomor urut 6 dengan 2 persen.

Meski demikian, rekapitulasi perolehan suara itu belum seluruhnya. Sehingga, peluang untuk terjadinya perubahan angka masih memungkinkan. Adapun total suara yang masuk ke Lembaga Survei Proximity versi Abussidik baru mencapai 110.829 suara. Sedangkan daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 884.632 suara.

"Memang belum total. Tapi kalaupun akan berubah, angkanya tidak akan terlalu jauh," kata Januar. "Soal kemungkinan putaran kedua, sepertinya memang mengarah ke sana," timpalnya.

Versi penghitungan cepat juga dikeluarkan oleh pasangan Assifa hasil quick count Lingkaran Survei Indonesia di bawah pimpinan Deny JA, juga ada tiga paslon yang juga berpeluang ke putaran kedua. Mengutip data rekapitulasi suara yang diterima hingga pukul 18.30, perolehan suara tertinggi diraih Abussidik 21,64 persen. Di urutan kedua ditempati Assifa dengan perolehan suara 20,44 persen dan urutan Iman dengan perolehan 7,72 persen.

Kemudian, Basmalah 14,34 persen, Mamad 8,5 persen, SMS 7,72 persen, SaYa 6,98 persen, dan KD 1,95 persen. "Dari keterangan LSI, kemungkinan dua putaran untuk Abussidik dan Assifa," tulis Azasi Hasan dalam pesan singkatnya yang diterima koran ini pukul 18.30.

Dua lembaga survei tersebut memosisikan tiga paslon yang kemungkinan bertarung di putaran kedua. Bedanya, jika Lembaga Survei Proximity menempatkan Iman dan Abussidik pada urutan pertama dan kedua, sedangkan Lingkaran Survei Indonesia menempatkan Abussidik dan Assifa pada urutan pertama dan urutan kedua.

Namun, tidak semua tim pemenangan bisa dimintai data soal hasil penghitungan cepat. Ketua Tim Pemenangan Iman, K. Kholis misalnya, enggan memberikan data hasil penghitungan cepat versi mereka. Alasannya, data belum selesai.

"Kalau masalah data saya pasrahkan pada tim yang menangani. Namun, sampai saat ini belum selesai," kata Kholis pukul 17.45.

Sedangkan Achsanul Qasasi dari Tim Pemenangan Basmalah yang menggelar konferensi pers pukul 16.00 tetap meyakini jagonya bisa melenggang ke putaran kedua. Itu didasarkan kepada laporan-laporan yang telah dikirim oleh tim di desa dan kecamatan.

"Data di kami, sedikitnya lima kecamatan dimenangkan Basmalah. Yakni, Kota Sumenep, Lenteng, Bluto, Ganding, dan Dasuk," kata Achsanul didampingi cawabup Basmalah Moh. Saleh Abdullah di Posko Basmalah di Jalan Diponegoro.

Meski menyatakan menang di lima kecamatan tersebut, Achsanul membenarkan jika kemungkinan ada perubahan suara. "Suara yang masuk ke kami sekitar 60 persen di lima kecamatan itu. Jadi, kemungkinan paslon kami ke putaran kedua. Namun, kami tetap mengharapkan agar cukup satu putaran saja," paparnya.

Sementara berdasarkan hasil kroscek redaksi koran ini di sejumlah kecamatan, menunjukkan data yang beragam. Di Kec Manding misalnya, untuk sementara pasangan Basmalah unggul dengan perolehan suara 3.988 suara (26,7 persen). Di bawahnya Abussidik dengan 3.165 suara (21,19 persen).

Lalu, Assifa 2.577 suara (17,25 persen), Mamad 1.629 suara (10,91 persen), SaYa 1.064 suara (7,13 persen). Selanjutnya, Iman 928 suara (6,2 persen), SMS 869 suara (5,82 persen), dan KD 411 suara (2,76 persen). Akumulasi data itu didasarkan pada jumlah suara sah 14.931 suara.

Sedangkan di Kec Gayam, Assifa unggul dengan perolehan sementara 4.781 suara. Di bawahnya Abussidik 2.986 suara, Iman 2.916 suara, Mamad 2.113 suara, Basmalah 2.099 suara, SaYa 811 suara, SMS 672 suara, dan KD 262 suara.

Di Kec Talango, perolehan suara tertinggi diraih Basmalah dengan total 3.967 suara, Assifa 3.460 suara, Iman 2.978 suara, Abussidik 2.852 suara, Mamad 2.200 suara, SMS 1.750 suara, SaYa 1.085 suara, dan 210 suara untuk KD.

Sedangkan kecamatan lainnya belum bisa dikroscek mengingat pihak panitia pemilihan kecamatan (PPK) setempat belum memberikan respons. Namun, ada juga PPK yang memang keberatan lantaran menunggu penghitungan manual tingkat PPK. (uji/yat/rid/zid)

KPU Hentikan Rekap Lebih Awal

DUA panitia pemilihan kecamatan (PPK) ketahuan merekap hasil penghitungan suara lebih awal. Akibatnya, KPU Sumenep menghentikan paksa penghitungan. Dua PPK itu adalah PPK Kalianget dan Rubaru. Informasinya, dua PPK itu langsung melakukan rekapitulasi suara sejak kemarin sore (14/6).

Joyono, anggota PPK Kalianget, membenarkan pihaknya melakukan rekapitulasi lebih awal. "Iya, tapi sekarang sudah dihentikan," katanya kepada koran ini.

Hanya, Joyono enggan membeberkan alasan penghentian rekapitulasi yang sudah mulai dilakukan. Dia kemudian melemparkan kepada pihak yang lebih berwenang. "Sekarang (petang, Red) ketua PPK Kalianget masih koordinasi dengan KPU. Ke ketua saja," kelitnya.

Sementara Anggota KPU Sumenep Moh. Jazuly Muthhar, menepis pihaknya penghentian rekapitulasi di dua PPK tersebut. Dia berdalih, KPU hanya minta rekap dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

"Kami meminta supaya rekapitulasi dilanjutkan pada 16 Juni atau maksimal hingga 18 Juni. Itu kan memang jadwal yang sudah ditentukan," dalihnya.

Dijelaskan, permintaan rekapitulasi suara di PPK sesuai jadwal juga karena desakan dari KPU Provinsi Jatim. Panitia pengawas (panwas) juga memberikan lampu kuning karena tidak sesuai dengan jadwal tahapan pemilukada. "Saksi tadi juga diberitahu. Mereka sepakat," katanya. (uji)

Respons Pejabat Teras pada Pemilukada Sumenep 2010

2010-06-15T04:26:00.000-07:00

[ Selasa, 15 Juni 2010 ]

Kapolda Tinjau Satu TPS, Bupati Dukung jika Ada Gugatan Hukum

Apa saja aktifitas dan ke manakah para pejabat teras Sumenep saat pelaksanaan pemilukada kemarin? Berikut laporannya yang berhasil dirangkum tim Radar Madura di Sumenep.

AKHMADI YASID, Sumenep

---

AMAN. Demikian gambaran umum situasi pelaksanaan Pemilukada Sumenep kemarin (14/6). Coblosan berlangsung aman dan lancar. Kondisi ini pula yang membuat pejabat teras, baik dari Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Sumenep seperti santai saja.

Kapolda Jatim Irjen Pratiknyo yang menginap di salah satu hotel di Kota Sumenep sejak pagi memantau ke sejumlah tempat. Salah satunya ke TPS 7 di Desa Pabian, Kota Sumenep. Dengan langkah santai, Pratiknyo menemui para penyelenggara di TPS 7. Setelah menyalami para KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara), Kapolda langsung balik kanan.

Selanjutnya, dia menuju mapolres di Jalan Urip Sumoharjo yang lokasinya tak jauh dari TPS 7. Baik saat baru tiba di TPS 7 maupun di mapolres, Kapolda tidak bisa diwawancara. "Tidak ada wawancara karena ini kunjungan biasa. Pelaksanaan pemilukada aman dan lancar," ujar salah satu ajudan Kapolda sambil melarang koran ini mendekati si bos.

Sementara Kapolres Sumenep AKBP Pri Hartono Eling Lelakon juga terlihat sangat santai. Raut wajahnya yang biasa-biasa saja. Tidak tampak kegalauan soal situasi dan kondisi keamanan terkait pelaksanaan pemilukada.

Dalam kesempatan wawancara dengan koran ini, Kapolres memastikan situasi pelaksanaan pemilukada aman. Hasil pemantauan pihaknya di sejumlah tempat, termasuk laporan dari polsek dan petugas kepolisian yang bertugas, tidak ada kejadian apa pun.

"Tidak ada daerah yang berpotensi terjadi konflik. Semuanya aman," katanya. Meski demikian, Kapolres tetap meminta semua elemen masyarakat menjaga kondusifitas. Sedangkan kepolisian tetap menyiagakan pasukan untuk pengamanan.

Pernyataan yang sama disampaikan Bupati Sumenep M. Ramdlan Siraj. Dia mengaku belum menerima laporan kejadian apa pun di hari coblosan. "Dari laporan yang kami terima, semuanya alhamdulillah berlangsung aman dan lancar," katanya usai menyoblos di TPS 8 Kelurahan Pajagalan, Kota Sumenep.

Dari TPS 8, bupati langsung kembali ke pendapa. Tidak seperti biasanya, dia tidak mengagendakan pemantauan bersama muspikab. Itu terlihat setelah dari pendapa, bupati hanya bergegas sendirian menuju salah satu TPS di Desa Kolor, tepatnya di TPS 12.

Itu pun, informasi yang diterima koran ini, karena bupati diundang khusus oleh tokoh di TPS 12 karena ada keunikan di sana. "Saya kira, TPS unik ya di TPS 12 ini. Lainnya biasa saja," kata Ramdlan sebelum bergegas menuju Desa/Kec Batuan.

Ramdlan mengharapkan pelaksanaan pemilukada hanya satu putaran saja. "Kalau mau jujur, saya pribadi mengharapkan satu putaran saja. Sebab, selain efisien dari segi anggaran, kasihan masyarakat juga," paparnya.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan semua kandidat agar bisa legawa terhadap hasil suara yang diperolehnya. Sebab, menurut Ramdlan, seorang figur pemimpin harus siap kalah dan siap menang. Meski demikian, dia tidak mempermasalahkan jika ada kandidat merasa dirugikan dengan proses pemilukada.

"Saya dukung, kalau memang ada yang dirugikan silakan gunakan jalur hukum. Tapi, harus diketahui, ya jangan mengada-ada," tegasnya.

Senada dengan Ramdlan, Wakil Bupati Moch. Dahlan mengharapkan semua kandidat bisa berpikir positif dan bersikap legawa. Terutama, jika mendapati tidak mendapat dukungan dari masyarakat.

"Saya kira semua kandidat harus legawa dengan hasil suara nantinya. Sebab, bagaimana pun pemilukada sudah berjalan dengan lancar dan aman," katanya usai menyoblos di TPS 20 di RSUD dr Moh. Anwar Desa Kolor, Kota Sumenep.

Sementara Ketua DPRD Sumenep Imam Hasyim juga terlihat santai. "Aman, sudah percaya pasti aman dan lancar," katanya usai menggunakan hak pilih di TPS 2 Desa Aengbeje Raja, Kecamatan Bluto, kemarin pukul 9.35.

Imam memprediksi angka golput tidak akan banyak. Alasannya, masyarakat Sumenep sudah cerdas dan akan memberikan hak pilihnya ke TPS (tempat pemungutan suara) yang ada di desanya.

"Ini momen berharga untuk memilih pemimpin guna kemajuan Sumenep," ujarnya. (ditambah moh.hayat/mat)

Kesibukan KPU Sumenep Jelang Detik-detik Pemilukada 2010

2010-06-15T04:25:00.000-07:00

[ Senin, 14 Juni 2010 ]

Nyaris Tidak Tidur, Waswas Kinerja KPPS

Lima anggota KPU Sumenep harus all out dalam bekerja, melaksanakan tugasnya selaku penyelenggara pemilukada yang digelar hari ini. Melalui tangan dingin mereka inilah sukses tidaknya pemilukada menjadi ukuran.

AKHMADI YASID, Sumenep

---

JANGAN menemui lima anggota KPU Sumenep sebelum pukul 11.00 dalam beberapa hari terakhir. Mereka yang memaksa menemui penyelenggara pemilukada itu pasti akan kecele. Bukan karena mereka menghindar atau tak ingin ditemui. Tapi, mereka memang sedang sibuk.

"Kalau mau menemui Pak Thoha (Ketua KPU Sumenep Thoha Shamadi, Red) sebaiknya mendekati duhur," ujar seorang perempuan staf KPU. Itu betul. Koran ini yang kemarin (13/6) mencoba menunggu Thoha dari pukul 10.00 hingga 11.00 tak kunjung bertemu. Baru pukul 11.15 bisa bertemu.

"Mohon maaf, mau balas SMS saja seperti tidak sempat. Jadi, mohon maklum," ujar Thoha sambil menyalami koran ini di ruang tunggu KPU di Jalan Asta Tinggi.

Menurut dia, sejak H-7, kesibukan KPU semakin bertambah. Maklum saja, semua yang terkait pemilukada harus dikroscek. Bahkan, tidak cukup kroscek melalui saluran telepon. "Kadang kalau kita tidak yakin, harus ke lapangan saat itu juga untuk memastikan," paparnya.

Pria bertubuh subur ini mencontohkan, saat dirinya mendengar ada isu soal rencana beberapa KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) mundur. Thoha mengaku tidak hanya mengkroscek dan mengklarifikasi melalui telepon. Juga harus menemui langsung pihak PPK, PPS, dan KPPS.

"Kami memang sempat khawatir KPPS itu mempermasalahkan honor. Jujur, kami juga kasihan karena dana untuk mereka berkurang dibanding pemilu sebelumnya, seperti pilpres maupun pileg," katanya.

Seperti diketahui, sejumlah KPPS memang sempat berencana mundur. Penyebabnya, honor mereka minim. Sekadar perbandingan, biaya makan saja hanya Rp 7.500 per orang dan masih dipotong pajak. Padahal, pada pilpres maupun pileg biaya makan sampai Rp 15.000.

Begitu juga soal honorarirum. Saat pilpres maupun pileg, honor KPPS sampai Rp 200 ribu. Sedangkan pada pemilukada saat ini hanya Rp 100 ribu. Begitu juga honor PPS maupun PPK sempat terjadi gejolak. "Hanya, setelah kami menyampaikan penjelasan, mereka banyak yang mengerti. Tapi, kami tidak yakin mereka mau lagi nanti jika pada putaran kedua honornya tetap sama," tandasnya.

Mengenai permasalahan KPPS, Thoha sudah disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat rakor persiapan terakhir pemilukada di pendapa bupati akhir pekan lalu. Pada prinsipnya nanti dicarikan jalan keluar oleh pihak terkait.

Sedangkan persoalan lain yang terkait teknis pemilukada, menurut Thoha, tidak ada masalah. Alasannya, distribusi logistik dan penyelenggara sudah siap.

Tapi, hal itu semua tak lepas dari konsekuensi. Salah satunya, anggota harus sering meninggalkan keluarganya. Menurut Ali Fikri, anggota KPU Sumenep, anggota KPU memang harus banyak berdamai dengan keluarga. Sebab, tugas sebagai KPU mengharuskan untuk itu.

"Kalau tidak banyak berdamai dengan keluarga, susah. Sebab, keluarga sudah pasti sering ditinggal," katanya.

Selain itu, seluruh anggota KPU dipastikan selalu dalam keadaan prima. Untuk itulah, ketika ada kesempatan istirahat, mereka langsung melakukannya. "Boleh dibilang nyaris tak tidur. Sebab, ketika ada persoalan harus selalu siap meski sedang tidur di rumah," paparnya. (mat)

Mereka yang Tinggalkan Keluarga Demi Pemilukada Sumenep

2010-06-15T04:24:00.002-07:00

[ Senin, 14 Juni 2010 ]

Usir Jenuh, Anggap Penugasan sebagai Rekreasi

Pengamanan Pemilukada Sumenep 2010 tidak hanya dilakukan anggota Polres Sumenep saja. Jajaran polres yang ada di wilayah Madura juga ikut andil.

MOH. HAYAT, Pabian

BAGI personil polisi yang berasal dari Polres Sumenep dan jajarannya, barangkali pengamanan pemilukada kali ini memang sebuah kewajiban. Mereka secara otomatis akan menjalani tugas mengamankan jalannya pemilukada. Sebab, keberadaannya memang di wilayah tugas mereka.

Pemandangan berbeda akan terlihat pada personil dari polres kabupaten lain, mulai dari Pamekasan, Sampang hingga Bangkalan. Mereka harus meluangkan waktu untuk bisa mengamankan pemilukada dengan harus meninggalkan keluarga. Mulai orang tua, istri maupun anak-anak tercintanya.

Namun, mereka tetap saja berjuang untuk bisa mengabdi dalam menjalankan tugas kepolisian mengamankan pemilukada. Sehingga meski harus berpisah dengan keluarga selama kurang lebih tiga hari, tetap saja senyum dan tawa mengembang dari bibir mereka.

Senda-gurau sesekali terlihat. Seperti terlihat saat mereka baru tiba di Mapolres Sumenep untuk BKO (bawah kendali operasi) pemilukada. Sebab, bagi mereka menjalankan tugas pengabdian tentu menjadi hal yang utama.

Tiga hari ke depan, mereka akan berada di Sumenep dan ditempatkan di kecamatan-kecamatan guna menjaga stabilitas pelaksanaan pemilukada. Mereka diperkirakan baru akan kembali ke tempat tugas (polres) masing-masing pada Selasa (16/6).

Ipda Ikbal Gunawan dari Polres Sampang, salah satunya. Ikbal mengaku tidak ada masalah dengan penugasan yang diterimanya, termasuk personil lainnya. "Kami sudah siap menjalankan tugas di Sumenep selama tiga hari ini. Meski harus meninggalkan keluarga, termasuk istri-istri kami," katanya kemarin.

Misi yang dibawa, sambungnya, tentu menjaga pemilukada dari beberapa ancaman konflik. Sehingga, bisa berjalan secara damai tertib dan nyaman. "Yang penting aman. Dan, masyarakat bisa menyalurkan pilihannya dengan tertib, " tegasnya.

Untuk itu, dirinya sangat berharap ada kerjasama semua pihak di Sumenep agar sama-sama bisa menjaga keamanan. "Kami berharap kerja sama yang baik dari masyarakat. Jangan sampai masyarakat menjadi penggerak konflik," ungkapnya.

Hal yang sama diungkapkan Briptu Eko, personil Polres Bangkalan. Bagi Eko, menjalankan tugas menjadi hal penting yang harus dijalankan. "Kami sudah terbiasa menjalankan tugas dengan harus meninggalkan keluarga," katanya.

Selain dalam rangka tugas, BKO ke Sumenep juga dianggap refreshing. "Jenuh juga kalau terus-terus berada di tempat tugas lama, terkadang tugas BKO ini memang bisa buat refreshing," tandasnya. (zid/ed)

1.961 Personil Amankan Pemilukada

2010-06-15T04:24:00.001-07:00

[ Senin, 14 Juni 2010 ]

1.961 Personil Amankan Pemilukada

PABIAN-Untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilukada, Polres Sumenep menyiagakan 1.961 personil polisi. Mereka ditempatkan di beberapa TPS (tempat pemungutan suara) yang ada.

Informasi yang dirangkum koran ini, jumlah personil yang dikerahkan tidak hanya berasal dari Polres Sumenep. Kabarnya, semua polres yang ada di Madura, termasuk Polwil, mengirimkan personil.

Polres Sumenep menerjunkan sebanyak 840 personil, Polres Pamekasan sebanyak 160 dan dari Sampang 101 personil. Sedangkan dari Polres Bangkalan sebanyak 125 personil. Dan, dari Polwil Madura 13 personil, didukung unsur Brimob dua kompi.

Kapolres Sumenep Pri Hartono Eling Lelakon melalui Kabag Ops Kompol Edy Purwanto menjelaskan, personil yang tersedia dipastikan sudah dikirim ke semua TPS. "Hari ini (kemarin, Red.) semuanya sudah terjun ke lapangan," katanya di ruang kerjanya.

Polres Sumenep, sambungnya, memang menyiagakan banyak personil dalam pelaksanaan pemilukada kali ini. Itu supaya keamanan proses pemilukada bisa terjamin. "Persiapan banyak personil untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Sumenep dalam memberikan hak pilihnya," ujarnnya.

Edy menambahkan, untuk di polres pihaknya meyakini tidak akan mengalami kekosongan. Ada beberapa personil yang dipastikan bertahan. "Satu kompi Brimob juga akan berada di Polres Sumenep," paparnya.

Bagaimana dengan potensi yang rawan terjadi konflik? Edy enggan memberikan keterangan masalah daerah rawan. "Tingkat kerawanan seluruh daerah sama saja," katanya tersenyum. (yat/zid/ed)

Kreteria Calon Bupati Sumenep ?

2010-06-10T02:34:00.001-07:00

1. H. Asasi Hasan :

Kalau Bupati Sumenep dipimpin H Asasi Hasan, menurut KH Abdurrahman Rozab (Bluto) pemerintahan Sumenep cenderung berpihak kepada semua lapisan masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah. Atau kalangan masyarakat yang berusaha UKM (Usaha Kecil menangah) akan diperhatikan.

2. H. Sugijanto ( PPP + NU )

Menurut sumber Madura Pos di Sumenep, kalau H Sugijanto yang jadi Bupati Sumenep maka gaya pemerintahannya cenderung hanya bagi kalangan pegusaha atas. Dalam arti Sugijanto disinyalir akan mengutamakan kelompok nya (kalangan pengusaha). Sebab, Sugijanto berasal dari kalangan pengusaha property (real estate).

3. KH. Busyro (PKB)

kalau Bupati Sumenep dijabat KH Busyro, alamat pemerintahan Sumenep akan kacau balau. Akan cenderung sama gaya kepaimpinannya dengan KH Ramdlan Siradj. KH Busyro disinyalir akan mencampuradukkan urusan ulama dengan urusana tata pemerintahan, sehingga kaca balau.

4.KH.Ilyasi Siradj (Calon Independen)

Kalau Ilyasi siradj,

yang jadi Bupati Sumenep maka kepemimpjnan Sumenep cenderung stagnan karena kurangnya komunikasi dengan masyarakat. Pemerintahan Ilyasi kelak bisa monoton alias tidak aspiratif. Sebab selama ini Ilyasi dinlai masyarakat Sumenep cenderung tidak komunikatif dengan konstituennya selama menjadi anggota DPR RI.

5. Malik Effendi (PAN)

Kalau Bupati Sumenep dipimpin Malik Effendi maka kepemimpinan Sumenep disinyalir akan diwarnai dengan pemikiran-pemikiran ke muhammadiyahan.

6. Bambang Nursalim (Golkar)

Kalau Bupati Sumenep dipimpin Bambang Nursalim diduga kepempimpinan Sumenep tidak akan berjalan, karena tidak didukung oleh bawahannya, Sebab Bambang orang Madura tapi lama tinggal di luar Madura

Disajikan OLeh ( LSM) Pokmas Peduli Sumenep

Pilkada Sumenep : Pilih Bupati Yang Siap Membangun Sumenep Se-utuhnya.

2010-06-10T02:29:00.000-07:00

Madura Pos – Pada 14 Juni mendatang adalah titik-tolak perencanaan dan target pencapaian pembangunan Sumenep untuk 5 (lima) tahun mendatang (2010-2015).

Yakni, melalui Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang akan dilaksanakan secara langsung dan demokratis oleh ratusan ribu masyarakat Sumenep.

Sosok Bupati Sumenep terpilih nantinya. akan menjadi penentu bagi upaya dan pencapaian pembangunan Sumenep, apakah berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Sumenep secara keseluruhan ?

Atau pembangunan Sumenep yang berorientasi hanya untuk kesejahteraan golongan atau kelompok pendukung Bupati terpilih ?

Atau mungkin saja, pembangunan Sumenep apa adanya, lamban dan kurang menyentuh pada kepentingan ekonomi masyarakat Sumenep.

Seperti pembangunan yang dijalankan pemerintahan Bupati Ramdlan Siradj. Meski telah 10 tahun memimpin Sumenep (2001-2010). Namun bupati dari golongan kyai (NU) itu, dinilai belum mampu melakukan pembangunan dasar bagi kemajuan Sumenep.

Kalaupun ada, namun keberhasilan Sumenep di era Ramdlan itu, masih dalam skala kecil dan jauh dari harapan yang diinginkan masyarakat Sumenep umumnya. Konon, pembangunan era Ramdlan Siradj lebih dominan untuk kelompok atau golongannya saja.

Misalnya, dari anggaran publik di Sumenep yang nota-bene mencapai 300 Milyar lebih setiap tahunnya, dominan dialokasikan untuk kelompoknya sendri yakni dari golongan kyai.

Syamsudin, seorang pemerhati pembangunan Sumenep yang dikonfirmasi Madura Pos membenarkan pernyataan bahwa semasa kepemimpinan Ramdlan Siradj banyak persoalan dan kasus diberbagai bidang, yang menghambat kinerja pembangunan Sumenep.

“Satu contoh, kasus proyek pelabuhan Pelra Kalianget, hingga saat ini proyek itu masih terkatung-katung,”ujarnya.

Proyek Pelra itu bermasalah, kata Syamsudin, karena diduga ada unsur korupsi di dalamnya. “Sehingga anggaran proyek selalu habis, namun proyeknya tak kunjung selesai,”katanya.

Menurut Saleh, anggaran proyek Pelabuhan Pelra itu tentu saja tidak dihabiskan oleh Bupati Sumenep, mungkin saja oleh Pimapro (Pimpinan Proyek). “Tetapi, kalau (benar) Pimpro yang korupsi. Menjadi cermin kelemahan kepemimpinan Bupati Sumenep dalam mengatur dan mengawasi anak buahnya di lapangan,” ujarnya.

Pemimpin Seutuhnya

Berbagai persoalan di Sumenep banyak terjadi selama ini, salah satunya karena minimnya kepemimpinan Bupati Ramdlan Siradj terhadap staf dan bawahannya, baik di kantor Pemkab Sumenep maupun aparat Kecamatan.

“Ramdlan Siradj tidak memiliki jiwa pemimpin seorang negarawan yang memiliki integritas serta konsisten menjalankan visi dan misi pembangunan Sumenep,” katanya.

Dikatakan syamsudin, dari isu yang berkembang di masyarakat luas, disebutkan bahwa seama ini Bupati Ramdlan Siradj cenderung mengutamakan kelompok kyai-nya, ketimbang masyarakat Sumenep dari berbagai lapisan umumnya.

“Jadi kalau bukan kyai yang datang ke Buoati Ramdlan Siradj maka proyek proposal apapun yang datang tidak akan digubris,” ujarnya.

Gambaran itu, kata Syamsudin, bisa disimpulkan bahwa kepemimpinan Ramdlan Siradj selama 10 tahun belakangan tidak dijalankan secara utuh.

“Nah, pada para Kandidat Bupati dan wakilnya, hasil Pilkada 14 Juni 2010, kita harapkan tidak mewarisi gaya kepemimpinan Bupati sebelumnya (Ramdlam Siradj-red).” Harapnya.

Bupati Sumenep periode 2010-2015, kata Saleh harus memimpin Sumenep seutuhnya. “Dia jangan sampai pilah-pilih kelompok (masyarakat) mana. dari desa apa atau kecamatan mana yang yang harus dibangun lebih dulu. Tetapi semuanya harus berjalan dengan sikap keseimbangan antar masyarakat Sumenep,” tuturnya.

Lebih tegasnya, kata Saleh, Bupati Sumenep mendatang harus melakukan keseimbangan antara pembangunan masyarakat daratan (kota Sumenep) dan sekitarnya dengan pembangunan masyarakat Sumenep yang ada di kepulauan, mulai dari Pulau Kangean, Sepudi, Poteran hingga Giligenting,” harapnya.

Kemudian, kata Saleh, buoati Sumenep hasil Pilkada 14 Juni, mendatang harus mau dan mampu bekerja sama dengan daerah lain baik yang ada di Pulau Madura (Pamekasan, Sampang dan Bangkalan) maupun dengan daerah yang ada di luar pulau Madura.

“Meskipun Sumenep sebagai salah satukabupaten terkaya di Jawa Timur namun, dalam upaya membangiun masyarakat Sumenep, tidak bisa dilepaskan dari dukungan daerah lain,” ujarnya. (Tim Madura Pos ).

Kenaikan TDL pelanggan di bawah 900 VA tak pasti

2010-05-31T02:55:00.000-07:00

Senin, 31/05/2010 16:33:00 WIB
Oleh: Nurbaiti

JAKARTA (Bisnis.com): Pemerintah belum memutuskan nasib pelanggan berdaya kurang dari 900 volt ampere (VA), kendati rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tetap akan diberlakukan mulai Juli 2010.

Pasalnya, hingga kini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengkaji skenario pembobotan kenaikan TDL per golongan pelanggan, sebelum diajukan ke tingkat parlemen.

Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian ESDM Jacobus Purwono mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan dua skenario kenaikan TDL, yang hanya berkaitan dengan pelanggan berdaya beli terbatas, yakni golongan pelanggan 450-900 VA.

“Dua skenario ini masih harus diajukan ke DPR, tetapi secara umum kenaikan TDL itu sesuai dengan UU APBN, yakni rata-rata kenaikannya sekiatr 10%. Semula memang ada enam skenario, tetapi sekarang sudah mengerucut menjadi dua,” katanya hari ini.

Kedua skenario kenaikan TDL tersebut, lanjutnya, pertama, golongan pelanggan berdaya 450-900 VA ikut dilibatkan dengan kenaikan TDL yang akan berlaku Juli tahun ini, tetapi dalam batasan kecil dan tidak sampai 10%.

Dalam skenario kedua, tambahnya, golongan pelanggan berdaya 450-900 VA tidak dibebankan dengan kenaikan TDL, tetapi kompensasinya akan dikenakan kepada golongan pelanggan lainnya, yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing pelanggan.

Menurut dia, untuk skema kenaikan TDL tersebut tergantung pada hasil kesepakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kementerian ESDM, kata dia, hanya memberikan masukan kepada DPR soal pembobotan kenaikan TDL pada masing-masing pelanggan. “Makanya ada dua skenario, yakni satu pelanggan 450-900 VA naik dan satunya [skenario] lagi, tidak ikut naik. Cuma, kalau tidak ikut naik, kompensasinya ke pelanggan lain.” (fh/bisnis.com)

Data : Daya Saing Industri Kapal Lemah

2010-05-26T02:05:00.000-07:00

26-04-2007
Daya saing industri perkapalan kita di pasar internasional masih sangat lemah, kalau pun saat ini ada beberapa kapal milik luar negeri yang dibuat di galangan kapal di Indonesia, itu karena beberapa galangan kapal didunia sudah penuh.

Demikian diungkapkan Menteri Perindustrian Fahmi Idris saat membuka acara Sampan (Semarak Mahasiswa Perkapalan) ITS, Rabu (25/4) siang.

Dalam pembukaan kegiatan Sampan (Semarak Mahasiswa Perkapalan) ITS di Gedung Rektorat ITS, Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengungkapkan tentang kondisi industri perkapalan Indonesia yang masih lemah. Karena itu ia meminta kepada para mahasiswa untuk belajar dengan baik, sehingga dapat menjadi manusia yang lebih baik dari para pendahulu.

Dikatakannya, komponen-komponen kapal yang digunakan industri perkapalan di Indonesia masih didominasi produk impor, sehingga melemahkan daya saing di pasar internasional. ”Kondisi ini terjadi karena kurang kuatnya keterkaitan industri hilir dan hulu di sektor ini. Industri kapal tidak berdiri sendiri, harus didukung misalnya industri baja, mesin dan sumber daya. Nah di Indonesia keterkaitan antara industri-industri ini belum kuat,” katanya.

Ke depan, kata Fahmi Idris, departemennya akan menjadikan sektor industri perkapalan sebagai salah satu sektor yang harus dikembangkan, sehingga pemerintah harus memberikan dukungan mulai dari awal yang berkait dengan desain dan rekayasa kapal hingga ke model pengembangan klaster industri perkapalan. ”Untuk itu pemerintah akan terus memberikan dukungan pengembangan industri kapal dalam negeri. Misalnya di 2009 nanti, ditargetkan industri galangan kapal nasional bisa membangun kapal samapai kapasitas 50.000 DWT,” ungkap alumnus Universitas Indonesia ini.

Menurut catatannya, saat ini hampir 60% komponen kapal masih impor, sisanya 40% baru menggunakan produk lokal. Bahkan, dari tahun ke tahun impor komponen mengalami kenaikan. Misalnya, bila tahun 2004 impor komponen kapal Indonesia sekitar Rp 32,79 juta dolar AS, tahun 2006 lalu mencapai 39,30 juta dolar AS.

Menurut Fahmi Idris, saat ini semua pihak harus bekerjasama dalam mewujudkan perkembangan industri perkapalan. Pasalnya, pasar dalam negeri maupun internasional sangat potensial. Hampir semua galangan kapal dengan reputasi bagus telah mendapatkan pesanan hingga jangka panjang. ”Pemerintah akan mulai mendorong pengembangan dan investasi industri baja di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang memiliki sumber daya biji besi dan batubara,” terang pria kelahiran Jakarta, 20 September 1943 ini.

Terkait belum tersebarnya perusahaan galangan kapal di Indonesia, pemerintah juga akan mulai mendorong penyebarannya ke beberapa daerah. Di Jawa Timur, Lamongan dinilai sangat potensial untuk dijadikan Special Economic Zone (SEZ); yang nantinya juga akan dibangun galangan kapal. ”Sudah ada investor dari China, Malaysia dan Korea yang tertarik, karena lokasinya bagus. Jadi ini juga sebagai upaya agar galangan tidak terpusat di Batam,” katanya.

Selain Lamongan, katanya menambahkan, Dumai di Propinsi Riau juga sedang dalam tahap studi untuk pembentukan SEZ. Ke depan, langkah pengembangan pusat ekonomi khsusus, terutama penyebaran perusahaan galangan, didorong menyebar sepanjang Banten hingga Madura.

http://www.its.ac.id/berita.php?nomer=3578

Dampak Kritik di Rubrik Surat Pembaca Dispenduk Diduga Mengintimidasi

2010-05-26T02:02:00.000-07:00

Rabu, 26 Mei 2010 ]

BANUAJU BARAT-Nasib apes menimpa Ernawi, warga Desa Banuaju, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep. Hanya gara-gara tulisannya di salah salah satu media terkait dengan keluhan pengurusan kartu tanda penduduk, dia harus berurusan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Sumenep.

Informasinya, Senin (19/4) lalu pria yang masih berstatus santri ini mengirim tulisan di salah satu media cetak. Tulisan di rubrik surat pembaca itu terkait sulitnya pengurusan KTP di Sumenep. Selain itu, biaya administrasinya mahal hingga mencapai Rp 100 ribu untuk jalur "kilat".

Ernawi mengaku, tulisannya itu berdasarkan fakta di lapangan dan dialami langsung warga di daerahnya. "Tulisan saya saat itu bukanlah karangan, tapi berdasarkan fakta di lapangan. Bahkan saya sendiri salah satu korbannya," katanya.

Sayangnya, tulisannya yang dimuat tersebut membuat "sakit hati" Dispendukcapil Sumenep. Buktinya, Rabu (21/5) dua staf Dispendukcapil Sumenep mendatangi rumahnya dan memanggil paksa. "Meski tidak ada surat panggilannya, saya tetap ikut ke kantor dispendukcapil," terangnya.

Ironisnya, sesampainya di dispendukcapil dia disuruh masuk ke salah satu ruangan dan langsung diintrogasi mengenai tulisannya. Dispendukcapil menilai tulisan tersebut fitnah dan telah mencemarkan nama baik lembaga.

Karena itulah, pihaknya diminta untuk meralat tulisanya dengan di-deadline selama tiga hari. Bahkan, dispendukcapil mengancam tidak akan melayani pembuatan KTP yang dilakukakanya selama seumur hidup.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abroy Mannan mengakui juga menerima laporan tersebut. Pihaknya sangat menyayangkan sikap dispendukcapil yang anti terhadap kritik. "Sebenarnya itu bentuk kritikan supaya kinerjanya lebih baik. Apalagi fakta di lapangan memang sepeti itu," ingatnya.

Abrory menegaskan, dewan akan memanggil dispendukcapil untuk mengkonfirmasi terkait laporan intimidasi tersebut. "Dalam waktu dekat kami panggil kepala dinasnya untuk klarifikasi," janjinya.

Terpisah, Kepala Dispenduk dan Capil Sumenep Su'ud Suganda menepis adanya perlawanan terhadap Ernawi. Menurut dia, pihaknya tidak mengetahui persoalan itu. "Saya tidak tahu dan sampai saat ini kami tidak melakukan intimidasi apapun kepada warga," elaknya.

Dia menjelaskan, jika benar ada oknum capil yang melakukan intimadasi, pihaknya mengharapkan pihak korban datang langsung ke kantornya. "Lebih baik pelapor besok (hari ini, Red) ke kantor sekitar pukul 10.00. Saat ini saya masih ada urusan dinas di Jakarta," imbaunya. (rid/uji/fiq/jp.com/rs)

Dewan Berpotensi Korupsi

2010-05-26T02:01:00.000-07:00

SUMENEP KOTA-Wakil rakyat di DPRD masih berpotensi korupsi. Hal yang rawan adalah terjadi transaksi pada pembahasan peraturan daerah. Warning ini diungkapkan Sutriandhi dari tim Direktorat Gratifikasi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saat sosialisasi antikorupsi di ruang paripurna DPRD Sumenep kemarin (25/5).

"Yang berpotensi korupsi sebenarnya banyak. Kalau di DPRD biasanya saat pengesahan perda," kata Sutriandhi. Karena itu, sambungnya, sosialisasi antikorupsi sebagai langkah untuk memberantas dan mencegah tindakan korupsi.

Dia menjelaskan, tindakan korupsi memiliki dampak yang cukup serius kepada masyarakat. Akibat korupsi yang terjadi, pembangunan dalam masyarakat menjadi tidak merata. "Ini hanya salah satu dampak jika terjadi korupsi," tegasnya.

Selain itu, sambugnya, korupsi mengakibatkan terjadi banyaknya pengangguran dan tingkat kriminalitas yang juga meningkat. Sebab, kepecayaan masyarakat terhadap pemerintah melemah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumenep Moh. Hanif menyambut baik sosialisasi dari KPK. "Ini pembelajaran yang harus dilaksanakan setelah sosialisasi," katanya.

Ditanya potensi korupsi di DPRD, Hanif kurang sependapat. "Bisa terjadi, bisa tidak. Intinya, jangan sampai terjadi korupsi di DPRD Sumenep ini," tandasnya.

Selain di dewan, isntansi dengan potensi korupsi adalah perizinan, layanan pajak, kantor bea cukai, serta pengadaan barang dan jasa. Lalu, kepolisian dan imigrasi dengan memungut liar para tenaga kerja dan pembanguna proyek yang berbentuk fee. "Sepertinya halnya kasus Gayus yang terjerat masalah pajak," tutur Sutriandhi. (yat/uji/mat/jp.com/rs)

Unas di Sumenmep, 159 Siswa Ngulang

2010-04-26T05:08:00.000-07:00

[ Senin, 26 April 2010 ]

SUMENEP-Upaya mengurangi tingkat ketidaklulusan unas di Sumenep memang membuahkan hasil. Data di Disdik Sumenep, dari 8.994 siswa SMA/SMK/MA negeri dan swasta yang mengikuti unas, 159 siswa yang tidak lalus. Jika dipersentasekan, 1,94 persen tidak lulus dan 98,05 persen lulus.

Rinciannya, peserta unas tingkat SMA jurusan IPA sebanyak 1.448 siswa, tidak lulus hanya tiga orang (0,2 persen). Sedangkan jurusan IPS dari jumlah 2067 siswa, 30 orang tidak lulus (1,4 persen).

Sementara peserta unas SMK sebanyak 582 siswa, yang tidak lulus tujuh siswa (1,2 persen). Peserta unas dari SMA luar biasa yang hanya dua siswa lulus semua.

Turunnya tingkat ketidaklulusan juga terjadi pada MA negeri dan swasta. Versi disdik, dari 3.991 siswa peserta unas, 119 orang tidak lulus (2,98 persen). Sedangkan, versi Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep jumlah peserta unas 2010 MA negeri atau swasta dari 3.866 siswa, 120 siswa tidak lulus (3 persen).

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Moh. Rais melalui Kabid Pendidikan Menengah Moh. Sudirman mengatakan, tahun ini jumlah peserta unas yang tidak lulus menurun dibanding tahun sebelumnya. "Akhirnya, kehawatiran kami mengenai banyak jumlah ketidaklulusan siswa tidak terjadi," katanya.

Diungkapkan, SMAN 1 Sumenep dari jurusan IPA menempati ranking III terbaik dari 2.000 lebih sekolah se Jawa Timur. "Ini merupakan prestasi yang gemilang," ungkapnya.

Teprisah, Kepala Kemenag Sumenep Imron Rosyidi mengatakan, tahun ini hasil pelulusan unas dinilai lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Menurut dia, tahun sebelumnya siswa MA yang tidak lulus mencapai 3,1 persen. Sedangkan tahun ini hanya 3 persen.

Sementara di Kabupaten Sampang, siswa yang tidak lulus mencapai 67 siswa. Rinciannya, 55 siswa dari SMA dan MA dan 12 siswa dari SMKN.

Sedangkan di Kabupaten Bangkalan, dari 5.147 siswa SMA, SMK, dan MA yang mengikuti ujian nasional (unas) utama di Bangkalan, 5.105 siswa dapat memenuhi nilai minimal alias lulus. Sisanya 42 siswa tidak lulus dan dipastikan mengikuti unas ulangan pada 10 Mei mendatang.

Hasil unas utama untuk siswa SMA, SMK, dan MA telah diterima Dinas Pendidikan (Disdik) Bangalan. Hasil unas telah disampaikan kepada tiap kepala sekolah Sabtu malam kemarin (24/4). Selanjutnya pihak sekolah mengumumkan kepada para siswa peserta unas.

Kepala Disdik Setijabudi melalui Kabid SMP/SMA/SMA Kamil mengatakan, Bangkalan memiliki angka ketidaklulusan unas utama terendah di Jawa Timur. Bahkan, rata-rata nilai unas SMK tertimggi se Jawa Timur.

Ditanya mengenai kelulusan siswa SMA dan SMK, Kamil mengaku belum tahu. Sebab, sekolah memiliki peran untuk menentukan kelulusan siswanya. Hasil unas akan dikombinasikan dengan penilaian sekolah tentang presensi menempuh pembelajaran, catatan kelakuan, dan ujian sekolah.

"Kalau kelulusan siswa belum diketahui, karena ada ujian sekolah. Tapi untuk kelulusan unas utama, hasilnya 42 siswa SMA, SMK, dan MA tidak lulus dan akan mengulang unas," ujarnya.

Diungkapkan, 2.752 siswa SMA yang mendaftar, 2.746 mengikuti unas, sisanya drop out. Dari jumlah siswa yang ikut unas, sebanyak 2.728 siswa (99,33 persen) dinyatakan lulus. Sedangkan 18 siswa (0,66 persen) tidak lulus dan akan mengulang.

Siswa yang tidak lulus itu tersebar di tujuh SMA negeri dan swasta di Bangkalan. Ke 18 siswa itu gagal mencapai nilai rata rata 5,5 dengan syarat tambahan minimal dua mata pelajaran yang memperoleh nilai 4. Berdasarkan data dari disdik, 18 siswa yang tidak lulus tersebut masing- masing hanya untuk satu mata pelajaran.

Sedangkan untuk SMK, dari 988 siswa yang mendafatar, 974 mengikuti unas. Sebanyak 966 siswa (99,17) persen lulus. Sisanya delapan siswa (0,82) persen dipastikan akan mengulang. "Untuk nilai rata rata SMK di Bangkalan tertinggi se Jawa Timur," ujar Kamil.

Sementara itu berdasarkan informasi yang diterima koran ini, dari 1.447 siswa MA yang mendaftar, 1.427 mengikuti unas. Sebanyak 1.411 siswa (98,87) persen lulus unas utama. Sisanya 16 siswa (1,12 persen) tidak lulus.

Unas ulangan bakal diselenggarakan pada 10-14 Mei mendatang. Menurut Kamil, lokasinya di SMAN 2 Bangkalan. Prosedur pelaksanaannya sama seperti pada pelaksanaan unas utama dan susulan. "Prosedurnya sama dengan unas utama. Untuk pengambilan soal dilakukan pada dua hari sebelum unas digelar," ujarnya.

Bambang Sabariman, koordinator satuan pengawas pendidikan, saat dikonfirmasi mengenai evaluasi pelaksanaan unas 2010 mengatakan, masih akan merapatkan hasilnya hari ini. Sekitar pukul 13.00 pihaknya akan menghadiri undangan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur yang akan mengevaluasi unas.

Menurut dia, secara keseluruhan LPMP lebih berhak mengumumkan peringkat Bangkalan di Jawa Timur. "Mereka (LPMP, Red) lebih kompeten menerangkan masalah ini," ujarnya.

Bambang menjelaskan, hasil pengamatan pihaknya, pelaksanaan unas utama dan susulan di Bangkalan tidak berbeda dengan kabupaten lain. Temuan pengawas satuan pendidikan mengenai pengawas yang membawa handphone hampir ditemui di beberapa kabupaten lain. "Penilaian kami tidak di Bangkalan terlalu. Rasanya kasus yang ada hampir sama terjadi di kabuoaten lain. Namun ke depan kami berharap hal itu tidak lagi terulang," ujarnya.

Bagaimana dengan lima lembar kertas yang bertuliskan jawaban di SMAN 1 Bangkalan? Bambang mengatakan, hasil evalusai di Jatim menunjukkan lembaran tersebut bukan lembar jawaban ilegal. Sebab, hanya ada sejumlah jawaban yang benar. Alasan lain, karena jumlahnya hanya lima lembar.

"Mengenai lima lembar kertas di SMAN 1 Bangkalan, di provinsi (Jatim) menyimpulkan itu semacam contekan. Itu pun hanya sebagian, hanya lima lembar mungkin lima anak. Tahun depan kami berharap bisa lebih baik lagi," ujarnya. (c22/yan/rif/mat/jp.com)

Dewan Tuding Bupati Ramdlan Lamban

2010-04-22T03:38:00.000-07:00

Yayuk Masih Tertahan di RSUD

PABERASAN - Belum jelasnya penunjukan pejabat esolon II oleh bupati yang akan bertugas menandatangani surat pernyataan miskin (SPM), mendapat sorotan pedas dari komisi D DPRD Sumenep. Buktinya, komisi yang membidangi pendidikan dan kesehatan ini menuding bupati lamban menangani masalah tersebut.

Maklum, sebelumnya banyak laporan dari warga yang menjadi korban dari ketidakjelasan kebijakan tersebut. Bahkan, ada seorang pasien yang mangalami pendarahan ditahan RSUD dr. Moh. Anwar karena masih belum membayar.

"Untuk mendapatkan SPM kan lebih sulit dari pada sebelumnya. Sebab, harus ada tanda tangan bupati atau pejabat yang ditunjuk. Tapi hingga kini tidak ada pejabatnya," kata anggota komisi D Dulsiam.

Untuk itu, pihaknya akan memanggil dinas kesehatan (dinkes) yang akan ditindaklanjuti dengan surat rekomendasi pada bupati. "Kami berharap nanti ada surat keputusan dari bupati terkait persoalan ini. Minimal jika pejabatnya masih belum ada, pelayanan SKTM sementara diberlakukan sambil menunggu pejabatnya terisi," paparnya.

Kepala Dinkes Sumenep dr. Dzulkifli Machmud saat dikonfirmasi mengatakan, pengurusan SKTM memang masih menunggu pejabat eselon II yang ditunjuk. Namun, dalam satu atau dua hari ke depan ditargetkan pejabat eselon II tersebut sudah ada.

"Kami sudah melayangkan surat ke bupati, dan mungkin dua atau tiga hari ini sudah terbentuk," katanya.

Dan, jika pejabat eselon II yang ditunjuk belum ada, RSUD bisa membuat kebijakan sendiri. "Aturannya rumah sakit bisa membuat kebijakan jika pasien yang masuk statusnya genting dengan menggunakan pelayanan umum. Kemudian dialihkan pada jamkesmasda atau SPM jika surat - suratnya sudah lengkap," pungkasnya.

Sementara itu, hingga kemarin Yayuk Wahyuningsih, pasien gakin asal Desa Paberasan, Kec. Kota Sumenep, belum bisa pulang. Itu menyusul belum adanya pembayaran dari pihak keluarga kepada RSUD. Sedangkan SKTM miliknya tidak berlaku dan SPM miliknya masih proses.

"Kami masih urus tandatangan Pak Camat untuk SKTM. Pihak RSUD bersedia mengurus dengan catatan kelengkapan administrasi diselesaikan," kata Sugianto, suami Yayuk di RSUD dr Moh. Anwar kemarin. (c22/zid/fiq/jp.com)

Sosialisasi Kandidat Cabup dan Cawabup Sumenep Belum Mengakar

2010-04-12T23:55:00.000-07:00

[ Selasa, 13 April 2010 ]

KPU Masih Tunggu Penetapan Kandidat SUMENEP-Meski tahapan pemilukada sudah separo perjalanan, namun hingga saat ini KPU Sumenep belum melakukan sosialisasi langsung.Pantauan koran ini, sosialisasi yang dilakukan KPU hingga saat ini masih terfokus pada sosialisasi tidak langsung. Yakni, hanya melalui media dan pemasangan stiker serta baliho di tempat terbatas. Sehingga, diperkirakan banyak masyarakat belum paham pelaksanaan pemilukada.Anggota KPU Sumenep Jazuli Mukhtar membenarkan pihaknya belum melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Pihaknya masih konsentrasi pada sosialisasi tidak langsung saja. "Untuk sosialisasi langsung belum kita laksanakan hingga detik ini," katanya.Untuk melakukan sosialisasi langsung, pihaknya masih menunggu penetapan calon. Sehingga, ketika turun langsung pihaknya juga memberikan calon yang akan maju dan berhak dipilih dalam pemilukada."Mungkin, sekitar awal Mei kita sudah mulai intens sosialisasi langsung dengan masyarakat," ungkapnya.Jazuli meyakini, dalam sosialisasi langsung yang dilakukan, pihaknya bisa bertemu dengan masyarakat dan melakukan dialog. Sehingga, masalah pemilukada yang belum sampai di telinga masyarakat bisa diketahui."Dengan informasi yang kita berikan, masyarakat tidak akan kebingungan pada hari pelaksanaan pemilukada," tuturnya. (c26/zid/fiq/jp.com)

Kasus Dugaan Rekayasa Pangkat Guru Surati Bupati

2010-04-09T01:44:00.000-07:00

Jum'at, 09 April 2010 ]

SUMENEP-Kasus dugaan rekayasa kepangkatan guru negeri sipil (PNS) bakal berlanjut. Setelah dengar pendapat bersama pihak terkait yang difasilitasi Komisi A DPRD Sumunep (7/4), para guru akan menyurati Bupati M. Ramdlan Siraj.

Seperti diketahui, pengangkatan guru honorer menjadi PNS menyisakan masalah. Sejumlah guru membeber, ada guru PNS ijasah sarjana S1 (strata 1) dan SK (surat keputusan) honorernya lebih muda ijasahnya. Sehingga, ketika diangkat PNS yang bersangkutan berijasah S1 dengan golongan IIIA.

Sebaliknya, ada guru yang mengeluhkan pangkat yang diterima. Sebab, meskipun saat menjadi tenaga honorer menyertakan ijasah S1, tapi saat diangkat menjadi PNS ijasah yang diakui adalah SMA dengan golongan IIA.

Ainor, 36, guru yang mengeluhkan kepangkatan itu membulatkan tekad untuk kirim surat kepada bupati. "Kami menyurati bupati supaya memperjuangkan nasib kami," tegasnya kepada koran ini kemarin.

Langkah ini, terangnya, sebagai langkah pamungkas. Alasannya, dari berbagai upaya yang dilakukan dengan menyurati pihak terkait, belum juga ditangani secara konkret. "Kami sudah satu tahun lebih berupaya," tukasnya.

Pria yang enggan menyebutkan nama sekolah tempat dia mengajar itu mengatakan, surat yang akan dilayangkan ke bupati dengan melampirkan identitas guru yang diduga terlibat rekayasa kepangkatan. "Bukan maksud kami untuk menggugat mereka (guru yang diduga merekayasa pangkat, Red). Tapi hanya sebagai penguat, kenapa mereka bisa mendapatkan pangkat dengan mudahnya, tapi kami tidak," keluhnya.

Langkah guru untuk kirim surat kepada bupati mendapat dukungan anggota dewan. "Kami siap mengawal perjuangan mereka," kata Ketua Komisi A Abrory Mannan.

Hanya, dia tidak ingin tergesa-gesa dalam menentukan sikap. Komisinya akan memanggil pihak terkait untuk menglarifikasi pengangkatan guru secara administratif. "Nanti kami memanggil para Kabid di BKPP (badan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan)," katanya.

Sebaliknya, Kabid Ketenagaan dan Pengawasan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Sanusi tidak merestui langkah para guru tersebut. Alasannya, disdik masih bisa menangani masalah tersebut. "Saya sudah bilang kepada mereka agar hari ini (kemarin, Red) datang ke disdik untuk membicarakan masalah yang dianggap kurang arif terswbut," katanya.

Hanya, upaya disdik itu belum mendapatkan jawaban. Hingga siang kemarin para guru juga tidak datang. "Sebenarnya kami sudah menunggu, tapi mereka belum datang," ujarnya.

Menurut Sanusi, menyurati bupati kurang tepat. Alasannya, guru masih punya disdik sebagai induk mereka. "Persoalannya, selama ini kami belum tahu secara pasti (masalah dugana rekayasa kepangkatan)," akunya.

Kenapa surat pemberitahuan yang dilayangkan guru selama ini tidak digubris? Sanusi membantahnya. Dia berdalih, surat yang diterima disdik hanya atas nama per lembaga sekolah. "Kami sudah menindaklanjutinya ke BKPP. Tapi ditolak, dengan alasan permasalahan yang diajukan kurang jelas," teragnya. (uji/mat/jp.com)

Siswa Terus Melorot, Kelas I Kosong SDN Pandiyan IV Terancam Tutup

2010-04-09T01:43:00.000-07:00

Kamis, 08 April 2010 ]
SUMENEP - Minimnya jumlah siswa di sekolah dasar (SD) tidak hanya terjadi di desa. Di Kec Kota Sumenep, seperti di SDN Pandiyan IV, jumlah siswanya juga mengenaskan. Bahkan, pada tahun ajaran 2009 - 2010 ini siswa kelas I malah kosong.

Sekolah yang terletak di sebelah barat kompleks Taman Makam Pahlawan (TMP) ini sekarang hanya memiliki 25 siswa. Rinciannya, kelas VI empat siswa, kelas V sembilan siswa, kelas IV dan III lima siswa, kelas II dua siswa, dan kelas I kosong.

Dari pantauan koran ini, beberapa guru dari delapan guru yang ada hanya berkonsentrasi mengajar di lima ruang. Sementara, di lokal kelas I yang terletak di sebelah timur menghadap ke barat sudah ditutup rapat.

Selain jumlah siswa mengkhawatirkan, Kepala SDN Pandiyan IV dijabat rangkap dengan SDN Karang Duak II, yakni Lawi Iskandar. Namun, per 24 Maret yang bersangkutan telah pensiun.

Sementara kondisi fisik sekolah tersebut tampak masih memadai untuk pengoperasian dengan waktu yang relatif lama. Meski terlihat sepi, tapi sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar di masing - masing kelas masih utuh.

Sayangnya, dari beberapa guru yang ditemui koran ini enggan berkomentar banyak terkait keberadaan SDN Pandiyan IV. "Kepala sekolahnya di sini tidak ada. Saya tidak berani berkomentar," kata Sri Rahayu, guru kelas IV kemarin (7/4).

Namun, perempuan ini mengakui minimnya jumlah siswa dari tahun ke tahun. Menurutnya, kondisi tersebut akibat dari persaingan antarsekolah. "Di sini (Desa Pandiyan, Red) kan banyak sekolah. Mungkin karena faktor itu, siswanya semakin sedikit," tukasnya.

Sementara, Munawara, guru kelas VI mengatakan, minimnya jumlah siswa tidak berpengaruh terhadap kesiapan siswa mengikuti ujian akhir sekolah bertaraf nasional (UASBN). "Siswa kami sekarang sudah siap," katanya lalu tersenyum. Menurut dia, siswa yang berjumlah empat orang tersebut sudah digodok dalam persiapan UASBN Mei mendatang. (uji/zid/ed/jp.com)

BPN Janji Selesaikan Sertifikat Molor

2010-04-09T01:42:00.000-07:00

[ Kamis, 08 April 2010 ]

SUMENEP - Banyaknya laporan masyarakat terkait indikasi pungli dan molornya pembuatan sertifikasi tanah ke komisi A, ternyata ditanggapi serius. Buktinya, kemarin (7/4) komisi A menggelar hearing dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Dalam hearing tersebut disepakati laporan yang masuk ke komisi A akan ditindak lanjuti segera. Yakni, dengan menyelesaikan sertifikat tanah masyarakat yang hingga kini belum selesai. Tentu saja, dengan syarat masyarakat harus melengkapi persyaratan yang kurang.

Tidak hanya itu. Kesepakatan yang diambil masyarakat dalam pembuatan sertifikat diupayakan langsung ke BPN, tidak melalui aparat desa. Sehingga bisa terlacak secara sempurna.

Hasil hearing itu diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrory Manan. Pihaknya memang meminta BPN untuk menyelesaikan pekerjaan rumah masyarakat yang sampai saat ini belum diselesaikan.

"Tenyata BPN mau melaksanakan hal tersebut, asalkan masyarakat mempunyai persyaratan yang lengkap," katanya.

Termasuk, sambungnya, masalah pungli yang dilakukan beberapa pihak terkait sertifikasi. Kalau memang ditemukan, BPN dipastikan akan membawa ke jalur hukum. "Tentu jika ada bukti terkait pungutan tersebut BPN akan membawa ke jalur hukum," tegasnya.

Kepala BPN Sumenep Kusbandi berkomitmen untuk menindaklanjuti masalah yang masuk ke DPRD Sumenep. "Kita akan selesaikan masalah sertifikat tanah masyarakat yang belum selesai dan diduga lambat penyelesaiannya itu," katanya.

Ditandaskan, komitmen penyelesaian masalah tersebut supaya tidak meresahkan warga Sumenep lagi. Sehingga, masyarakat tidak banyak lagi mengeluh terkait pelayanan BPN. (c26/zid/ed/jp.com)

DPS Tak Dilibatkan, soal Program DAK Pendidikan 2010

2010-04-09T01:40:00.000-07:00

[ Kamis, 08 April 2010 ]

SUMENEP - Dugaan keterlibatan oknum anggota Dewan Pendidikan Sumenep (DPS) sebagai calo dalam pembagian DAK 2009, menjadi perhatian tersendiri. Buktinya, pada pembagian DAK pendidikan tahun ini, DPS tidak dilibatkan lagi.

Untuk diketahui, dana yang difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan sekolah itu tahun ini mencapai sekitar Rp 30 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding DAK pendidikan tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp 19 miliar.

Dana sekitar Rp 30 miliar itu diperuntukkan bagi 126 lembaga SD dan SMP negeri maupun swasta. Antara lain, 72 SD dan 54 SMP. Sedangkan pola pembagiannya untuk lembaga SD 60 persen dan lembaga SMP 40 persen.

Wakil Ketua DPS Ida Ekawati mengatakan, keterlibatan DPS hanya dalam fungsi kontrol. "Kalau tahun sebelumnya keterlibatan kami dalam verifikasi sekolah penerima, tapi kalau sekarang hanya sebatas monitoring," katanya kepada koran ini kemarin (7/4).

Ditanya soal pembatasan peran DPS, Ida enggan menjawab. Dia hanya memastikan, penentuan sekolah yang berhak menerima adalah kewenangan disdik. "Yang menentukan kan disdik," tegasnya sambil tersenyum.

Sementara, Kasi Sarana dan Prasarana SD/SDLB Disdik Sumenep Zainal Arifin mengakui keterlibatan DPS hanya sebatas pengawasan dan evaluasi. "Ia memang seperti itu (hanya menjalankan fungsi kontrol, Red)," katanya kemarin.

Apakah karena oknum DPS dan disdik diduga terlibat pungli? Zainal dengan tegas membantah. Menurutnya, ketentuan tersebut datangnya dari pusat. "Tidak. Itu kan diatur dalam permendiknas. Terutama, mengenai tugas dan kewenangan disdik dan DPS," sergahnya.

Namun, sambung Zainal, dalam penentuan maupun realisasi DAK kepada sejumlah lembaga penerima tahun ini, memaksa disdik lebih mawas diri. "Kami berupaya agar DAK tahun ini tidak meninggalkan kesan buruk," pungkasnya. (uji/zid/ed/jp.com)

PPK Gencar Sosialisasi Verifikasi

2010-04-09T01:39:00.001-07:00

[ Kamis, 08 April 2010 ]

SUMENEP - Belum adanya aktivitas yang signifikan, tidak berarti PPK berpangku tangan. Mereka terus menggencarkan sosialisasi verifikasi faktual tambahan dukungan dengan PPS (panitia pemungutan suara) dari sembilan calon yang mendaftar.

Ketua PPK Lenteng Rofi'i mengatakan, sebagai kepanjangan tangan KPU, pihaknya sekarang getol bersosialisasi. "Ini sekarang (kemarin, Red.) saya tengah berada di rumah ketua PPS Lenteng Timur untuk sosialisasi," katanya kepada koran ini kemarin (6/4).

Menurut Rofi'i, dalam proses sosialisasi dengan PPS hingga hari kelima verifikasi belum menemukan kendala yang berarti. Apalagi, program PPK masih belum digeber. "Sampai sekarang belum ada kendala," terangnya.

Di Kecamatan Lenteng, warga yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 49.717 jiwa dari sebanyak 884.471 DPT se Sumenep. Sedangkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) 111 dari 2.128 TPS yang ditetapkan KPU.

Seperti diketahui, sembilan pasangan kandidat telah mendaftar ke KPU Sumenep. Di antaranya pasangan Abuya Busyro Karim - Soengkono Sidik, Azasi Hasan - Dewi Khalifah, Bambang Mursalin - Moh. Saleh Abdullah, dan Ilyasi Siraj - Rasik Rahman.

Selain itu, Kafrawi - Djoko Soengkono, Mahbub Ilahi - Hasan Basri, Malik Effendi - Rahmad, Samarudin Thoyyib - Abd. Kadir serta Sugianto - Muh. Muhsin Amir. (uji/zid/ed/jp.com)

2009, Tol Suramadu Sumbang Kas Negara 84 M

2010-03-24T01:19:00.000-07:00

[ Selasa, 23 Maret 2010 ]

Berpotensi Wisata, Melonjak saat Liburan

BANGKALAN - Sejak diresmikan operasionalnya pada 10 Juni 2009 silam, jembatan Suramadu masih diminati warga untuk wisata. Data dari pengelola jembatan tersebut menunjukkan jumlah pengunjung saat mendekati hari libur maupun hari libur melonjak dibanding hari biasa.

Kabag Tol Jasa Marga Suramadu Suhariyono mengungkapkan hingga akhir 2009 sebanyak 6.086.188 pengguna jasa tol Suramadu dari berbagai jenis kendaraan baik dari sisi Madura maupun Surabaya. Hingga Desember 2009 berakhir, jembatan tersebut telah menyuplai kas negara sebesar Rp 84. 622.522.450.

Untuk debit lalu lintas di hari efektif, Suhariyono mengungkapkan kendaraan yang menggunakan Suramadu mencapai 9 hingga 10 ribu kendaraan roda 4 per hari. sedangkan untuk kendaraan roda dua mencapai 21 hingga 23 ribu per hari.

Untuk hari libur, debit lalu lintas untuk kendaraan roda dua mencapai 30 ribu dan untuk roda empat mencapai 12 ribu kendaraan. "Jembatan sepertinya masih berpotensi wisata. Saat libur atau mendekati libur terdapat lonjakan," ujarnya.

Mengenai perbandingan debit lalu lintas di pintu gerbang Surabaya dan Bangkalan, Suhariyono mengatakan tidak menemukan perbedaan yang mencolok. Rekapitulasi per bulan debit lalin ke arah Surabaya dan ke Madura tidak terlalu banyak berbeda. "Kadang lebih besar dari Surabaya kadang juga dari Madura. Tapi perbedaannya tipis," ujarnya.

Suhariyono mengumpamakan pada bulan Juni 2009 debit lalu lintas dari sisi Surabaya sebanyak 270.823 sedangkan dari Madura sebanyak 262.232. Pada bulan April data tersebut menunjukkan jumlah debit lalin lebih banyak dari sisi Madura. "Bulan lain lebih banyak di Madura dengan jumlah 436.030 sedangkan dari Surabaya sebanyak 435.514," ujarnya.

Mengenai kemana uang tol tersebut diserahkan? Suhariyono mengatakan seluruh pendapatan Suramadu masuk ke kas negara. Pihak Jasa Marga hanya bertindak selaku pengelola dengan sistem kontrak selama 1,5 tahun. "Semua masuk kas negara. Penyetorannya dua kali sehari yaitu sore dan pagi hari," ujarnya. (rif/rd/jp.com)

Lepas dari PBR, PPP Koalisi PDP

2010-03-24T01:17:00.000-07:00

[ Rabu, 24 Maret 2010 ]

SUMENEP - Meski PBR (Partai Bintang Reformasi) keluar dari koalisi PPP (Partai Persatuan Pembangunan), namun tidak membuat partai berlambang Kakbah ini patah arang. Terbukti, saat ini PPP sudah memastikan memiliki mitra koalisi baru.

Dari informasi yang dirangkum koran ini, PPP dipastikan telah menggalang koalisi dengan PDP (Partai Demokrasi Pembaharuan). Di mana surat rekomendasi DPP PDP sudah keluar dengan Nomor 1.337/S.Kep/PKN.PDP/III/2010 tentang cabup dan cawabup.

Surat tertanggal 22 Maret 2010 itu memastikan pasangan yang akan diusung PDP sama dengan PPP. Sehingga, kedua parpol sinergis untuk berkoalisi.

K. Baharuddin, sekretaris DPC PPP Sumenep menjelaskan, pihaknya sudah lega karena sudah mendapatkan mitra koalisi lagi setelah PBR hengkang dari koalisi PPP. "Kita sudah pasti berkoalisi dengan PDP sejak turunnya rekom DPP PDP," katanya.

Jadi, sambungnya, adanya koalisi dengan PDP mengisyaratkan PPP sudah berhak mengusung calon ke pemilukada. "Jadi, sudah tidak ada masalah, kita pasti akan mengusung calon," ungkapnya.

Dijelaskan, koalisi yang dibangun PPP saat ini merupakan koalisi parlemen, yakni melihat pada perolehan kursi partai di DPRD. Gabungan kursi yang diperoleh sebanyak 8 kursi sesuai dengan persyaratan minimal pada ketentuan yang ada.

"Jadi, ini koalisi parlemen. PPP 7 kursi dan PDP 1 kursi. Jadinya, sudah 8 kursi dan pas," ujarnya.

Apakah calon yang diusung masih tetap? Baharudin menuturkan, calon yang akan diusung dengan koalisi yang ada ini tidak akan berubah dari rekomendasi PPP sebelumnya. Sebab, rekomendasi PDP juga turun atas nama calon yang sama dengan PPP. Yakni, pasangan Sugianto dan Muksin Amir.

Sementara, PKS (Partai Keadilan Sejahtera) hingga saat ini belum memastikan akan bergandeng dengan partai mana. Sebab, masih dalam tahap pemantapan. "Saat ini belum ada keputusan, namun besok (hari ini, Red.) kita akan memberi tahu," ujar Rimbun Hidayat, sekretaris DPD PKS Sumenep kemarin siang (23/3) kepada koran ini.

Rimbun memastikan hari ini calon yang akan diusung PKS akan melakukan penandatanganan kontrak politik. Sehingga, diperkirakan memperjelas mitra koalisi yang akan dibangun. "Besok (hari ini, Red.) saja Mas, pasti sudah diketahui," kelitnya. (c26/zid/ed/jp.com)

Terungkap Kwitansi Fiktif Rp 2,6 M

2010-03-24T01:16:00.000-07:00

[ Rabu, 24 Maret 2010 ]

Korupsi Raskin Rp 18 M, Pejabat Sub Divre Tersangka

SUMENEP - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep mulai berani mengungkap lebih terang kasus dugaan korupsi distribusi beras untuk keluarga miskin (raskin) 2008. Kemarin kejaksaan menetapkan satu tersangka. Selain itu, korps adhyaksa ini mengungkapkan adanya kwitansi fiktif Rp 2,6 miliar.

Tersangka A adalah salah satu pejabat Sub Divre XII Bulog Madura. Dia bertugas sebagai satuan pelaksana tugas (satgas) pengadaan raskin 2008. Penetapan tersangka setelah penyidik kejari memeriksa sejumlah saksi.

Dari keterangan saksi - saksi itulah A diduga kuat membuat kwitansi fiktif terkait pengadaan raskin yang nilainya sekitar Rp 2,6 miliar dengan jumlah beras 275.620 kilogram.

Seperti diberitakan, dalam kasus raskin ini kejaksaan fokus pengadaan dan distribusi raskin ke tujuh kepulauan di Sumenep (Sapeken, Masalembu, Arjasa, Kangayan, Raas, Gayam, dan Nonggunong). Saat ini penyidikan masih fokus pada pengadaan raskin 2008. Untuk itu, penyidik telah memeriksa sejumlah rekanan pengadaan beras.

Kepala Kejari Sumenep Abd. Aziz mengungkapkan, hingga kemarin penyidik telah meminta keterangan dari sembilan rekanan. Terungkap ada kejanggalan dalam pengadaan raskin 2008 untuk kepulauan. Seperti, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara surat pertanggungjawaban (SPJ) raskin yang dibuat pihak bulog dengan kwitansi pengadaan raskin. Hanya, Azis belum mau menyebutkan jumlah jatah dan harga raskin yang tertera di SPJ tersebut. "Tunggu dulu. Soalnya ini masih dalam proses penyidikan," dalihnya.

Hingga kemarin kejari baru menetapkan satu tersangka dari unsur penanggung jawab pengadaan raskin 2008 dengan inisial A. Disebutkan, A bertindak sebagai salah satu satuan pelaksana tugas (satgas) di Sub Divre XII Bulog Madura di Pamekasan.

Aziz menjelaskan, berdasarkan pengakuan salah satu saksi dari pihak rekanan berinisial S, dia tidak pernah membeli raskin dengan jumlah miliaran rupiah. Saat diperiksa, penyidik menunjukkan kwitansi pembelian raskin, tapi S tidak mengakui jika pernah membeli raskin dengan harga miliaran rupiah seperti tertera di kwitansi tersebut.

Hanya, S membenarkan jika tandatangan di kwitansi itu adalah tandatangannya. S mengaku hanya menandatangani kwitansi kosong yang diberikan A.

"Saat itu S mengakui jika dipanggil ke Pamekasan untuk menandatangani kwitansi kosong kemudian pulang dan diberi uang transpor," ungkap pria asal Sampang ini. "Cukup fantastis kan. Membuat kwitansi fiktif senilai miliaran rupiah," imbuhnya.

Meski telah menetapkan A sebagai tersangka, namun kejari belum menentukan waktu untuk memeriksa A. "Penyidikan masih berlanjut. Jadi belum ditentukan kapan dan dipanggil," terangnya.

Untuk diingat, dari hasil audit BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Jawa Timur, muncul angka kerugian negara Rp 18 miliar akibat kasus korupsi raskin tersebut. Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Kepala Sub Divre XII Bulog Madura Miftahul Adha belum memberikan tanggapan terkait penetapan A sebagai tersangka. Saat Koran ini mengonfirmasi melalui telepon selulernya, tidak diangkat. Juga konfirmasi melalui via pesan singkat, belum dibalas. Namun, pada wawancara sebelumnya Miftahul mengatakan, pihaknya memasrahkan proses kasus tersebut kepada Kejari Sumenep. (c22/mat/jp.com)

Tujuh Cawabup dan Cawabup Sumenep Ambil Formulir

2010-03-19T01:10:00.000-07:00

SUMENEP-Bakal calon bupati (bacabup) dan wakil bupati (bacawabup) benar-benar antusias mengikuti tahapan pemilukada. Buktinya, di hari pertama pengambilan formulir pendaftaran kemarin (18/3) beberapa calon sudah mengambil formulir.

Informasi yang dirangkum koran ini, bacabup dan bacawabup yang sudah dipastikan mengambil formulir di KPUD Sumenep sebanyak tujuh pasangan. Nah, dari jumlah itu ada sebagian yang belum ada bacawabupnya.

Bacabup dan bacawabup yang dipastikan mengambil formulir adalah Samaruddin Thoyib dan Abdul Kadir, H Sugiyanto dan Muhsin Amier, Abuya Busyro Karim dan Sungkono Sidik, Azasi Hasan dan Dewi Khalifah, Kafrawi dan Djoko Soengkono. Sedangkan yang belum memastikan bacawabupnya namun juga mengambil formulir yakni Bambang Mursalin dan Malik Effendi.

Pengambilan formulir ini sebenarnya masih akan terus berlanjut hingga 22 Maret mendatang, atau satu hari sebelum pendaftaran tangal 23 Maret nanti. (c26/zid/ed/jawapos.com)

Sekolah di Sumenep Pungut Dana Unas

2010-03-19T01:08:00.000-07:00

SUMENEP-Masih ada sekolah yang berani memungut dana untuk pelaksanaan Ujian Nasional (Unas) 2010. Diduga terjadi di SMA Negeri I Masalembu. Diduga, pihak sekolah memungut dana Rp 100 ribu dari masing-masing peserta.

Informasi yang dihimpun koran ini, pembayaran biaya unas itu sudah banyak dilunasi oleh wali murid. Dana itu diperuntukkan pelaksanaan unas dan bimbingan khusus (bimsus) yang dilakukan sekolah.

Di SMAN I Masalembu sendiri peserta unas tahun ini sebanyak 99 siswa. Dengan asumsi itu, jika masing-masing peserta diwajibkan membayar Rp 100 ribu, berarti sekolah dalam penyelenggaraan unas mengumpulkan sebesar Rp 9,9 juta.

Moh. Ali, 42, salah satu wali murid mengatakan, pihaknya diberi batas waktu pembayaran hingga akhir pelaksanaan unas. "Sekolah (SMAN I Masalembu, Red.) pokoknya menunggu pembayaran hingga akhir unas," katanya kemarin (18/3).

Namun, sambung Ali, meski batas akhir pembayaran dana unas masih tergolong lama, tapi banyak wali murid yang sudah melunasi. Pria asal Desa Masalima ini mengeluhkan pungutan yang ditentukan sekolah. Alasannya, kewajiban yang harus dibayar berbanding terbalik dengan ketentuan yang ada.

Darul Hasyim, anggota dewan asal Masalembu menyayangkan pungutan yang diduga dilakukan sekolah. Sebab dalam pelaksanaannya, terang Darul Hasyim, peserta unas tidak dibebani pembiayaan. "Saya sudah berkoordinasi dengan Komisi D DPRD Sumenep. Intinya, siswa yang mengikuti unas tidak dipungut biaya alias gratis," katanya.

Sehingga, sambung Darul, pihak terkait diharapkan secepatnya turun tangan untuk memastikan dugaan pungutan unas yang terjadi di Masalembu. "Kami mendesak pihak terkait mengambil langkah konkret untuk menangani permasalahan itu," tukasnya.

Sementara, Mahsar, guru di SMAN I Masalembu saat dihubungi koran ini enggan memastikan dugaan pungutan unas yang dilakukan lembaganya. Sedangkan Hairul Amin, wakasek kurikulum mengakui pungutan yang dilakukan sekolah. Diakuinya, pungutan tersebut untuk keperluan bimbingan belajar (binjar) dan kelengkapan alat peserta unas.

Dijelaskan, uang tersebut diperuntukkan bagi pembiayaan binjar sebesar Rp 50 ribu. Sisanya untuk kelengkapan peralatan yang harus dipersiapkan. Misalnya, keperluan penggandaan naskah, laminating, dan legalisir yang semuanya dipersiapkan di daratan.

Pungutan yang dilakukan SMAN I Masalembu ini berbanding terbalik dengan ketentuan yang ada. Di mana, khusus di Sumenep mendapatkan subsidi Rp 182 juta lebih dalam penyelenggaraan unas di tingkat SMA.

Hanya, subsidi penyelenggaraan unas masih belum jelas. Sebab hingga kemarin dana tersebut belum ditransfer. "Belum. Subsidi unas masih belum kami terima," kata Kepala Disdik Sumenep Moh. Rais dalam sosialisasi pengamanan unas bersama pihak terkait di salah satu tempat pertemuan kemarin. (uji/zid/ed/jp.com)

Nglurug Dewan, Serukan Antikorupsi

2010-03-19T01:07:00.000-07:00

SUMENEP-Perhatian masyarakat terhadap gerakan antikorupsi rupanya masih tinggi. Buktinya, kemarin (18/3) sekitar 15 aktivis LSM Gebrak mendatangi gedung DPRD dalam rangka menyuarakan antikorupsi.

Kedatangan aktivis LSM ini disambut beberapa anggota DPRD Sumenep. Dan, di depan sejumlah anggota dewan, aktivis LSM menggelar orasi yang intinya agar mendukung pemberantasan korupsi.

Tidak hanya itu. Mereka juga membagikan pin "Aku Bukan Koruptor" kepada anggota DPRD yang menemui mereka di pintu kantor. Termasuk, sejumlah stiker yang bertuliskan "Masuk Bui Gara-gara Korupsi?, Tolak Gratifikasi!".

Moh. Sidik, korlap aksi mengatakan, penegakan hukum di Sumenep harus dimaksimalkan. Meski, kata dia, korupsi cenderung masih standar. "Kita mengharap jangan sampai malah dewan terhormat yang terlibat. Kami prihatin dengan isu gratifikasi di gedung DPRD ini," tegasnya bersemangat.

Hasan Mudhari, anggota komisi A yang kebetulan ikut menyambut seruan damai antikorupsi LSM mengaku sangat apresiatif dan mendukung gerakan dimaksud. Terkait isu gratifikasi di DPRD, Hasan menekankan perlunya image dewan yang harus bebas dari korupsi. Dan, jika ditemukan ada indikasi korupsi, terangnya, tentu harus diberantas. "Masalah korupsi memang harus menjadi perhatian dan harus diberantas. Termasuk, juga gratifikasi," kata politisi PKS ini. (c26/zid/ed/jp.com)

Calon Tersangka Dugaan Korupsi Raskin Rp 18 Miliar Lebih dari Tiga

2010-03-19T01:06:00.000-07:00

SUMENEP-Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep sudah punya calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi beras untuk keluarga miskin (raskin) 2008. Hasil penyidikan kejaksaan, setidaknya ada tiga calon tersangka yang sudah dikantongi kejari.

Seperti diberitakan, sedang menyidik dugaan penyimpangan raskin senilai Rp 18 miliar. Kasus ini terkait pengadaan dan pendistribusian beras bersubsidi itu ke tujuh kecamatan di kepulauan. Tujuh kecamatan itu adalah Sapeken, Masalembu, Nonggunong, Raas, Arjasa, Kangayan, dan Gayam.

Kepala Kejari Sumenep Abdul Aziz memang tidak menyebutkan jumlah pasti calon tersangka dalam kasus raskin kepulauan tersebut. Namun, dia memastikan jumlah calon tersangkanya lebih dari tiga orang. "Hanya, itu (tiga calon tersangka, Red) masih perkiraan, bergantung pada penyidikan," katanya kepada koran ini.

Sayangnya, siapa saja calon tersangka itu, Azis masih pelit membukanya. Alasannya, penyidikan kasus dengan taksiran kerugian negara sekitar Rp 18 miliar ini masih dalam proses awal. Sehingga, kejaksaan belum bisa melangkah lebih jauh.

Kejaksaan memang sedang mengumpulkan data dan bukti dari kasus ini. Setelah memanggil sejumlah saksi, penyidik akan memanggil saksi lainnya. Untuk itu, kejari akan menggandeng pejabat di pemkab dan polres.

"Kami tidak mau kaku dalam menuntaskan penyidikan ini (dugaan penyimpangan raskin, Red). Kami akan meminta bantuan kepada beberapa pihak kalau memang sangat dibutuhkan," kata Azis.

Kerjasama itu, jelasnya, dalam upaya pemanggilan saksi-saksi yang berada di kepulauan. Permintaan bantuan dari instansi terkait akan dilakukan dengan sistem hirarki. "Kalau misalnya saksi yang dipanggil adalah camat, kami minta bantuan bupati. Kalau yang kami butuhkan kepala desa, tentu kami minta bantuan camat. Begitu seterusnya," terangnya.

Selain permintaan bantuan terhadap pejabat di pemkab, kejaksaan juga minta bantuan kepolisian. Hanya, masih belum dilakukan. "Jika nanti kami membutuhkan, tentu juga minta bantuan kepolisian," ujarnya.

Menurut Azis, hingga pada tahap penyidikan, sejumlah saksi yang dipanggil tergolong kooperatif. Kejaksaan juga sudah mengantongi sejumlah data yang berpotensi dijadikan sebagai bukti dalam kasus ini.

Sementara itu, Kepala Sub Divre XII Bulog Madura Miftahul Adha mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak terkait dengan penyidikan kejari. Bulog memasrahkan kasus tersebut kepada kejaksaan. "Itu kan kewenangan kejaksaan. Kami tentu mengikuti saja proses hukumnya seperti apa," katanya saat dihubungi koran ini melalui telepon genggamnya kemarin (18/3). (uji/mat/jp.com)

Mengunjungi Warung Rujak Mesum di Desa Kebunan, Kota Sumenep

2010-03-18T02:56:00.000-07:00

[ Kamis, 18 Maret 2010 ]

(2 - Habis)

Adik Bu Mar Juga Kelola Empat "Kamar Khusus"

Kasabaran warga Desa Kebunan tidak bisa ditahan lagi. Setelah melaporkan pemilik warung, Bu Mar, ke Polres Sumenep, warga mengancam akan membakar "warung daging mentah" itu. Bahkan, rumah Satnawiyah, adik Bu Mar, juga menjadi incaran. Mengapa?

FAISAL WARID, Sumenep

-------------------------------------------

MENCARI nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga memang kewajiban. Tapi yang dilakukan Marwiyah alias Bu Mar sungguh memalukan. Istri mantan pensiunan pegawai negeri ini rela melakukan perbuatan melanggar norma untuk mendapatkan uang.

Informasi yang dirangkum koran ini dari warga Desa Kebunan, warung rujak dengan "kamar khusus mesum" itu dibuka Bu Mar cukup lama, sejak suaminya, Saleh, pensiun. Meski telah diberi peringatan beberapa kali oleh pemerintah desa, Bu Mar tidak menggubris. Para pembeli rujak yang ingin menyewa kamar khusus, terus dilayani.

Mungkin, dengan menyewakan kamar khusus itu Bu Mar tanpa susah payah mendapat banyak duit. Sebab, tiap konsumen yang menyewa kamar ditarik Rp 25 ribu setiap pakai.

Abdurrahman, mantan Kades Kebunan, mengatakan, warga masih mengancam warung itu akan dibakar. Sebab, dikhawatirkan setelah keluar dari tahanan pemilik warung akan membuka lagi warung rujak dengan kamar khususnya itu.

"Sebelumnya warga ngelurug pemilik warung itu agar tidak melayani hal yang seperti itu (sewa tempat mesum, Red), namun tidak lama dibuka lagi," ungkapnya kemarin (17/3).

Selain itu, kata dia, agar dijadikan pelajaran bagi penyedia tempat khusus perbuatan mesum lainnya. Sebab, di Dusun Senmasen juga, saudara Bu Mar, Satnawiya, 45, juga menyediakan sewa "tempat perbuatan mesum". Bahkan, tempatnya lebih vulgar dibanding warung milik Bu Mar. Kamar khususnya tidak di warung, tapi di rumahnya. "Dalam waktu dekat ini kami juga akan melaporkan saudaranya yang juga melayani sewa tempat mesum ke Mapolres Sumenep," kata Abdurrahman.

Ketua RT 05/RW 01 Dusun Senmasen, Desa Kebunan, Suharjo, membenarkan jika selain warung Bu Mar, di wilayahnya ada tempat yang sama, yaitu milik Satnawiyah. Di tempat itu menyediakan empat kamar khusus untuk perbuatan mesum.

"Letaknya sekitar 25 meter ke arah barat dari warung Bu Mar. Bahkan, kami sering menemukan obat - obat kuat yang berbau seks di sekitar lokasi," katanya.

Menurut dia, warga mendesak agar tempat itu juga ditutup. Sebab, sebelumnya sekitar 80 warga mendatangi tempat itu minta pemiliknya tidak menyediakan kamar untuk perbuatan mesum. Namun, Satnawiyah tidak menghiraukan desakan warga.

Yang sangat memalukan bagi warga Kebunan, orang yang datang ke tempat itu sering kesasar ke rumah warga yang lain. "Bukan hanya satu kali atau dua kali Mas. Orang yang mau menyewa sering salah masuk ke rumah warga yang lain dan langsung bilang mau menyewa kamar," ungkapnya.

Suharjo juga berencana melaporkan Satnawiyah ke polres. "Ini benar - benar memalukan Mas. Sebab, jika tempat itu terus dibiarkan, warga mengancam membakarnya," tandasnya.(mat/jp.com)

Saksi Tak Tahu Soal Mobil Dinas

2010-03-18T02:55:00.000-07:00

[ Kamis, 18 Maret 2010 ]

Sidang Dugaan Korupsi Mobdin II - III

SUMENEP - Sidang kasus dugaan korupsi mobil dinas (mobdin) jilid II dan III kembali digelar. Kemarin (17/3) sidang dengan terdakwa Khairil Anwar dan Miftahul Karim itu digelar di PN dengan agenda pemeriksaan saksi.

Sidang pemeriksaan saksi itu mendatangkan lima panitia pengadaan barang dan jasa. Mereka adalah Adnan selaku ketua panitia, Ahmad Dzulkarnain selaku sekretaris, Budi Rohiyati, Ananta Yulianto dan Aram Musthafa sebagai anggota.

Sidang yang dipimpin oleh Tito Suhut SH itu dimulai pukul 11.00 dari agenda pukul 10.00. Secara bergiliran, lima saksi yang didatangkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Sumenep menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan mejelis hakim.

Kelima saksi itu menjelaskan, status dan kinerjanya perihal mengenai proyek pengadaan mobdin jenis Avanza di lingkungan pemkab. Kelimanya juga menjelaskan awal sejak pengumuman hingga pengumuman pemenang tender.

Hanya, saksi mengaku tidak tahu hasil mobil yang telah diperoleh oleh pemenang tender itu. Pasalnya, setelah pemenang lelang ditentukan, panitia pengadaan barang dan jasa lepas dari tanggung jawabnya. Proses selanjutnya dilakukan oleh panitia pemeriksa. "Kami tidak tahu, mobilnya seperti apa. Sebab, yang bertugas selanjutnya panitia pemeriksa, tugas kami hanya mengenai proses pelelangan," kata Adnan, ketua pelaksana lelang saat menjawab pertanyaan majelis hakim.

Sementara, dari pantauan koran ini, tidak jauh berbeda dengan sidang sebelumnya (sidang dakwaan), di ruangan sidang dipenuhi sejumlah pegawai pemkab. Sejak sekitar pukul 9.00 sejumlah pegawai pemkab berbondong - bondong ke PN untuk memberi dukungan moral pada dua terdakawa.

Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi itu ditutup pukul 12.13. Selanjutnya, pihak JPU diminta mendatangkan saksi dari panitia pemeriksa pengadaan barang dan jasa untuk dimintai keterangan pada sidang lanjutan.

Untuk diketahui, kejari menetapkan Khairul Anwar dan Miftahol Karim sebagai tersangka lanjuutan. Sebelumnya, kejari telah mengirim M. Abdu, tersangka jilid I sebagai pesakitan di PN Sumenep. Kasusnya memasuki tahap persidangan.

Mereka diduga terlibat dugaan korupsi pengadaan mobdin di lingkungan setkab. Kasus ini diduga merugikan keuangan negara yang menurut versi BPKP mencapai Rp 112,800 juta.

Ketiga tersangka diduga terlibat dugaan korupsi pengadaan mobdin. Dari hasil penyelidikan, proyek senilai Rp 250 juta untuk pengadaan dua mobdin jenis Toyota Avanza itu, hanya dibelikan satu mobil.

Dari dana APBD 2007 sebesar Rp 250 juta untuk alokasi proyek pengadaan mobdin itu, sudah dicairkan sebesar 95 persen. Sedangkan realisasinya hanya ada satu mobil dari dua mobil yang seharusnya diserahkan oleh pemenang tender. (c22/zid/fiq/jp.com)

Kader PPP Gugat Oknum Dewan

2010-03-18T02:54:00.002-07:00

Kamis, 18 Maret 2010 ]

Kader PPP Gugat Oknum Dewan

Ganti Rugi Nomor Urut pada Pemilu

SUMENEP - Politisi senior fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Miftahurrahman tampaknya akan berhadapan dengan meja hijau. Itu setelah dia digugat oleh Ja'far Sadik, calon anggota legislatif yang kalah dalam pemilu legislatif 2004 lalu.

Gugatan Ja'far terkait dengan dugaan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Miftahurrahman. Pria yang juga sebagai ketua fraksi PPP itu diduga ingkar janji dalam kesepakatan ganti rugi karena telah merebut nomor urut jadi di dapil enam.

Konflik yang akan berujung pada persidangan itu berawal saat keduanya sebagai calon anggota dewan pada pemilu legislatif dari PPP di dapil VI 2004 lalu. Ja'far Sadik dengan nomor urut satu dan Miftahurrahman berada di nomor urut empat.

Namun, beberapa hari kemudian atau menjelang batas akhir pendaftaran calon anggota legislatif di KPUD, posisi Ja'far dan Miftah berubah atas dasar kompensasi. Miftah di nomor urut satu dan Ja'far berada di nomor urut dua. Ja'far sendiri menyepakati dengan syarat ada kompensasi yang harus dibayar jika terpilih.

Fauzi, kuasa hukum penggugat kepada koran ini mengatakan, dalam gugatannya nomor 05/Pdt.G/2010/PN Sumenep, pihaknya berharap agar majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar kompensasi seperti yang telah disepakati. "Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar uang sebesar Rp 60 juta kepada penggugat," katanya kemarin.

Dijelaskan, kewajiban membayar kompensasi didasarkan pada surat kesepakatan tertanggal 17 April 2004. Yakni, Miftahurrahman bersedia untuk membayar Rp 1 juta per bulan sebagai ganti rugi karena perubahan nomor urut pada Ja'far.

Miftahurrahman yang juga anggota komisi C DPRD membantah surat kesepakatan seperti yang dinyatakan penggugat. Menurutnya, dia hanya mempunyai kewajiban untuk mengganti biaya selama proses pemilu legislatif.

"Tidak benar adanya kesepakatan untuk membayar kompensasi Rp 1 juta per bulan atau Rp 60 juta. Saya hanya akan mengganti semua biaya proses pencalonan, seperti dalam kampanye," sergahnya.

Hanya, sambung Miftah, pihaknya masih belum mempunyai kesempatan untuk bertemu langsung membicarakan kompensasi tersebut dengan Ja'far. "Saya selama ini masih belum bertemu dengan dia (Ja'far Sadik, Red.) dengan waktu yang cukup lama," dalihnya. (uji/zid/fiq/jp.com)

Dewan Tuding Salah Sasaran

2010-03-18T02:54:00.001-07:00

[ Kamis, 18 Maret 2010 ]

Dewan Tuding Salah Sasaran

Bantuan Cukai Hutbun, Juga Dinilai Membengkak

SUMENEP - Bantuan menggunakan dana bagi hasil cukai kepada petani tembakau dinilai ada pembekakan. Indikasinya, tidak sesuai dengan keputusan yang diambil panitia anggaran (panggar) DPRD.

Informasi yang dirangkum koran ini, pembengkakan yang dimaksud terkait rencana pemberian bantuan oleh dishutbun (dinas kehutanan dan perkebunan) kepada petani tembakau di 17 kecamatan. Padahal, dalam keputusan panggar disepakati bantuan akan diberikan kepada 5 kecamatan saja.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi B DPRD Sumenep Shanhaji Dharmadji. Pihaknya sangat menyesalkan kebijakan yang diambil dishutbun dengan memberikan bantuan kepada 17 kecamatan. "Saya sangat menyesalkan adanya pembengkakan ini," katanya.

Sebab, sambungnya, sepengetahuan pihaknya dalam keputusan panggar ada lima kecamatan yang berhak menerima bantuan dari dana bagi hasil cukai tembakau. "Ini ada apa kira - kira, tiba - tiba bisa berubah seperti ini. Ini tentu jadi pertanyaan," jelasnya dengan nada kesal.

Tidak hanya itu, dari beberapa kecamatan yang menjadi target bantuan, ternyata tidak tepat sasaran. Dia mencotohkan di Kecamatan Gapura. Seharusnya tidak ada ploting bantuan ke daerah tersebut. Sebab, tanah di sana masuk kategori sawah yang tidak baik bagi produksi tembakau.

Begitu juga dengan di Kec Pragaan. Di sana, terlalu banyak jumlah arealnya yang mencapai 23 kelompok tani. Padahal, area yang ada di Pragaan sangat terbatas. "Ini kenapa kok bisa terjadi semacam itu. Jelas tidak proporsional dengan lahan yang ada," tuturnya.

Sementara itu, Bambang Heriyanto, selaku Kabid Perkebunan Dishutbun menepis tudingan oleh anggota komisi B itu. Sebab, penentuan 17 kecamatan yang direncanakan pihaknya memang sudah sepengetahuan komisi B sendiri. "Itu tidak benar, kita sudah melakukan kordinasi dan dengan dewan juga sudah turun lapangan," dalihnya.

Sedangkan panggar yang ada di DPRD tidak menentukan lokasi yang akan ditempati bantuan. Namun, hanya menentukan angka nominal yang akan digunakan. "Jadi, panggar hanya menentukan angka nominal dari bantuan ini, bukan lokasinya," jelasnya.

Bambang menambahkan, tentang penilaian tidak tepat sasarannya bantuan. Menurut dia, bantuan sudah dialokasikan sesuai sasaran. Sebab, bantuan yang diberikan kepada 17 kecamatan sudah sesuai dengan potensi area yang dimiliki. Dan, memang sejak 2007 hingga 2010 pihaknya menetapkan pada 17 kecamatan.

Ditambahkan, dana yang akan digunakan untuk 2010 oleh dishutbun mencapai Rp 7,06 miliar untuk tiga program. Yakni, program pengembangan modal petani tembakau, bantuan alat pascapanen dan pengembangan infrastruktur seperti jalan. (c26/zid/fiq/jp.com)

Kejari Usut Korupsi Raskin Rp 18 M

2010-03-18T02:53:00.000-07:00

[ Kamis, 18 Maret 2010 ]

Kejari Usut Korupsi Raskin Rp 18 M

- Dugaan Penyimpangan Pengadaan 2008

- Distribusian untuk Tujuh Kecamatan di Kepulauan

SUMENEP - Penyelidikan kasus dugaan penyimpangan pendistribusian beras untuk keluarga miskin (raskin) untuk kepulauan tak sia - sia. Setelah berbulan - bulan penyelidikan, akhirnya kasus ini bisa naik status menjadi penyidikan.

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi penyimpangan raskin untuk kepulauan pernah dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan. Itu menyusul temuan sejumlah LSM kepulauan terkait dugaan tidak sampainya raskin untuk jatah pulau. Raskin ditengarai hanya berputar di daratan saja.

Ternyata, kejari telah bertindak jauh lebih awal dibandingkan LSM. Sehingga, ketika LSM Modern dari Pulau Sapeken melaporkan, kejari hanya manggut - manggut saja. Padahal, sebenarnya kasus tersebut sudah ditangani kejari.

Ini diungkapkan Kepala Kejari Sumenep Abd. Azis dalam keterangan pers kepada wartawan kemarin siang (17/3). Dikatakan, penyelidikan atas dugaan penyimpangan raskin kepulauan diselidiki sejak Februari 2009. "Sedangkan laporan dari LSM itu sekitar Agustus 2009. Tapi, kami sampaikan terima kasih karena sedikit banyak membantu juga," katanya.

Azis lalu menjelaskan secara rinci perihal penyidikan yang tengah ditanganinya. Dijelaskan, ada dua pokok hal yang sedang disidik oleh tim kejari. Yakni, pengadaan raskin 2008 dan pendistribusian raskin 2008 untuk tujuh kecamatan (Sapeken, Masalembu, Nonggunong, Raas, Arjasa, Kangayan, dan Gayam).

"Dua hal itu yang kami selidiki sejak Februari 2009 lalu. Kini setelah berbulan - bulan baru bisa masuk ke penyidikan," urainya.

Peningkatan status penanganan dari penyelidikan ke penyidikan itu, ungkap Azis, didasarkan pada beberapa hal. Antara lain, terkait adanya bukti awal yang cukup untuk ditingkatkan ke penyidikan, termasuk adanya persetujuan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

Sayangnya, Azis enggan merinci lebih detail soal indikasi penyimpangan raskin itu, termasuk modus maupun hal lainnya. Namun demikian, sumber terpercaya di kejari menyebutkan, terkait pendistribusian raskin untuk tujuh kecamatan di kepulauan misalnya. Berdasarkan informasi yang diterima koran ini, ada indikasi raskin untuk tujuh kecamatan itu tidak sampai selama beberapa bulan, tapi hanya berputar di daratan.

Praktis, secara administrasi SPJ (surat pertanggungjawaban) memang terkesan seolah - olah ada pendistribusian. Padahal, raskin untuk tujuh kecamatan itu hanya berputar di daratan saja.

Nah, untuk mendukung praduga ini, kejari telah meminta keterangan sejumlah pihak. Terkait permintaan keterangan sejumlah pihak ini, Azis membenarkan. Sejumlah pihak yang telah dimintai keterangan, mulai dari kepala desa hingga camat di kepulauan. "Jumlah Kades maupun camat yang diperiksa saya lupa," kelitnya.

Sedangkan untuk pengadaan raskin 2008, juga terkait pendistribusian ke kepulauan. Ada dugaan pengadaan raskin tidak pernah dilakukan secara fisik. Itu karena beras pengadaan langsung diambilkan dari raskin untuk kepulauan.

"Sehingga, beras yang ada hanya berputar saja. Secara administratif ada pengadaan, tapi sebenarnya hanya mengambil barang yang ada," ungkap sumber di kejari.

Ditanya soal modus dugaan penyimpangan pengadaan raskin itu, Azis hanya tersenyum. Dia meminta koran ini tidak menanyakan detail terlebih dahulu. Alasannya, proses penyidikan masih awal. "Kalau yang detail, tentu tidak bisa sekarang. Nanti ada waktunya untuk dijelaskan," dalihnya.

Untuk mendukung proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, kejari menggandeng BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Jawa Timur. Dari sinilah, tim BPKP bergerak melakukan audit investigasi.

Menurut Azis, dari hasil audit investigasi BPKP muncul angka perkiraan dugaan kerugian negara yang timbul dari kasus ini mencapai Rp 18 miliar. "Selain menggandeng BPKP, kejaksaan juga telah memulai pemeriksaan saksi. Hari ini (kemarin, Red) ada lima saksi yang diperiksa. Semuanya berasal dari rekanan atau mitra pengadaan beras dari bulog," beber Azis.

Untuk mendukung penyidikan, Azis telah membentuk tim khusus. Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Penyidikan: No. 04/0.5.34/FD.1/03/2010 itu, terdiri dari beberapa pihak. Ketuanya dipegang langsung Abd. Azis, sedangkan koordinator penyidik dipegang ER. Chandra yang juga Kasi pidsus, dan anggotanya Iriyanto, Irwanudin Tajudin, Herman Hidayat, dan Fadarisman.

. Sementara Kepala Gudang Bulog Sumenep di Kalianget Muji belum bisa dikonfirmasi. Koran ini mendatangi kantornya di Desa Kertasada, Kec Kalianget, namun yang bersangkutan sedang tidak ada di tempat. Koran ini mencoba menanyakan telepon selulernya kepada pegawai bulog, namun tidak ada satu pun yang memberikan informasi.

Begitu pula Korlap Raskin Gudang Bulog Sumenep R. Ainol Fatah juga tidak ada di tempat. Akhirnya, koran ini mencoba menghubungi melalui telepon selulernya. Sayang, berkali - kali dihubungi telepon selulernya tidak aktif.

Namun demikian, pada keterangan terdahulu saat ramai dugaan repacking raskin di kepulauan, Ainol membantah adanya penyimpangan distribusi raskin. Menurut dia, pendistribusian untuk kepulauan selalu dilakukan sesuai prosedur. Ainol juga sempat menunjukkan bukti - bukti data pendistribusian raskin untuk kepulauan. Kata dia, repacking raskin sangat tidak mungkin. Alasannya, raskin yang didistribusikan akan terlihat jika dikembalikan ke gudang untuk beras pengadaan.

Sementara Kepala Sub Divre XI Bulog Madura Miftahul Adha belum bisa dihubungi. Koran ini kesulitan menghubungi telepon selulernya. Namun, salah satu staf di sub divre XII mengakui jika penyidikan di Kejari Sumenep telah diketahui pejabat bulog. (zid/c22/mat)

Kebijakan Diskriminatif, PGRI terkait Tak Cairnya Uang Makan Guru

2010-03-09T06:28:00.000-08:00

SUMENEP-Desakan pengembalian dana tambahan penghasilan guru dari APBD Sumenep 2009 terus disorot. Pengembalian tunjangan guru PNS nonsertifikasi itu dianggap sebagai kebijakan yang diskriminatif.

Ketua PGRI Cabang Sumenep Fathorrahman mengatakan, PGRI meminta pihak terkait bertanggung jawab atas kebijakan yang tidak memihak guru. "Ketentuan itu (pengembalian dana tunjangan, Red) tidak tepat," tegasnya kepada koran ini kemarin (8/3).

Menurut dia, kebijakan yang diskriminatif itu terkesan dipaksakan. "Masak ketentuan pengembalian hanya berlaku bagi guru nonsertifikasi saja. Sementara tunjangan yang dari daerah itu kan juga diperuntukkan bagi guru yang sekarang bersertifikasi dan PNS pada umumnya," sergahnya.

Selain itu, guru nonsertifikasi merasa dirugikan dengan kebijakan dana tambahan penghasilan yang dari APBD Sumenep sebagai pengganti uang makan. Sebab, hingga sekarang uang makan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 22/PMK.05/2007 tidak dicairkan. "Artinya, dana tambahan penghasilan daerah dikembalikan, uang makan tidak dapat," tukasnya.

Menurut dia, pengembalian dana tunjangan dari daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan guru. Dalihnya, kesejahteraan pahlawan tanpa tanda jasa di kabupaten ujung timur Pulau Madura ini masih rendah. Hanya, Fathorrahman enggan menjelaskan maksud dari rendahnya kesejahteraan guru tersebut. "Bukannya guru tidak sejahtera, hanya ada diskriminasi kebijakan," dalihnya lalu tersenyum.

Ditanya upaya PGRI untuk memperjuangkan kesejahteraan guru, Pa'ong-panggilan akrab Fathorrahman-mengatakan, pihaknya akan mendatangi DPRD Sumenep. Para guru akan meminta DPRD bertanggung jawab terkait keluarnya surat rekomendasi pengembalian tunjangan tambahan penghasilan guru.

Terpisah, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Amin Rahman menepis tudingan kebijakan diskriminatif tersebut. Dia berdalih, uang makan yang diatur dalam permenkeu tersebut tidak serta merta dapat direalisasikan di daerah. "Ketentuan uang makan hanya di departemen. Kalau di daerah bergantung pada kemampuan anggaran tiap daerah," katanya.

Dijelaskan, untuk uang makan dan minum di Sumenep diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 15/2009. Namun, di perbup tersebut hanya menentukan pemberian uang minum saja. "Untuk uang minum maksimal hanya Rp 2.000 per orang," terangnya.

Namun, pembagian uang minum tidak mudah. Alasannya, penerima harus menyertakan daftar hadir yang terlampir dalam SPj (surat pertanggungjawaban). "Kalau hadir 22 hari selama sebulan, berarti mendapat uang minum Rp 44 ribu," katanya.

Selain itu, uang minum tidak diberikan kepada guru atau PNS secara perorangan. Tapi, diberikan kepada kantor atau lembaga yang menaunginya. "Misalnya, uang minum guru tentu akan diberikan kepada UPT (unit pelayanan teknis, Red) disdik. Teknis pembagiannya bergantung ketentuan UPT," terangnya.

Untuk diketahui, sebanyak 5.101 guru PNS nonsertifikasi yang tersebar di 81 UPT disdik di Sumenep mendapat dana tambahan penghasilan dari APBN 2009 sebesar Rp 14,8 miliar. Namun, karena bantuan tersebut memiliki nomor rekening rincian objek kegiatan yang sama dengan dana bantuan di APBD, sehingga salah satunya harus dikembalikan.

Karena dana yang dikeluarkan daerah hanya Rp 1.530.000 per tahun setelah dipotong pajak 15 persen sebesar Rp 270 ribu, akhirnya para guru memilih dana tambahan penghasilan yang dari pusat.

Namun, atas rekomendasi pimpinan DPRD, tunjangan dari APBD yang sudah diberikan mesti dikembalikan. Karena itu, guru menuntut uang makan sejak 2007 agar dicairkan. (uji/mat/jp.com)

Komisi B DPRD Sumenep Bentuk Tim Kecil

2010-03-09T06:22:00.000-08:00

Masalah Pemindahbukuan Aset BUMD

SUMENEP-Bergulirnya wacana angket dan pansus (panitia khusus) dari beberapa fraksi terkait pemindahbukuan aset, dikupas serius oleh Komisi B DPRD. Bahkan, komisi B ngotot membahas lanjutannya, meski beberapa kali tidak ada titik temu.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep Dwita Andriani membenarkan jika pihaknya tetap akan membahas lanjutan masalah aset. "Kita masih akan terus membahas masalah aset tersebut," katanya.

Sebab, sambungnya, komisi B meyakini pembahasan yang dilakukan pihaknya belum maksimal dan memerlukan pembahasan lanjutan. Dalam bahasan lanjutan itu, pihaknya akan membentuk tim kecil guna menginventarisasi temuan-temuan komisi B selama ini. "Tim kecil nantinya yang membahas secara mendalam atas temuan kita," ungkapnya tanpa mau menjelaskan temuan yang didapat komisi B.

Dijelaskan pula, dalam beberapa pembahasan yang tidak menghasilkan apa-apa tersebut, pihaknya menemukan kejanggalan dan kebijakan menyimpang. Hal itulah yang akan diinventarisasi oleh tim kecil yang diperkirakan berjumlah empat hingga lima orang.

"Belum waktunya saya sebutkan temuan kejanggalan tersebut. Sebab bisa ada penghilangan barang bukti," ujarnya sambil tertawa.

Dengan demikian, sepantasnya jika komisi B diberi kesempatan membahas hingga nanti bisa membuat laporan akhir terkait masalah aset. "Ini baru bahasan awal yang akan kita lakukan, " ungkapnya.

Dwita tetap berkeyakinan jika pihaknya mampu membahas masalah aset. "Insya Allah besok (hari ini, Red.) kita panggil kepala DPPKA dan direksi PT. Sumekar Line serta PT. WUS," paparnya panjang lebar. (c26/zid/ed/jp.com)

Smart Boat; Solusi Keprihatinan Mahasiswa Atas Kondisi Pendidikan Kepulauan

2010-03-09T06:19:00.000-08:00

Gugah Minat Baca, Berharap Tindak Lanjut Pemkab

Banyak cara meningkatkan motivasi warga kepulauan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya dengan membuat Smart Boat seperti yang dilakukan mahasiswa Universitas Wiraraja (Unija). Apa menariknya?

FAISAL WARID, Sumenep

---

TERHITUNG sejak Sabtu (6/3) hingga Minggu (7/3), sejumlah mahasiswa Unija mengimplementasikan program Smart Boat atau Perahu Cerdas. Sekilas, Perahu Cerdas ini lebih mirip perpustakaan terapung. Maklum, secara kasat mata di perahu inilah terdapat sejumlah buku.

Dan, di dalam perahu didesain sedemikian rupa sehingga mirip dengan perpustakaan mini. Namanya perpustakaan, sudah barang tentu di dalamnya terdapat aneka buku.

Dua hari di akhir pekan itu, lima mahasiswa Unija mencoba berlayar ke Pulau Poteran. Tujuannya untuk meningkatkan motivasi anak-anak kepulauan agar lebih bersemangat belajar. Tak heran, objek dari kegiatan yang sifatnya edukatif itu digelar di kepulauan.

Sesampainya di Pulau Poteran, sejumlah kegiatan digelar. Mulai dari memberi kesempatan anak-anak pulau belajar di perahu, hingga menggelar aneka lomba. Mulai dari lomba puisi maupun storytelling.

Antusiasme anak-anak di Pulau Poteran sangat besar. Terbukti, mereka banyak yang ikut serta dalam lomba puisi maupun storytelling. Apalagi, mereka yang juara memang mendapatkan hadiah menarik dari mahasiswa.

Ahmad Djunaidi, koordinator mahasiswa yang membuat Smart Boat mengatakan, program tersebut sebagai salah satu bentuk keprihatinan terhadap warga kepulauan. Menurutnya, dengan Smart Boat diyakini mampu memotivasi warga kepulauan agar mau giat belajar.

"Disadari atau tidak, untuk warga kepulauan masih banyak kekurangan. Termasuk juga dengan sarana pendidikan. Smart Boat ini hadir sebagai upaya untuk meningkatkan minat baca anak-anak kepulauan," katanya.

Djunaidi berharap, upaya yang dilakukan oleh diri dan rekan-rekannya bisa menarik perhatian pemkab. Sehingga, pemkab bisa membuat program serupa untuk membantu anak-anak kepulauan. Terutama, dalam hal merangsang minat baca.

Sekadar diketahui, pembuatan program Smart Boat mahasiswa Unija ini dalam rangka mengikuti lomba PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) dari Kementerian Pendidikan Nasional. Kegiatan ini dilakukan untuk merangsang ide-ide kreatif dari mahasiswa. Dan, kebetulan tahun ini beberapa program kreatif dari Unija berhasil terpilih untuk didanai. (zid/e/jp.com)

Kakek Renta Memperkosa, Korbannya Anak di Bawah Umur

2010-03-09T06:18:00.002-08:00

SUMENEP-Perbuatan Mare, 55, warga Desa Poteran, Kec Raas tidak patut ditiru. Lelaki dengan postur tubuh sekitar 150 cm itu diduga memperkosa Bunga (bukan nama asli), 13, tetangga desanya.

Akibat perbuatannya, Mare harus berurusan dengan kepolisian. Dan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dia kini menjalani tahanan di mapolres.

Perbuatan biadab yang dilakukan Mare diduga karena dia ditinggal istrinya sejak sebulan lalu. Karena tidak kuat menahan nafsu binatangnya, lelaki berkulit hitam itu nekat "menggarap" anak tetangganya sendiri.

Peristiwa naas bagi Bunga itu berawal saat korban melintas di depan rumah Mare setelah salat Jumat pekan lalu. Saat itu, Bunga yang masih duduk di bangku SD ini disuruh membeli sesuatu oleh orang tuanya ke sebuah toko yang tak jauh dari rumahnya.

Dalam perjalanan ke toko dimaksud, Bunga melintas di rumah Mare. Bocah malang ini kemudian dipanggil oleh Mare. Kepada Bunga, dia berpura-pura mau menitip sesuatu.

Saat bertemu dengan Bunga, nafsu lelaki tua ini tak tertahankan. Itu karena diduga Mare sempat melihat kemolekan gadis kecil ini. Tanpa basa-basi, Mare langsung menyeret Bunga ke kamarnya.

Ketika itu, korban mencoba melakukan perlawanan. Namun, karena keperkasaan pelaku, akhirnya korban tak berdaya. Setelah puas melampiaskan nafsunya, Mare menyuruh pulang korban. Sebelumnya, pelaku mengancam korban agar tidak bercerita kepada siapa pun.

Selain mengancam, Mare juga sempat memberi uang sebesar Rp 15 ribu pada Bunga dengan harapan tidak bercerita pada orang tuanya. Namun, harapan itu tinggallah harapan. Sebab, ternyata orang tua Bunga menaruh curiga lantaran anaknya terlalu lama pergi ke toko. Merasa janggal, orang tua Bunga langsung bertanya ke Bunga apa saja yang dilakukan di jalan saat pergi ke toko.

Karena takut pada orang tuanya, Bunga akhirnya bercerita jika ditiduri oleh Mare. Saat itulah, perbuatan haram pelaku terungkap. Mendengar penuturan Bunga, keluarga korban langsung melapor ke mapolres.

Kapolres Sumenep Pri Hartono Eling Lelakon melalui Kasat Reskrim Andi Lilik mengatakan, pihaknya langsung menangkap pelaku tak lama setelah laporan orang tua korban. "Penangkapan tersangka dilakukan di rumahnya setelah sempat menghilang," katanya.

Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya celana dalam korban, uang sebesar Rp 15 ribu dan seprai berceceran sperma. "Kami juga telah melakukan visum terhadap korban, namun hasilnya masih belum selesai," katanya. (c22/zid/ed/jp.com)

DPS Kepulauan Belum Masuk

2010-03-09T06:18:00.001-08:00

SUMENEP-Penetapan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilukada 14 Juni mendatang, ternyata tidak berjalan lancar. Pasalnya, hingga saat ini DPS (daftar pemilih sementara) dari kepulauan belum masuk ke KPUD Sumenep.

Pantauan koran ini, kendala tidak masuknya soft copy DPS kepulauan hingga menjelang penetapan DPT terkendala masalah teknis. Salah satunya terkait ketidaktersediaan listrik untuk siang yang mengakibatkan PPS bekerja hanya pada malam hari.

Ali Fikri, anggota KPUD Sumenep menjelaskan, pihaknya sebenarnya menginginkan soft copy DPS lebih cepat bisa masuk ke KPUD. "Apalagi komputer yang akan digunakan masih harus ke rental. Tentu kerjanya juga tidak maksimal," katanya.

Namun, sambungnya, tidak semua kepulauan belum memasukkan soft copy DPS ke KPUD. Hanya ada tiga kecamatan kepulauan yang belum menyetorkan, yaitu Masalembu, Raas, dan Sapeken. "Untuk pulau-pulau lain, dipastikan sudah masuk ke KPUD," jelasnya.

Diakui, hal itu buntut dari tidak cairnya dana pemilukada. Padahal, dana tersebut merupakan sesuatu yang vital dan penggerak dari kerja semua PPS dan PPK. "Tentu masalah dana sangat dibutuhkan agar kerja lancar dan maksimal," ungkapnya.

Fikri menambahkan, pihaknya tidak akan menunggu bola dari kepulauan. Namun, akan mendatangi kepulauan yang belum menyetorkan soft copy tersebut. "Supaya bisa cepat diselesaikan dan tidak molor-molor. Sekaligus di sana (kepulauan, Red.) kita akan melakukan bimtek (bimbingan teknis) kepada para PPS," ujarnya.

Dengan demikian, pihaknya merasa optimistis penetapan DPT tidak akan molor dan bisa ditetapkan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan KPUD, yaitu 18 Maret 2010. (c26/zid/ed/jp.com)

Daftar Pejabat Pemerintahan Kabupaten Sumenep

2010-03-08T00:29:00.000-08:00

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE.MM
Bupati Pemerintah Kab. Sumenep

NIP/NRP :
Email :
Alamat Dinas :
Jl. Dr. Cipto No. 33
SUMENEP

Drs. H. MOH. DACHLAN,MM
Wakil Bupati Pemerintah Kab. Sumenep

NIP/NRP :
Email :
Alamat Dinas :
Jl. Dr. Cipto No. 33
SUMENEP

H. FEN A.EFFENDY SAID,SE, M.Si, MM
Sekretaris Daerah Pemerintah Kab. Sumenep

NIP/NRP :
Email :
Alamat Dinas :
Jl. Dr. Cipto No. 33
SUMENEP

Susunan Pimpinan DPRD Sumenep
Untuk Periode 2004-2009


Ketua
Ketua	:	Drs KH A Busro Karim MSI
Wakil Ketua	:	Drs KH A Warits Ilyas
Wakil Ketua	:	KH. Abd. Wakir Abdullah

Komisi
Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan	:	KH. Imam Hasyim
Ketua Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan	:	KH. Unais Ali Hisyam
Ketua Komisi C Bidang Pembangunan	:	Malik Effendi, SH.
Ketua Komisi D Bidang Kessos dan Pendidikan	:	Drs. K. Kamalil Ersyad

Fraksi
Ketua Fraksi Amanat Rakyat	:	Bahrus Surur, M.Ag
Ketua Fraksi Partai Golkar	:	A. Makinudin
Ketua Fraksi PPP	:	Drs.KH. A Warits Ilyas
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa	:	KH. Moh. Unais Ali Hisyam
Ketua Fraksi PRU	:	Marsum

VISI & MISI

Selama ini pelaksana pemerintahan dan pembangunan kurang dapat mencapai sasaran yang kurang maksimal. Hal ini dikarenakan belum ada rumusan secara eksplisit tentang apa yang ingin dicapai oleh masyarakat dan pemerintah dimasa yang akan datang.
Untuk itu agar pelaksanaan pemerintah dan pembangunan lebih terarah dan efektif dibutuhkan visi dan misi yang jelas sebagai pedomannya, sebagai pertimbangan nilai-nilai strategis yang berupa potensi dan karakteristik Pemerintah kabupaten Sumenep.

VISI KABUPATEN SUMENEP :
"Terwujudnya masyarakat Sumenep yang makin sejahtera dilandasi nilai-nilai agama dan budaya untuk Maju Mandiri ".

MISI KABUPATEN SUMENEP :
Untuk mewujukan Visi Kabupaten Sumenep, maka perlu ditetapkan misi sebagai berikut :
1 . Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) atas dasar keimanan, ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2 . Penyediaan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk
mencapai taraf penghidupan yang layak dan sejahtera;
3 . Pemberdayaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan
ekonomi kerakyatan;
4 . Pengembangan pembangunan kawasan daratan dan kepulauan secara terpadu dan
proporsional;
5 . Pengembangan fasilitas layanan publik yang berkualitas, murah dan menjangkau
kebutuhan masyarakat;
6 . Peningkatan nilai-nilai etika dan profesionalisme dalam penyelenggaraan
pemerintahan;
7 . Peningakatan kualitas lingkungan hidup dan optimalisme dalam pemanfaatan sumber
daya alam;
8 . Peningkatan proses demokrasi dalam segala aspek kehidupan dengan penegakan
supremasi hukum;
9 . Peningkatan terwujudnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian agamis,
inovatif dan dinamis yang berbasis pada komunitas dan kearifan pranata lokal;
10. Peningkatan terciptanya stabilitas politik, keserasian sosial, keamanan dan ketertiban
serta ketentraman masyarakat;
11. Peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
12. Pengembangan sektor pariwista yang berwawasan lingkungan;
13. Peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, baik melalui pola intensifikasi maupun
ekstensifikasi;
14. Pemantapan rencana dan upaya penataan ruang daerah yang efisiensi, menjamin
kelestarian lingkungan dan keadilan.

5 PRORITAS PEMBANGUNAN
1 . Memperkuat sistem ekonomi, kerakyatan dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan
dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan;
2 . Mempercepat pembangunan daerah tertinggal di wilayah kepulauan maupun daratan
secara proporsional;
3 . Menyempurnakan sistem pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta
pengembangan SDM yang berorientasi pada keahlian dan keterampilan
dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya;
4 . Mewujudkan kesediaan instruktur pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
5 . Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan hukum.

Dinas / Instansi :

- Badan Pusat Statistik (1)
- Bagian Kesejahteraan Masyarakat (1)
- DPRD (4)
- Komisi A DPRD (9)
- Komisi B DPRD (12)
- Komisi C DPRD (11)
- Komisi D DPRD (13)
- Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (1)
- Dinas Pengairan (1)
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan (1)
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan (1)
- Dinas Perhubungan (1)
- Dinas Kelautan dan Perikanan (1)
- Dinas Pendidikan (2)
- PDAM (1)
- Kecamatan di Kabupaten Sumenep (1)
- Satuan Pamong Praja (2)
- Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (1)
- Dinas Keluarga Berencana, Kependudukan & Catatan Sipil (1)
- Bupati (1)
- Wakil Bupati (1)
- Ambunten (1)
- Arjasa (1)
- Asisten Administrasi Umum (1)
- Asisten Ekonomi dan Pembangunan (1)
- Asisten Pemerintahan (1)
- Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (1)
- Badan Lingkungan Hidup (1)
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) (1)
- BAKESBANGPOLLINMAS (1)
- Batangbatang (1)
- Batuan (1)
- Batuputih (1)
- Bidang Ekonomi dan Keuangan (1)
- Bidang Hukum dan Politik (1)
- Bidang Kemasyarakatan dan SDM (1)
- Bidang Kepemerintahan (1)
- Bluto (1)
- BPMP dan Keluarga Berencana (1)
- Dasuk (1)
- Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (1)
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (1)
- Dinas Kesehatan (1)
- Dinas Komunikasi dan Informatika (1)
- Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah (1)
- Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan dan Aset (1)
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (1)
- Dinas Peternakan (1)
- Dinas PU. Bina Marga (1)
- Dinas Sosial (1)
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1)
- Dungkek (1)
- Ganding (1)
- Gapura (1)
- Gayam (1)
- Giligenting (1)
- Gulukguluk (1)
- Inspektur Kabupaten (1)
- Kabag. Hukum (1)
- Kabag. Humas dan Protokol (1)
- Kabag. Organisasi (1)
- Kabag. Pembangunan (1)
- Kabag. Pemerintahan Desa (1)
- Kabag. Pemerintahan Umum dan Otoda (1)
- Kabag. Perekonomian (1)
- Kabag. Umum (1)
- Kajari Sumenep (1)
- Kalianget (1)
- Kangayan (1)
- Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (1)
- Kantor Kebersihan dan Pertamanan (1)
- Kantor Pengadilan Negeri (1)
- Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (1)
- Kapolres (1)
- Kepala Kantor Depag Sumenep (1)
- KODIM (1)
- Kota Sumenep (1)
- Lenteng (1)
- Manding (1)
- Masalembu (1)
- Nonggunong (1)
- Pasongsongan (1)
- Perusahaan Daerah Sumekar (1)
- Plt. Sekretaris DPRD (1)
- Pragaan (1)
- PT. Sumekar (1)
- PT. Wira Usaha Sumekar (1)
- RSUD. Dr. H. Moh. Anwar (1)
- Rubaru (1)
- Sapeken (1)
- Saronggi (1)
- Sekretariat Daerah (1)
- Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik (1)
- Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (1)
- Talango (1)
- Utama PT. BPRS Bhakti Sumekar (1)

DIREKTORI PEJABAT

Pejabat / Instansi : Bagian Kesejahteraan Masyarakat

ABDURRAHMAN, S.H, M.SI
Kepala Bagian Bagian Kesejahteraan Masyarakat
NIP/NRP :
Email :
Alamat Dinas :
Jl. Dr. Cipto 33 Sumenep

Pejabat / Instansi : Dinas Pertanian Tanaman Pangan

IR. H. HARI SUDARMADJI, M.SI
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan
NIP/NRP : 080 056 906
Email : Kadisperta@sumenep.go.id
Alamat Dinas :
Jl. Manikam 29 A Sumenep

Pejabat / Instansi : Dinas Perhubungan

DRS.H. R. AKHMAD AMINULLAH, M.SI
Kepala Dinas Perhubungan
NIP/NRP : 510 071 155
Email : kadishub@sumenep.go.id
Alamat Dinas :
Jl. Arya Wiraraja 10 Sumenep (69417)

Pejabat / Instansi : Dinas Kelautan dan Perikanan

IR. H. SALIMIN SAAD WACHDIN, M.M
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
NIP/NRP :
Email :
Alamat Dinas :
Jl. KH. Mansyur 64

Pejabat / Instansi : Dinas Pendidikan

	H. MOH. RAIS, S.PD, M.SI Kepala Dinas Pendidikan NIP/NRP : 130 404 577 Email : kadisdiknas@sumenep.go.id Alamat Dinas : Jl. Dr. cipto 35 Sumenep

	H. MOH RAIS, S.PD. M.SI Kepala Dinas Pendidikan NIP/NRP : 195410251974031001 Email : Alamat Dinas : JL. Dr. Cipto No 35 Sumenep

Pejabat / Instansi : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

DRS. H. NOER MOEHAMMAD, MM.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
NIP/NRP : 510 052 697
Email : kaban_kepegawaian@sumenep.go.id
Alamat Dinas :
Jl. Dr. Cipto 40 Sumenep

Pejabat / Instansi : Asisten Ekonomi dan Pembangunan

		IR. DJASMO, M.SI Asisten Asisten Ekonomi dan Pembangunan NIP/NRP : Email : ass_perekonomian@sumenep.go.id Alamat Dinas : Jl. Dr. Cipto 33
DIREKTORI PEJABAT

Pejabat / Instansi : Asisten Pemerintahan

DRS. H. ISKANDAR ZULKARNAIN, M.M
Asisten Asisten Pemerintahan
NIP/NRP : 510 061 193
Email : ass_pem@sumenep.go.id
Alamat Dinas :
Jl. Dr. Cipto 33

DIREKTORI PEJABAT

Pejabat / Instansi : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

DRS. EC. H. MOH. NASIR, M.M
Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
NIP/NRP :
Email :
Alamat Dinas :
Jl. Dr. Sutomo No. 5

DIREKTORI PEJABAT

Pejabat / Instansi : Dinas Sosial

DRS. SAIFUL ANWAR, SH, MSI
Kepala Dinas Sosial
NIP/NRP : 510 087 579
Email :
Alamat Dinas :
Jl. Asoka 10 Sumenep

Pejabat / Instansi : Bidang Kepemerintahan

DRS. BAMBANG SUGENG, M.M
Staf Ahli Bidang Kepemerintahan
NIP/NRP :
Email :
Alamat Dinas :

DUGAAN GRATIFIKASI PIMPINAN DPRD PANGGIL KOMISI B

2010-03-08T00:24:00.000-08:00

DUGAAN GRATIFIKASI PIMPINAN DPRD PANGGIL KOMISI B
[ Kamis, 4 Maret 2010 pukul 16:10 wib. | 30 pembaca | 2.009 byte ]

News Room, Kamis ( 04/03 )
Untuk mengetahui secara jelas terkait isu dugaan lima anggota DPRD DPRD Sumenep, minta uang jutaan rupiah pada salah satu perusahaan minyak dan gas (migas) di Jakarta, pimpinan DPRD setempat langsung memanggil anggota Komisi B DPRD. Sebab, kelima anggota dewan yang diduga itu semuanya anggota komisi B.

Ketua DPRD Sumenep, Imam Hasyim, mengatakan, tindakan ini sebagai bentuk klarifikasi. Karena, isu tersebut sudah berkembang sangat jauh sehingga perlu diklarifikasi.

“Ternyata, hasil klarifikasi itu, kelima anggota komisi B DPRD Sumenep yang merupakan terduga itu mengaku tidak menerima uang seperpun dari perusahaan migas, seperti yang dikabarkan di media massa,” katanya.

Ia menjelaskan, sesuai penjelasan dari anggota Komisi B, maka tudingan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu tidak benar, hanya isu semata.

“Kami anggap tudingan LSM itu tidak benar. Karena, anggota komisi B sendiri membantah menerima uang yang diisukan tersebut,”ungkapnya menuturkan.

Dengan penyelesaian itu, kata Imam Hasyim, persoalan itu tidak perlu disikapi oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep.

“Kami rasa persoalan ini tidak perlu ditangani oleh BK. Karena, sudah diselesaikan oleh pimpinan DPRD sendiri,”ujarnya menambahkan.

Sementara, Darul Hasyim, salah satu anggota DPRD Sumenep yang diduga minta uang pada perusahaan migas di Jakarta, mengatakan, dirinya tidak akan mengorbankan harga dirinya hanya sebatas materi saja.

“Saat ini, saya sangat siap untuk diadili secara konstitusional melalui badan kehormatan DPRD Sumenep atau diadili hingga komisi pemberantasan korupsi (KPK). Bahkan, saya juga siap disumpah pocong, untuk membuktikan kalau saya tidak minta uang pada perusahaan migas di Jakarta,”ungkapnya menegaskan.

Ia menjelaskan, pemberitaan di media massa itu sangat berlebihan dan tidak relevan. Sebab, selama ini pihaknya tidak pernah dikonfirmasi terkait isu tersebut. ( Nita, Esha )

PENGURUS PKB DAN PDIP SUMENEP AKAN DEKLARASI CALON BUPATI
[ Kamis, 4 Maret 2010 pukul 16:10 wib. | 33 pembaca | 1.703 byte ]

News Room, Kamis ( 04/03 )
Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumenep, memantapkan diri untuk berkoalisi mengusung kandidat pada pemilu kepala daerah (pilkada) setempat.

Dua partai politik tersebut, berencana melakukan deklarasi pada Jum’at (05/03) besok.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Sumenep, Hunain Santoso, mengatakan, deklarasi ini masih sebatas mitra koalisi, karena merupakan keputusan dari masing-masing Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur.

“Ini sudah keputusan DPD Jawa Timur. Jadi, DPC PDIP Sumenep Insya Allah akan melakukan deklarasi dengan PKB setempat, guna memantapkan mitra koalisi,”kata Hunain, pada wartawan di Sekretariat PDIP Sumenep, Kamis (04/03/2010).

Ia menjelaskan, untuk deklarasi nanti belum menentuan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati, karena semuanya masih sama-sama menunggu rekomendasi masing-masing Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“Yang pasti, PDIP tetap pada ketentuan semula, yakni hanya menyediakan bakal calon wakil bupati. Sedangkan, calon bupati diserahkan sepenuhnya pada PKB,”ungkapnya menegaskan.

Hal senada juga dilontarkan, Ketua DPC PKB Sumenep, Unais Ali Hisyam.

“Pada deklarasi nanti, kami memang sepakat tidak akan menentukan nama bacabup dan bacawabup. Kami fokus pada kemantapan mitra koalisi saja,” ujarnya.

Unais menambahkan, pihaknya tidak akan mengumkan nama bacabup selama rekomendasi dari DPP belum turun.

“Kalau sudah ada keputusan dari DPP PKB, kami akan secepatnya mengumumkannya,” katanya.

Sesuai keputusan KPU Sumenep, hari “H” Pilkada setempat diputuskan pada tanggal 14 Juni 2010. ( Nita, Esha )

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PRIORITAS DESA KALIANGET BARAT
[ Kamis, 4 Maret 2010 pukul 16:08 wib. | 13 pembaca | 2.204 byte ]

News Room, Kamis ( 04/03 )
Pembangunan sarana infrastruktur pedesaan tetap menjadi skala prioritas program kerja Kepala Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget, Budi Harsono.

Sebab, dalam rangka pemberdayaan sektor lainnya juga banyak didukung sarana dan prasarana yang ada, seperti halnya bidang sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya.

Karena itu, pihaknya tetap akan berupaya melakukan pendekatan kepada masyarakat, agar ikut serta mendukung pemikirannya dalam membangun Desa Kalianget Barat kedepan.

Hal tersebut disampaikan Kades yang sudah dua kali menjabat ini, usai dilantik Bupati Sumenep, KH. Moh. Romdalan Siraj, SE, MM di Pendopo Agung Sumenep, Kamis (04/03).

Menurutnya, sebagai Kepala Desa yang dipilih masyarakat, memang dituntut untuk selalu peka terhadap keinginan masyarakat.

Untuk itu, dari beberapa pemikiran masyarakat yang disampaikan, baik melalui perseorangan maupun dalam kegiatan Musyawarah Desa, akan diupayakan menjadi pemicu semangat kerjanya.

"Insya Allah, kami akan melaksnakan berbagai program yang mungkin pula belum terealisasi ketika kepemimpinan saya sebagai Kepala Desa sebelumnya, dan mungkin untuk 6 tahun kedepan semua cita-cita dan keinginan masyarakat bersama akan terwujud,"ujarnya.

Kades yang memperoleh suara lebih separoh dari jumlah hak pilih warga Desa Kalianget Barat pada pelaksanaan Pilkades bulan Nopember 2009 lalu itu, berharap kepada seluruh masyarakat Desa Kalianget Barat, baik yang mendukung maupun tidak ketika dirinya maju kembali sebagai Kepala Desa untuk tetap memberikan masukan yang berarti bagi pelaksanaan pembangunan di Desanya.

Sebab, bagaimanapun tanpa dukungan seluruh masyarakat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan tidak akan berhasil maksimal.

Disamping itu tegas mantan pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur tahun 90-an ini, pihaknya juga bertekat untuk terus membina generasi muda untuk kreatif dan memiliki semangat juang yang tinggi.

Sebab, dimasa yang akan datang generasi mudalah yang akan meneruskan pembangunan disemua lini, sehingga, prestasi dari pemuda perlu menjadi perhatian dan akan semakin memiliki semangat untuk lebih baik lagi. ( Ren, Esha )

PELAKSANAAN MUSRENBANGCAM MENGACU PADA PROGRAM PRIORITAS
[ Kamis, 4 Maret 2010 pukul 16:06 wib. | 15 pembaca | 1.554 byte ]

News Room, Kamis ( 04/03 )
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Murenbang) Kecamatan merupakan tindak lanjut dari Musrenbang yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Desa, sehingga mempunyai peranan yang strategis untuk mengusulkan program-program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2011.

Hal tersebut disampaikan Camat Nong-gunong, Drs. R. Abd. Basid pada acara pembukaan Musrenbang Kecamatan yang digelar di Pendopo Kecamatan setempat, Rabu (03/03), diikuti Tim Konsultatif Kabupaten, anggota DPRD, Muspika, Kepala UPTD, Kepala Desa, Ketua BPD, LSM, dan Organisasi Kemasyarakatan.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, diwakili Kepala Bidang Ekonomi, Ir. Marsudi menjelaskan, usulan Musrenbang tingkat Desa yang akan diusulkan pada Musrenbang tingkat Kabupaten itu harus melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dan mengacu pada 5 program prioritas antara lain, peningkatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan daerah terisolir, dan pembangunan infrastruktur.

Adapun usulan program-program pokok yang diusulkan dari Musrenbangdes pada Musrenbangcam kali ini meliputi, pembangunan sarana fisik, sarana sosial, ekonomi, pertanian dan perikanan.

Acara yang sama juga berlangsung di Pendopo Kecamatan Dasuk dibuka langsung oleh Camat setempat, Drs. Sujarno dan dihadiri Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, yang diwakili Drs. Moh. Mansyur, Muspika, Kepala UPT, Kepala Desa, BPD, LSM dan Ormas. ( JuP-30, 07, Esha )

MUSRENBANG KECAMATAN MEDIA ASPIRASI PEMBANGUNUN

2010-03-08T00:20:00.000-08:00

MUSRENBANG KECAMATAN MEDIA ASPIRASI PEMBANGUNUN
[ Jumat, 5 Maret 2010 pukul 15:30 wib. | 2 pembaca | 1.366 byte ]
News Room, Selasa ( 02/03 )
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan harus menjadi media masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi pembangunan dan selanjutnya dapat dijadikan usulan berikutnya.

Hal tersebut dikatakan Camat Lenteng, Moh. Bahri, S.Sos, M.Si, ketika membuka Musrenbang Kecamatan di Pendopo Kantor Kecamatan setempat, Kamis (04/03) kemarin.

Moh. Bahri mengatakan, Musrenbang Kecamatan ini merupakan kelanjutan dari Musrenbang tingkat Desa yang dilaksanakan secara maraton beberapa waktu lalu, dengan mengakomodir seluruh usulan dari masing-masing RT/RW, sehingga nantinya merupakan keputusan murni dari masyarakat untuk direalisasikan pada anggaran pembangunan tahun 2011 mendatang.

Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep diwakili Hj. Husnol Hotimah dalam arahannya mengatakan, usulan proyek yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan ini, tentunya sudah diadakan pembahasan ditingkat Desa masing-masing, dengan menentukan skala prioritas proyek yang menjadi kebutuhan masyarakat secara umum, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, yang selanjutnya akan dibawa ke Musrenbang tingkat Kabupaten Sumenep.

Acara Musrenbang Kecamatan Lenteng ini dihadiri Muspika, dan diikuti Kepala UPT, Kepala Desa, BPD, Tokoh Ulama dan masyarakat, unsur perempuan, pemuda, serta Ormas. ( JuP-21, Esha )
JUMLAH PEMOHON BEASISWA 2010 MEMBLUDAK
[ Jumat, 5 Maret 2010 pukul 15:34 wib. | 2 pembaca | 1.534 byte ]
News Room, Jumat ( 05/03 )
Pemohon bantuan beasiswa pada tahun 2010 membludak, buktinya, hingga saat ini, data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, angka pemohon bantuan melebihi jatah.

Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Ir. H. Soengkono Sidik, S.Sos, M.Si mengatakan, mahasiswa yang mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan beasiswa itu jumlahnya mencapai 500 orang lebih, sedangkan jatah beasiswa yang terakomodir di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010 sebanyak 500 orang.

Namun pihaknya memperkirakan angka mahasiswa pemohon bantuan masih terus bertambah, sebab paling lambat penutupan pengajuan proposal hingga akhir bulan Maret 2010 ini. Karena itu, akibat banyaknya angka pemohon bantuan, pihaknya berupaya untuk menambah anggaran dananya di PAK.

”Sesuai dengan rapat APBD 2010, kami berusaha untuk menambah anggaran dana beasiswa di PAK, dan penambahan dana itu disesuaikan dengan kekuatan anggaran dana yang tersedia. Jika dananya memungkinkan, kami menambah untuk 1.000 orang, tapi manakala dananya terbatas, tambahannya hanya untuk 500 orang saja,”tegasnya.

H. Soengkono Sidik menyatakan, dalam proses seleksi untuk menentukan mahasiswa penerima, pihaknya membetuk tim khusus yang melibatkan berbagai pihak, diantaranya Dewan Pendidikan Sumenep, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan unsur Perguruan Tinggi.

”Besaran beasiswa tahun 2010, masing-masing siswa menerima bantuan sebesar Rp. 2 juta,”ungkapnya. ( Yasik, Esha )
PEMKAB SUMENEP SEDIAKAN DANA SUBSIDI TRANSPORTASI LAUT
[ Senin, 4 Januari 2010 pukul 08:13 wib. | 224 pembaca | 1.526 byte ]
Pemerintah Kabupaten Sumenep menyediakan dana subsidi transportasi laut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010. Itu dilakukan untuk mengantisipasi kekosongan transportasi laut menuju pulau Masalembu, setelah berakhirnya masa kontrak kapal Perintis 2009,

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep. Drs. H. R. Ach Aminullah, MM mengatakan, pihaknya sengaja menganggarkan dana subsidi transportasi laut, sebagai upaya antispasi kekosongan armada laut menuju ke kepulauan Masalembu, jika Pemerintah Propinsi Jawa Timur tidak menyediakan pengganti kapal Perintis.

Dana subisidi transportasi laut dalam APBD 2010 sebesar Rp. 22 juta dan dana itu untuk membantu biaya operasional kapal Dharma Bhakti Sumekar (DBS) I sebagai kapal pengganti trayek Kalianget-Maselembu.

”Dengan adanya subsidi itu, harga tiket DBS sama dengan harga kapal Perintis, sehingga dengan adanya subsidi itu, kapal DBS tidak merugi. Sebab, selama ini kapal Perintis mendapat subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,”tegasnya.

H. Ach. Aminullah menyatakan, anggaran dana subisidi kapal DBS itu hanya untuk satu kali operasi, yakni Kalianget-Masalembu dan Maslembu-Kalianget. Hanya saja, jika Pemerintah Propinsi Jawa Timur menyediakan kapal pengganti, pihaknya tidak memanfaatkan dana subsidi itu, dan mnegembalikannya pada kas daerah.

”Tentu saja kalau sudah ada kapal pengganti dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur, kami tidak akan memberangkatkan DBS I, dan dananya pasti dikembalikan ke Kas Daerah,”tambahnya.
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP BEBASKAN BIAYA KESEHATAN
[ Rabu, 13 Januari 2010 pukul 07:53 wib. | 147 pembaca | 1.432 byte ]
Pada tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Sumenep membebaskan biaya kesehatan dasar bagi warga masyarakat, baik ditingkat Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pondok Bersalin Desa (Polindes).

Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, dr. Susianto, M.Si mengatakan, untuk pemerintah Kabupaten Sumenep untuk program kesehatan gratis, menyediakan dana sebesar Rp. 5,6 milyar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010.

Pembebasan biaya kesehatan gratis berlaku sejak bulan Januari hingga Desember 2010, dan masyarakat yang mendapat pelayanan pengobatan kesehatan gratis untuk semua lapisan, baik pasien Jamkesmas, Jamkesda dan masyarakat umum (keluarga mampu) lainnya.

”Untuk pasien Jamkesmas dan Jamkesda, pelayanan rawat jalan dan inap di Puskesmas tetap gratis atau tidak dipungut biaya, dengan menunjukkan kartu. Sedangkan pasien umum atau kalangan keluarga mampu untuk rawat jalan di Puskesmas juga tidak dipungut biaya, hanya untuk rawat inapnya tetap membayar,”tegasnya.

dr. Susianto menyatakan, jenis obat-obatan pelayanan kesehatan gratis itu hanya yang tergolong obat generik, karena itu jika ada warga masyarakat yang menginginkan pengobatan di luar ketentuan, mereka harus membeli sendiri.

”Kami berharap petugas medis harus melaksanakan program Pemerintah Kabupaten Sumenep itu dan tidak memilah - milah, sebab pelayanan kesehatan gratis berlaku di semua daerah se Jawa Timur,”ungkapnya.

HARGA BAHAN KEBUTUHAN POKOK MENGALAMI KENAIKAN
[ Senin, 18 Januari 2010 pukul 08:44 wib. | 133 pembaca | 1.338 byte ]
Harga bahan kebutuhan pokok, khususnya beras di pasaran mengalami kenaikan akhir-akhir ini. Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumenep, beras cap Ikan Paus per 25 kilogram yang semula harganya sebesar Rp. 155.000,00, naik menjadi Rp. 158.000,00 beras cap Lima Jaya per 25 kilogram dari harga Rp. 140.000,00 naik menjadi sebesar Rp. 150.000,00.

Kepala Bidang Bina Perdaganagan Dinas Perdanganan dan Perindustrian Kabupaten Sumenep, Drs. Erfandi mengatakan, yang menyebabkan harga beras di pasaran naik diantaranya saat ini belum memasuki musim panen, dan sejumlah daerah penghasil padi terjadi bencana banjir yang mengakibatkan gagal panen.

Dengan 2 faktor itu tentu saja sangat berdampak terhadap harga beras di pasaran, yang setiap waktu harganya memang terjadi kenaikan.

”Sudah merupakan kebiasaan, jika belum musim panen harga beras selalu naik. Tapi jika memasuki masa panen, harga beras kembali normal seperti sediakala.

Erfandi menyatakan, selain harga beras yang naik belakangan ini, harga minyak goreng juga terjadi kenaikaan harga sekitar Rp. 200,00. Sementara untuk gula harganya tidak terjadi perubahan per-kilogram sebesar Rp. 11.000,00, hanya saja untuk komoditas yang lainnya, seperti cabe rawit yang awalnya sebesar Rp. 17.000,00 per-kilogram, turun menjadi sebesar Rp. 13.000,00 per-kilogram.
BUPATI TEKANKAN PIMPINAN SATKER MELAKSANAKAN DPA SESUAI PROSEDUR
[ Senin, 1 Maret 2010 pukul 07:51 wib. | 24 pembaca | 1.438 byte ]
Pemerintah Kabupaten Sumenep menekankan pimpinan Satuan Unit Kerja (Satker) dalam melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010, harus sesuai dengan prosedur.

Pada acara penyerahan secara simbolis DPA pada sejumlah pimpinan Satker di Pendopo Agung Sumenep, Senin (22/02), Bupati Sumenep, KH. Moh. Ramdlan Siraj, SE, MM mengatakan, satuan unit kerja dalam melaksanakan DPA 2010 harus pada mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar program dan kegiatannya bermanfaat bagi pembangunan dan masyarakat.

Bahkan yang terpenting, setiap melaksanakan kegiatan dan programnya, masing-masing pimpinan satuan unit kerja harus mempertanggung jawabkan setiap kegiatan dan programnya.

”Saya meminta pimpinan satuan unit kerja harus mempertanggung jawabkan semua pelaksanaan programnya, sebagai pengguna anggaran APBD, sehingga tercipta tertib administrasi keuangan, memenuhi standart laporan kinerja instansi pemerintah, dan yang terpenting tidak menimbulkan masalah,”tegasnya.

Bupati menyatakan, pimpinan satuan unit kerja melaksanakan programnya senantiasa bersikap adil, dengan memberikan perlakukan yang sama terhadap masyarakat luas, dan menghindari sikap yang mengarah untuk memberikan keuntungan pada pihak tertentu dengan cara dan alasan apapun.

”Selain itu pimpinan satuan unit kerja harus lebih efisien, efektif, terbuka, dan transparan.”ungkapnya.
JANUARI 2010, INFLASI SUMENEP SEBESAR 0,64 PERSEN
[ Senin, 1 Maret 2010 pukul 07:54 wib. | 22 pembaca | 1.581 byte ]
Bulan Januari 2010, Kabupaten Sumenep mengalami Inflasi sebesar 0,64 persen. Sedangkan, laju inflasi tingkat Jawa Timur pada bulan Januari 2010 sebesar 0,55 persen dan nasional mencapai 0,84 persen.

Tingginya laju inflasi pada bulan Januari itu, menyebabkan Kabupaten Sumenep berada diperingkat ke 5, dari 10 Kota di Jawa Timur, yang melakukan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Kasie Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, Kadarisman mengatakan, inflasi Sumenep bulan Januari 2010 terjadi, karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada kelompok bahan makanan 1,64 persen.

“Selain itu, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau juga naik sebesar 1,12 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,12 persen, dan kelompok kesehatan sebesar 0,11 persen,”katanya.

Sementara, sepuluh komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap inflasi adalah beras, gula pasir, ikan tongkol, kacang panjang, ikan pindang asin, telur ayam ras, daging ayam ras, jeruk, apel, kepiting/rajungan dan daun bawang.
Ia menjelaskan, untuk kelompok yang mengalami deflasi atau penurunan harga, yakni terjadi pada kelompok sandang sebesar 0,65 persen.

“Namun, untuk kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, tidak mengalami perubahan,”ungkapnya menuturkan.

Laju inflasi Sumenep secara tahunan, kata Kadarisman, untuk Januari 2010 terhadap Januari 2009) mencapai 3,55 persen. Kemudian, Jawa Timur sebesar 4,24 persen dan Nasional sebesar 3,72 persen.
APBD KABUPATEN SUMENEP 2010 DISETUJUI DAN DITETAPKAN
[ Senin, 4 Januari 2010 pukul 07:38 wib. | 206 pembaca | 1.864 byte ]
Dalam Sidang Paripurna DPRD Sumenep, Kamis (31/12), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Fraksi PDI Perjuanagan (FPDIP), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB), Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (FPKNU), Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi Keadilan Demokrasi (FKD), menyetujui untuk mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumenep tahun 2010. Fraksi-fraksi tersebut menerima RAPBD untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD tahun 2010 dengan memberikan beberapa saran dan masukan.

Wakil Bupati Sumenep, Drs. H. Moch. Dahlan, MM mengatakan, pendapatan dalam RAPBD yang semula dianggarkan sebesar Rp. 815.517.000.000,00 lebih, setelah pembahasan bertambah sebesar Rp. 234.445.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 815.752.000.000,00 lebih atau naik 0,03 persen. Sedangkan anggaran belanja yang semula sebesar Rp. 905.793.000.000,00 lebih, bertambah sebesar Rp. 2.204.000.000,00 lebih, menjadi sebesar Rp. 907.998.000.000,00 lebih atau naik sebesar 0,24 persen.

”Dari sisi pendapatan seliiah pendapatan dengan total belanja, terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 92.245.000.000,00 lebih,”tegasnya.

Wakil Bupati menyatakan, untuk anggaran pembiyaan penerimaan daerah yang semula sebesar Rp. 90.500.000.000, setelah pembahasan bertambah sebesar Rp. 2.500.000.000, menjadi sebesar Rp. 93 milyar atau naik sebesar 2,76 persen dan pengeluaran daerah, setelah pembahasan ditetapkan nihil.

”Dari selisih penerimaan daerah dan pengeluaran daerah terdapat pembiyaan netto sebesar Rp. 93 milyar, sedangkan dari defisit anggaran sebesar Rp. 92.245.000.000,00 lebih, ditutup dengan pembiayaan netto sebesar Rp. 93 milyar sisa lebih pembiyaan anggaran tahun berkenan (SILPA) sebesar Rp. 754.284.000,00 lebih,”tambahnya.
LAPANGAN TERBANG TRUNOJOYO TERUS DIBANGUN SARANA
[ Senin, 28 Desember 2009 pukul 10:06 wib. | 228 pembaca | 2.295 byte ]
Meskipun belum diketahui pasti kapan akan difungsikannya Lapangan Terbang (Lapter) Trunojoyo Sumenep sebagai bandara komersial. Namun pembangunannya terus dilakukan. Seperti halnya yang terlihat saat ni, pada bagian ujung barat dan timur landasan pacu Lapter Trunojoyo mulai dilakukan penambahan volume landasannya.

Disamping itu, juga tampak sudah hampir rampung pembangunan sarana parkir mobil PKPPK (Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran) serta pemagaran dengan menggunakan kontruksi kawat diseputar kawasan Lapangan Terbang yang sudah ada sejak jaman Belanda ini.

Salah seorang staf Bagian Landasan Lapter Trunojoyo, Abdul Rozak ketika ditemui News Room tadi siang, Sabtu (26/12) mengungkapkan, pihaknya saat ini juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan beberapa sarana Lapter tersebut.

“Sebenarnya kami yang langsung ditugaskan Dirjen Perhubungan Darat, yakni untuk melakukan pengawasan sekaligus pemeliharaan terhadap bangunan gedung dan landasan Lapangan Terbang ini,”ujar Abdul Rozak.

Diakui pula, diantara 20 personel yang bertugas, 5 personel diantaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan 15 personel diantaranya merupakan tenaga honorer, yang personalnya juga banyak asli Sumenep sendiri. Sejak bulan Januari 2009 lalu pihaknya bertugas dan berkoordinasi dengan UPT Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep, memang masih sebatas melakukan pengawasan.

Namun tegas Abdul Rozak, mereka juga harus siap setiap saat, apabila sewaktu-waktu ada kapal maupun helikopter yang kebetulan berkunjung ke Sumenep. Hanya saja, untuk saat ini masih terbatas jenis pesawat tertentu yang bisa memfungsikan Lapter Trunojoyo.

Yang terakhir sempat berkunjung dengan menggunakan pesawat terbang jenis Cassa 212 dengan kapasitas sekitar 20 orang, yakni mantan Presiden RI Megawati Soekarno Putri. Sedangkan lainnya seperti Kapolda Jatim, dari Angkatan Laut, dan Pertamina hanya menggunakan Helikopter.

Abdul Rozak berharap, pembangunan Lapter Trunojoyo segera tuntas. Sebab, hingga saat ini masih dalam tahap pembebasan lahan untuk perluasan landasan pacu pesawat. Sementara itu, panjang landasan pacu yang ada saat ini hanya sekitar 850 meter, sedangkan untuk ukuran Lapter Induk biasanya memiliki panjang landasan sekitar 1.600 meter.
KABUPATEN SUMENEP MASIH KEKURANGAN GURU SD
[ Senin, 26 Oktober 2009 pukul 09:07 wib. | 522 pembaca | 1.340 byte ]
Hingga saat ini Kabupaten Sumenep masih sangat kekurangan tenaga pendidik, khususnya guru tingkat Sekolah Dasar (SD), baik dari sisi jumlah dan kompetensinya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, H. Moh. Rais, S.Pd, M.Si mengatakan, jika dilihat dari sisi jumlah guru, khususnya guru tingkat Sekolah Dasar (SD) kebutuhannya memang sangat kurang, apalagi pada akhir tahun dan tahun 2010 banyak guru memasuki masa pensiun. Begitu pula guru yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 yang ada, masih juga belum memenuhi kebutuhan.

Untuk menyiasati kurangnya kebutuhan jumlah guru, pihaknya memanfaatkan anggaran dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk honorarium guru sukwan, sebab Pemerintah Kabupaten guna mengangkat tenaga harian lepas melalui dana APBD, terbentur oleh peraturan.

”Sekolah yang kekurangan guru memang merekrut guru sukwan, agar aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) berjalan lancar. Namun untuk gaji guru sukwan masing-masing sekolah itu bergantung kesepakatan dan kekuatan dana dilembaganya.”tegasnya.

H. Moh. Rais menyatakan, lembaga pendidikan yang memanfaatkan dana BOS untuk honorarium guru sukwan tidak melanggar aturan, sebab dalam pentunjuk operasional dana BOS bisa untuk membayar honorium guru sukwan.
PROGRAM KONVERSI MITAN KE LPG DIMANFAATKAN OKNUM
[ Rabu, 26 Agustus 2009 pukul 08:21 wib. | 563 pembaca | 1.775 byte ]
Pelaksanaan program Konversi Minyak Tanah ke LPG yang dilaksanakan secara nasional di seluruh Indonesia, dan di Kabupaten Sumenep masih dalam pendataan calon penerima bantuan elpiji 5 kg, tenyata masih banyak disalah gunakan dan dimanfaatkan oleh oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab . Hal tersebut diungkapkan salah seorang aktifis LSM Gerindo, Sarkawi.

Menurutnya dalam pantauannya dibeberapa Desa, khususnya di Kecamatan Talango sebelah timur Kecamatan Kalianget masih ada pungutan- pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas pendata dibawah, seperti Kadus maupun aparatur Desa setempat.

“Padahal konversi minyak tanah kepada LPG jelas tidak ada pungutan apapun alias geratis dari Pemerintah, tapi ternyata masyarakat masih harus dibebani biaya yang tidak ada ujung tanduknya, yang alasannya bervariasi. Ada yang dengan alasan untuk adminitrasi kependudukan dan sebagainya,”ujar Sarkawi.
oleh Karena itu, pihaknya berharap Tim Pelaksana dan Pengawas yang memang bertanggung jawab terhadap program konversi Mitan ke LPG ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan pengawasan secara baik dan teliti terhadap pelaksanaan dibawah.

Dijelaskan, penarikan biaya bantuan LPG bervariasi, antara Rp. 10.000,00 hingga Rp. 15.000,00. Hal tersebut diakui Sarkawi dibebankan kepada setiap warga. Sebab, meskipun sudah memiliki KSK dan KTP masih saja dengan alasan untuk biaya domisili penduduk, yang ujung-ujungnya tetap harus membayar alias Pungli. Padahal sudah jelas tidak dibenarkan melakukan pungutan apapun terhadap porgram konversi dari Mitan ke LPG ini

Sementara Kepala Desa Kombang Kecamatan Talango, Halik ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan mengaku tidak banyak tahu persoalan tersebut. Bahkan dia enggan berkomentar Panjang lebar.
MONUMENT KAPAL MOJOPAHIT AKAN DITEMPATKAN DI SUMENEP
[ Selasa, 14 Juli 2009 pukul 08:54 wib. | 791 pembaca | 2.196 byte ]
Salah satu tempat wisata di Sumenep akan menjadi tempat monument benda purbakala sebuah perahu pada masa kerajaan Majapahit. Hal itu diketahui setelah pihak Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep diundang Direktorat Jenderal (Dirjen) Kebudayaan dan Purbakala pada akhir bulan Juni lalu, tepatnya 29 Juni 2009 di ruang Rapat Dirjen Sejarah dan Purbala.

Hal tersebut diakui Kepala Disbudparpora Kabupaten Sumenep, Drs. Ec. H. Moh. Nasir, MM kepada News Room tadi pagi Sabtu (11/07). Menurutnya, dalam rapat tersebut di sepakati, tempat wisata di Kabupaten Sumenep akan menjadi monument bersejarah tersebut. Sebab, selama ini dari beberapa peneliti baik dalam dan luar negeri banyak ditemukan berbagai macam benda-benda purbakala di kepulauan yang ada di Sumenep.

"Ini sebuah gagasan dari Dirjen Sejarah dan Purbakala bersama Komunitas Peduli Mojopahit. Disamping juga merupakan bentuk perwujudan kerjasama antara Jepang dan Indonesia untuk melestarikan keberadaan benda-benda purbakala di Indonesia,"ujar H. Moh. Nasir.

Dijelaskan, saat ini masih mencari betuk kapal tempo doeloe itu bersama para pakar sejarah yang ada di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Diantaranya dari ITS, UNDIP dan UI. Disamping itu juga mendatangkan pakar sejarah dan peneliti benda-benda bersejarah dari Prancis dan Jerman.

Sedangkan mengenai bentuk kapal yang akan digarap oleh para pengrajin asli putera daerah Sumenep sendiri, diperkirakan panjang perahu 20 hingga 25 meter dengan lebar menyesuaikan, dan 2 hingga 3 tiang layar berbentuk persegi. Sedangkan bentuk tubuh kapal berbentuk V2 endit, serta berbagai bentuk yang akan dipertimbangkan dalam pelaksanaannya.

Diperkirakan pada awal Oktober 2009 jelas H. Moh. Nasir sudah mulai di garap. Diharapkan, dengan adanya monument perahu Kerajaan Mojopahit tersebut akan berdampak pada kunjungan wisata bagi Masyarakat Kabupaten Sumenep dan lainnya, baik dalam maupun luar negeri. Sebab, diperkiraka pasca realisasi Jembatan Suramadu, diperkirakan kunjungan wisata ke Madura, khususnya ke Sumenep akan menjadi tujuan para wisatawan, karena jarak dengan ibu kota Jatim sudah tidak terhalang oleh lautan lagi.

Seluruh Tulisan Diatas Bersumber dari : www.sumenep.go.id

Finalisasi Bacabup PKB di DPP

2010-01-07T01:59:00.001-08:00

SUMENEP - Meski konvensi bakal calon bupati (bacabup) PKB yang digelar Selasa (5/1) lalu memastikan KH Abuya Busyro Karim meraih suara terbanyak, namun ketiga calon lain masih tetap berpeluang. Sebab, ternyata berdasarkan aturan di PKB, semua kandidat bacabup harus diikutkan fit and proper test di DPP (dewan pimpinan pusat) PKB.

Dengan demikian, ketiga kandidat bacabup lainnya, KH Ilyasi Siraj, KH M. Tzabit Khazin, dan KH Moh. Saleh Abdullah, masih memiliki peluang sama. Padahal, dalam konvensi mereka harus mengakui keunggulan suara Busyro.

Sebelumnya, DPC PKB melalui ketuanya KH Unais Ali Hisyam mengatakan, dari empat kandidat hanya dua yang akan diusung ke DPP. Namun, hal ini diluruskan lagi oleh Unais. Berdasarkan aturan, minimal dua kandidat yang diusung ke DPP.

"Sehingga, dengan demikian kedua kandidat lain juga masih berpeluang mengikuti fit and proper test di DPP," kata Unais dalam keterangan persnya di kantor DPC PKB di Jalan Imam Bonjol kemarin (6/1).

Terkecuali, sambung Unais, kedua calon yang tidak bersedia untuk diikutkan ke DPP. Tetapi, desk pilkada tetap memastikan akan mengikutkan semua kandidat. "Sesuai aturan, kita ikutkan semua ke DPP. Nanti, finalisasi di DPP," paparnya.

Untuk mendapatkan gambaran objektif, DPP akan memertimbangkan sejumlah hal. Mulai dari hasil konvensi, hasil survei hingga hasil akhir fit and proper test.

Seperti diketahui, KH Abuya Busyro Karim memimpin perolehan suara dengan total suara 229 suara. Busyro memeroleh suara terbanyak di arena konvensi. Di bawahnya secara berurutan, KH Ilyasi Siraj dengan perolehan 93 suara, KH M. Tzabit Khazin dengan 31 suara.

Sedangkan KH Moh. Saleh Abdullah tidak memeroleh dukungan sama sekali. Banyak informasi yang beredar, dukungan kepada Saleh Abdullah dialihkan kepada salah satu kandidat.

Konvensi sendiri melibatkan sedikitnya 356 suara yang memilih 4 bacabub PKB. Di antaranya, 328 pemilih dari tingkat ranting, 27 pemilih dari tingkat PAC dan 1 pemlih dari tingkat DPC. (zid/rd/jp.com/radensyaiful)

Desak Perpanjangan Perintis

2010-01-04T02:13:00.000-08:00

Senin, 04 Januari 2010 ]

Dinilai Hambat Perekonomian Warga

SUMENEP-Upaya pemkab dalam meningkatkan pelayanan transportasi laut ke sejumlah kepulauan harus lebih ditingkatkan. Sebab, hingga kini transportasi laut untuk Kalianget-Sapeken misalnya, mengalami kekosongan. Itu setelah KM Bintang pengganti KM Amukti Palapa (Perintis) habis kontrak pada Kamis (31/12) lalu.

Padahal, menurut Nur Asyur, anggota DPRD Sumenep, transportasi laut merupakan ruh dari aktivitas ekonomi warga kepulauan. Sebab, terang wakil rakyat asal kepuluan itu, jika transportasi ke kepualuan seperti Sapeken tidak ada, akan berdampak pada lambannya aktivitas ekonomi. Beberapa produksi yang dihasilkan warga Sapeken tidak akan didistribusikan secara cepat ke daerah lain.

Begitu pula pendistribusian beberapa bahan pokok yang dibutuhkan oleh warga Sapeken dari daratan akan lamban. "Jangankan kosong, sedikitnya alokasi jadwal operasi kapal tiap bulannya ke kepulauan saja akan menghambat aktivitas ekonomi warga," terang anggota DPRD asal PKS ini.

Karena itu, dia mengharapkan pemkab segera melakukan perpanjangan kontrak Kapal Perintis. Setidaknya, kapal yang ada seperti Darma Bahari Sumekar (DBS) I atau Kapal Cepat Ekspres Bahari 3C diperbantukan agar beroperasi ke Sapeken.

"Saat ini tidak terasa karena masih ada perahu kayu. Namun yang kami hawatirkan ketika musim angin nanti, perahu tidak bisa beroperasi dan sembako di kepulauan bisa saja mengalami kekurangan," terang Nur Asyur.

Karena itu, beberapa waktu lalu pihaknya mendatangi Dishub Pemprov Jawa Timur. "Tranportasi kapal ke Sapeken menghambat aktifitas ekonomi di kepulauan," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep Aminullah mengatakan, perpanjangan kontrak Kapal Perintis (KM Amukti Palapa) masih dalam proses. Pihaknya sudah mengusulkan ke pemprov terkait perpanjangan kontrak tersebut. Namun, hingga kini masih belum ada jawaban.

Dia menjelaskan, jika kekosongan kapal berkelanjutan, untuk sementara dibantu DBS I atau kapal Kapal Cepat Ekspres Bahari 3C. "Kami sudah koordinasi dengan Pemprov Jatim saat ini masih dalam proses," terang dia saat dihubungi melalui telepon. (c22/zid/jp.com/rs)

Otoda Sumenep Perlu Kajian Khusus

2009-12-28T01:17:00.001-08:00

SUMENEP-Pelaksanaan otonomi daerah (otoda) masih memerlukan kajian serius untuk perkembangan lebih baik. Buktinya, di lapangan disinyalir penerapan otoda belum bisa maksimal dalam realisasinya.

Informasi yang dihimpun koran ini, pelaksanaan otoda tidak optimal karena banyak program yang seharusnya ditangani daerah ditangani pemerintah pusat. Sehingga, dalam penentuan kebijakan tidak melihat kondisi nyata di lapangan.

Salah satu contoh penentuan yang tidak memperlihatkan kondisi lapangan terkait daerah tertinggal. Dalam keputusan pusat, Sumenep tidak termasuk dalam kategori tertinggal. Sedangkan daerah lain yang ada di Madura mulai dari Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan masuk dalam kategori daerah tertinggal.

Secara kasat mata, kenyataan ini memang membanggakan karena Sumenep bisa dikatakan daerah mapan. Namun, jika dilihat secara mendalam, Sumenep juga sama dengan kabupaten lain di Madura. Apalagi, data kemiskinan memang masih tinggi. Dan, ini juga bisa dilihat dalam masyarakat kepulauan yang bisa dikategorikan sebagai tertinggal.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrory, penentuan yang demikian sangat disayangkan. "Penentuan terkait rumah tertinggal itu diputuskan oleh pusat yang tidak mengerti kondisi sebenarnya di lapangan," katanya.

Idealnya, daerah yang mengajukan usulan terkait hal tersebut. Sebab, yang mengetahui medan sebenarnya pemerintah daerah. "Jadi, kalau ada penentuan yang berkaitan dengan daerah mestinya melibatkan pihak daerah, atau dilimpahkan pengurusannya kepada daerah. Ini lebih bagus," cetusnya.

Tidak hanya itu. Seperti dalam otonomi pendidikan yang masih banyak ditangani pusat, daerah hanya banyak menjalankan teknisnya saja. "Seperti pelaksanaan UAN masih harus dilaksanakan serentak semua daerah yang merupakan instruksi pusat. Meski sekolah memiliki kurikulikum berbasis sekolah, itu tidak cukup," jelasnya.

Itu sebabnya, perlu kajian ulang terhadap otoda. Itu agar serius dan memiliki arah yang lebih baik ke depan. Terutama, pelaksanaan otoda yang ada di desa-desa. Sebab, dalam kajian hingga saat ini, desa seakan tidak memiliki wewenang dan cenderung ketergantungan kepada pemerintah kabupaten. (c26/zid/jp.com/rs)

Ilyasi Diantar Tokoh Penting, Daftar Bacabup PKB, Klaim Didukung Ancab

2009-12-14T23:54:00.000-08:00

SUMENEP-Hari keenam pendaftaran bacabup dan bacawabup, kantor PKB Sumenep kedatangan tamu istimewa. Yakni, KH Ilyasi Siraj, salah satu tokoh kiai yang juga mantan Ketua PCNU dan mantan anggota DPR RI.

Yang menarik, Ilyasi mendaftar ke ruang desk pilkada sekretariat PKB dengan diantar beberapa keluarganya yang juga mempunyai peranan penting di Sumenep. Keluarga yang mengantar bacabup tersebut antara lain KH Ramdlan Siraj, kakak kandungnya, KH Imam Hasyim yang tak lain kakak sepupu sekaligus mertua.

Tak ketinggalan, turut mengantar sejumlah tokoh masyarakat lainnya. Seperti KH Amiruddin Jazuli dan KH Sufyan Nawawi sebagai perwakilan pendukungnya dari Kecamatan Pragaan. Lalu, Ketua Gappensi H Nawawi Makki, Pimpinan DKC Garda Bangsa H Humaidi, serta beberapa pendukung lainnya.

Mobil iring-iringan tersebut tiba di sekretariat PKB di Jalan Imam Bonjol Sumenep sekitar pukul 15.00. Sesampainya di sekretariat PKB, Ilyasi langsung masuk ke ruang desk pilkada PKB. Di ruangan, rombongan diterima beberapa petugas. Di antaranya K Abdul Hamid Ali Munir yang melayani proses pendaftaran dan petugas lainnya yang sudah menunggu kedatangan mereka.

Dari pantauan koran ini, di ruang desk pilkada Ilyasi terlihat berdialog dengan panitia. Di sana, ketua Dewan Pendidikan Sumenep ini tampak santai dan sumringah. Maklum, di ruang desk ini pula Ilyasi didampingi sejumlah tokoh penting.

Tidak lama di dalam ruang desk tersebut, mantan anggota DPR RI didampingi Ramdlan Siraj dan Imam Hasyim serta tokoh masyarakat lainnya mengadakan jumpa pers di salah satu tempat di ujung barat sekretariat.

Dalam jumpa pers tersebut, Ilyasi mengatakan, dirinya optimistis akan memenangkan kompetisi dalam konvensi bacabup PKB. "Kami sudah koordinasi mulai dari tingkat ranting hingga cabang. Hasilnya, separuh ancab (anak cabang) dipastikan sudah mendukung saya," katanya kepada wartawan kemarin.

Terkait dengan wakil yang akan mendampinginya, mantan ketua PC NU Sumenep ini menyerahkan kepada partai. Menurutnya, pilihan konferensi lebih baik daripada pilihan perorangan. "Saya serahkan kepada partai saja, biar partai yang menentukan. Siapa pun yang terjaring kami siap untuk bekerjasama," cetusnya.

Hal yang sama disampaikan Ramdlan Siraj. Orang nomor satu di Sumenep ini mengatakan, secara pribadi mendukung langkah yang diambil adiknya. "Sebenarnya saya mendukung Ilyasi ini bukan karena famili. Tapi karena sosoknya yang memang layak untuk didukung," cetusnya.

Sementara Imam Hasyim mengatakan, mengawal pengasuh Ponpes Nurul Islam Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto dalam mendaftar bukan atas nama pimpinan DPRD. "Sama. Saya ke sini juga bukan atas nama dewan. Dia (Ilyasi, Red.) adalah sepupu saya," ujarnya. (uji/ed/advertorial/jp.com/rs)

Monopoli Konsultan Terbukti, Tangani 99 SD dari 102 Penerima DAK

2009-12-14T23:40:00.000-08:00

SUMENEP-Monopoli konsultan pada program bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sulit dibantah. Pasalnya, salah satu konsultan, Ahmad Khuzairi, mengakui bahwa dirinya menangani banyak sekolah dasar (SD) yang mendapatkan bantuan DAK.

Informasi yang dihimpun koran ini, Ahmad Khuzairi mendominasi konsultan dalam membuat perencanaan dan pengawasan terhadap sekolah penerima DAK. Dalam pengakuannya, ada 99 SD dari 102 penerima DAK yang meminta jasanya untuk menjadi konsultan. Tiga sekolah yang absen, yakni SDN Semaan, SDN Mantajun, dan SDN Banasare II, semuanya di Kecamatan Rubaru.

Kenyataan ini berbanding terbalik dari anggapan pihak disdik (dinas pendidikan) yang menyatakan bahwa konsultan terdiri dari 12 orang (12/12). Dilihat secara kasat mata, data yang tidak menggunakan bantuan konsultan Ahmad Khuzairi hanya tiga SD. Berarti kalau masing-masing dari tiga SD tersebut menggunakan satu konsultan, otomatis konsultan yang diperlukan hanya empat orang dengan Ahmad Khuzairi.

Memang, dalam pekerjaannya konsultan Ahmad Khuzairi tidak hanya bekerja seorang diri. Melainkan dibantu 11 orang lainnya. Namun semuanya tetap berada di bawah kendali Ahmad Khuzairi. Dan mereka diperkirakan hanya buruh, bukan dalam posisi konsultan yang sebenarnya.

"Kita tidak berjalan sendiri, melainkan memiliki tim sebanyak 11 orang yang bergerak ke bawah untuk mengawasi jalannya pembangunan. Ini kita lakukan untuk optimalisasi kerja," jelas Akhmad Khuzairi yang dikonfirmasi melalui saluran telepon.

Dan, terangnya, masalah pembayaran pendamping tersebut dibayarnya dengan dana yang diminta dari pihak sekolah sebesar Rp 1 juta per ruang. "Nominal Rp 1 juta yang kita minta ke sekolah itu untuk pembuatan perencanaan. Seperti gambar bangunan dan pembayaran dari pihak pendamping."

Sekadar diketahui, Ahmada Khuzairi menangani 99 sekolah dari 102 penerima dana DAK. Dan 25 sekolah yang ditangani mendapat jatah dua ruang. Sedang untuk sisanya, sebanyak 74 mendapatkan jatah tiga ruang. Dan kalau diuangkan, total nominal yang dikantonginya cukup besar. Untuk 25 sekolah dengan jatah dua ruang, konsultan mengumpulkan dana Rp 50 juta. Sedang untuk 74 sekolah dengan masing-masing tiga ruang, bisa mengeruk dana Rp 222 juta. Jadi untuk keseluruhan SD yang ditanganinya, dipastikan mendapat dana sebesar Rp 272 juta.

Belum lagi ditambah dengan permintaan konsultan terkait masalah pembuatan surat pertanggungjawaban (Spj) yang akan dibuat. Karena dipastikan untuk pembuatan Spj pihak konsultan akan meminta ke pihak sekolah.

"Saya kira, tidak ada yang gratis mas. Kalau kemudian kita tidak meminta dana kepada pihak sekolah, dari mana kita mendapatkan untuk biaya administrasinya. Seperti materai dan lain sebagainya," pungkasnya.

Sementara itu, dugaan monopoli oleh seorang konsultan ditanggapi serius kalangan LSM. Ketua LSM SANGO Dayat mengatakan, jika ada konsultan yang memegang sampai 25 proyek DAK patut dipertanyakan. Apalagi, kata dia, sampai memegang 99 sekolah.

"Seberapa banyak tenaga ahli yang dipunyainya. Jika satu atau dua tenaga, maka patut dipertanyakan rasio kemampuannya. Saya khawatir memang ada kekuatan lain alias kongkalikong dari awal yang mengatur soal ini," katanya.

Untuk itu, Dayat menyarankan sudah sewajarnya jika pihak terkait bisa memberi penjelasan detil soal keterlibatan konsultan. Sebab, akunya, jika dibiarkan akan menjadi preseden buruk dalam hal penanganan proyek DAK di sekolah. (c26/zid/ed/jp.com/rs)

Puskesmas Kwanyar Raih Pelayanan Publik Percontohan Se Jawa Timur Hasil Kerja Keras sejak Berubah pada 2005

2009-12-08T00:59:00.000-08:00

Prestasi demi prestasi terus diraih Puskesmas Kwanyar. Semangat perubahan yang diusung segenap karyawan membuat puskesmas di pesisir selatan Kabupaten Bangkalan ini semakin baik. Terakhir, puskesmas ini menjadi salah satu terbaik pada Lomba Pelayanan Publik Percontohan 2009 Se Jawa Timur. Berikut kisahnya.

AHMAD MUSTAIN SALEH, Bangkalan

---

BERSIH dan elok. Itulah yang bisa dirasakan koran ini ketika menginjakkan kaki di Puskesmas Kwanyar. Di lingkungan pusekesmas ada taman dengan desiran air mancur. Saat sampai, koran ini juga disambut beberapa petugas yang cukup ramah menanyakan keperluan dari kedatangan koran ini.

Ketika ini menyampaikan ingin bertemu dengan kepala puskesmas, seorang gadis mengantarkan ke sebuah ruangan. Dalam perjalanan menuju ruang lobi puskesmas, pemandangan beberapa pasien yang sedang rawat inap terlihat di beberapa ruangan.

"Mohon maaf Mas, karena hari Sabtu (5/12), Ibu Yusro (kepala puskesmas, Red) sedang tidak ada di kantor. Tapi kami sudah hubungi dan dimohon menunggu sebentar," kata gadis pengantar itu sembari mempersilakan koran ini duduk sebuah sofa empuk.

Tak berselang lama, seorang perempuan berperawakan tinggi berjilbab menyapa dengan ramah. Dialah Drg Yusro, kepala Puskesmas Kwanyar, yang bertugas di sana sejak 2005 lalu. "Maaf kalau membuat menunggu lama. Maklum tadi masih ada tamu yang harus kami layani," ujarnya sembari menjabat tangan koran ini.

Secara lugas dan jelas, Yusro menjawab pertanyaan koran ini seputar perkembangan pelayanan puskesmas. Diceritakan, perubahan yang terjadi di Puskesmas Kwanyar sejak empat tahun lalu bukan hanya karena kehendak dirinya. "Para pegawai di sini yang ingin berubah. Karena mereka ingin, saya hanya tinggal memotivasi saja," ujarnya merendah.

Sebelum 2005, keberadaan Puskesmas Kwanyar memang cukup memprihatinkan. Warga Kwanyar memilih berobat ke Puskesmas Tanah Merah atau Puskesmas Blega daripada datang ke puskesmas yang ada di kecamatan mereka. "Hal itu yang membuat pegawai di sini tertantang melakukan perubahan. Alhamdulillah, hasilnya seperti sekarang ini," katanya.

Semangat ingin berubah dari staf saat Yusro menjabat kepala puskesmas dimulai dari kegiatan kecil. Selama enam bulan, para pegawai berkutat dengan kegiatan gotong royong membersihkan semua sudut ruangan puskesmas yang kotor dan kumuh. Upaya mereka ingin memperbaiki Puskesmas Kwanyar bersambut dengan kebijakan Bupati Bangkalan Fuad Amin.

"Pada 2006 kami dapat dana perbaikan dan pembangunan puskesmas. Kami benar-benar manfaatkan dana tersebut untuk membesarkan puskesmas ini. Dulu, kami hanya punya enam bed rawat inap, sekarang sudah ada 26 bed," ungkapnya.

Semangat pembangunan dari Pemkab Bangkalan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan di Kwanyar juga dibarengi inovasi tiada henti dari staf puskesmas sendiri. Mulai 2006 lalu, Puskesmas Kwanyar sudah mampu menciptakan sebuah terobosan WC tidur bagi penderita diare. Saat itu Puskesmas Kwanyar menjadi yang pertama di Kabupaten Bangkalan yang mampu menggunakan oksigen sentral.

"Semua peralatan itu kami buat dengan harga murah, karena berdasarkan ide dari teman-teman di sini. Sekarang kami juga sudah ciptakan kendi sehat bagi penderita TBC," terangnya.

Dengan berbagai perubahan disertai inovasi tiada henti itu, kini Puskesmas Kwanyar dikenal dengan pelayanan yang bersih, nyaman, dan murah. Yusro menegaskan, kebersihan puskesmas memang harus terus dijaga agar pasien cepat sembuh. Kenyamanan juga terus diciptakan dengan beragam inovasi di bidang sarana maupun dari petugas medis sendiri.

"Kami sediakan pelayanan secara murah. Sebab, untuk urusan kesehatan, pemerintah memberikan subsidi dalam jumlah besar. Kami juga mampu memanfaatkan peralatan lokal yang murah guna membantu pasien," tuturnya.

Semangat untuk selalu memuaskan pasien itulah yang membuat kunjungan pasien di Puskesmas Kwanyar terus meningkat. Apalagi pihak puskesmas saat ini juga mampu mengajak masyarakat ikut terlibat menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan sekitar. "Tokoh ulama, tokoh masyarakat, dan masyarakat sebagai mitra kesehatan sejak empat tahun lalu sudah terbentuk di sini. Mereka benar-benar sudah membantu dan percaya pada petugas disini," akunya.

Perjuangan mereka membuat Puskesmas Kwanyar berhasil meraih pelayanan terbaik tingkat Jawa Timur 2009. Penghargaan diserahkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Grahadi Surabaya pada peringatan HUT Korpri (30/11) lalu. Yusro mengakui keberhasilan Puskesmas Kwanyar berkat dorongan penuh Pemkab Bangkalan. "Saat itu Bapak Bupati memang juga menggelar lompa pelayanan publik terbaik. Setelah kami terpilih, kami selanjutnya ke tingkat bakorwil mewakili Kabupaten Bangkalan hingga tingkat Jatim dan menang. Ini adalah kebanggaan semua masyarakat Bangkalan," ujarnya.

Ke depan, kata Yusro, Puskesmas Kwayar akan terus melakukan perbaikan. Beragam inovasi siap mereka aktualisasikan guna membuat pelayanan publik berupa perhatian akan kesehatan di Bangkalan menjadi semakin baik. "Kami akan terus dukung semangat Bapak Bupati agar masyarakat Bangkalan tidak ditelantarkan di bidang kesehatan dan bidang pendidikan," katanya. (*)

Kritik-Unjuk Rasa sebagai Koreksi

2009-12-08T00:58:00.001-08:00

BUPATI Pamekasan Khalilurrahman rupanya tidak mau dikatakan tertutup. Buktinya, dia mengaku sangat apresiatif dengan mahasiswa yang sering melakukan kritikan dan unjuk rasa.

Bupati menjelaskan, masukan dan kritikan dari semua pihak, termasuk mahasiswa, sangat diharapkan pemerintah. "Kritikan dan masukan dari mahasiswa, termasuk unjuk rasa yang konstruktif, sangat membantu untuk mengoreksi kinerja pemerintahan," ujarnya.

Mantan anggota DPRD Jatim itu meminta, mahasiswa juga aktif dalam membantu pembangunan di Pamekasan. Selain itu, masukan terhadap pemerintah sangat diharapkan. "Pemerintahan akan semakin baik, jika dikoreksi secara bersama-sama," ujarnya dalam orasi kebudayaan yang digelar PMII di gedung SMKN 3 kemarin (5/12).

Dia juga menegaskan, dengan selesainya jembatan terpanjang di Indonesia, Pamekasan harus mengejar banyak ketertinggalan. "Minimalisasi egoisme sektoral atau terlalu fantik pada golongan," ujarnya.

Untuk mempercepat pembangunan, pihaknya tidak akan segan-segan untuk melibatkan masyarakat. "Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang mampu melibatkan masyarakat," pungkasnya. (bus/abe/ed)

Mengintip RAPBD 2010 Prioritaskan Pendidikan, Kalah dengan Pembangunan Fisik

2009-12-08T00:55:00.001-08:00

PRIORITAS pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan sudah cukup lama bergaung di Kabupaten Sampang. Bahkan, hingga saat ini gaungnya masih bisa didengar. Namun, pada kenyataannya, dana sebesar Rp 766.638.800.371,76 yang dimiliki Sampang pada 2010 masih dianggap belum pro pendidikan, kesehatan, dan hal-hal lain yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Perjalanan menentukan RAPBD saat ini sudah melewati pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS). Hanya, prioritas untuk pendidikan dan kesehatan masih dipertanyakan. Sebab, kisaran anggaran pendidikan dan kesehatan masih di bawah pembangunan yang bersifat fisik.

Sebelumnya salah satu anggota badan anggaran DPRD Sampang sempat mempersoalkan alokasi dana untuk belanja tak langsung yang mencapai Rp 437.163.959.640, sedangkan alokasi untuk belanja langsung hanya mencapai Rp 329.474.840.731,76. Kali ini masalah yang dipersoalkan lebih mengerucut lagi. Yakni, hanya membahas alokasi belanja langsung sebesar Rp 329.474.840.731,76. Ini disebabkan anggaran belanja langsung merupakan anggaran yang menyentuh masyarakat banyak.

Dalam PPAS menujukkan, urusan pendidikan paling besar di antara urusan lainnya, dengan kisaran sementara Rp 72.168.345.050,00. Namun jika dibanding dengan besaran nominal yang dianggarkan untuk pembangunan yang bersifat fisik, jumlah itu masih ada di bawahnya.

Anggota Komisi C DPRD Sampang, Halil, mengatakan, prioritas terhadap sektor pendidikan perlu dipertanyakan. Alasannya, untuk sektor pembangunan fisik dan yang lainnya masih lebih tinggi. Dia memberikan contoh konkret yang tertera pada PPAS 2010. Anggaran untuk pekerjaan umum, perumahan, dan penataan ruang jumlahnya sudah melebihi sektor pendidikan.

"Kalau dilihat dari setiap item, tentu urusan pendidikan yang ditangani dinas pendidikan anggarannya paling besar. Namun, jika dihitung lagi, tetap saja pembangunan fisik lebih banyak," ungkapnya saat dihubungi melalui salauran telpon.

Sementara itu, dari data anggaran yang tercantum dalam PPAS tertulis, untuk tiga urusan yang disebutkan oleh Halil menunjukkan jumlah anggaran fisik mencapai Rp 92.397.216.538,66. Angka ini merupakan penjumlahan dari dana pekerjaan umum sebesar Rp 65.133.355.675,20, dana untuk perumahan dianggarkan sebesar Rp. 13.654.083.145,67, dan dana untuk penataan ruang berkisar Rp. 13.609.777.717,79.

Anggaran tersebut masih belum termasuk anggaran lainnya. Seperti, perencanaan pembangunan sebesar Rp 5.466.653.616,55), anggaran perhubungan Rp 7.938.644.249,91) atau untuk otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat kepegawaian dan persendian yang mencapai Rp. 47.308.749.258,00.

"Tentu jumlah itu menjadi sangat ironis ketika SDM Sampang dituntut agar berkualitas dalam menyongsong ketatnya persaingan pasca-Suramadu," terang Halil.

Meski demikian, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sampang yang sekaligus Ketua DPR Dewan Imam Ubaidillah mengatakan, yang diajukan oleh pemerintah tidak keluar dari visi misi utama. "Anggaran yang diajukan pemkab masih dalam rangkaian mencapai persatuan demi kesejahteraan umat. Bahkan, eksekutif masih konsisten dalam memprioritaskan pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan. Kalaupun hasil pembahasan ada perubahan, itu pun sifatnya sedikit," kata Imam saat ditemui Sabtu (5/12).

Ditanya mengenai alokasi pembangunan fisik yang lebih besar dari pada pendidikan, Imam tidak sepakat. Menurut dia, pembangunan fisik berupa sarana pendidikan juga untuk membangun pendidikan di Kabupaten Sampang. Imam berargumentasi, pendidikan tidak mungkin bisa berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk diketahui, rancangan anggaran pandapatan dan belanja daerah (RAPBD) Sampang 2010 baru selesai pada persetujuan KUA dan PPAS Kamis (3/12). Pembahasan dilakukan oleh banggar dengan tim anggaran eksekutif.

Menurut Sekretaris DPRD A. Malik H. Mansyur, saat ini anggota DPRD menungu rencana kerja (RKA) dari setiap setiap SKPD (satuan kerja pernagkat daerah). "Jika dibandingkan dengan PPAS, RKA jauh lebih terinci. Di sana program dan anggarannya dijelaskan satu persatu. Setelah RKA disahkan dan ditandatangani, proses selanjutnya adalah koreksi dari pemprov," terangnya. Dia menegaskan, RAPBD harus selesai selambat-lambatnya akhir Desember ini.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Hermanto Subaidi menyangkal jika pihak pemerintah tidak memprioritaskan pendidikan. Alasannya, pembangunan pendidikan juga harus ditopang dengan sarana yang memadai.

"Kita masih tetap konsisten untuk memprioritaskan pendidikan dan kesehatan. Tidak hanya dari APBD kabupaten, kita juga akan berkoordinasi untuk memdapatkan dari APBD provinsi dan APBN," katanya kemarin. (fei/mat)

Jangan Mengulang Program Tahun Lalu

2009-12-08T00:52:00.000-08:00

ANGGARAN pendapatan dan belanja (APBD) Pamekasan 2010 terancam defisit. Itu lantaran pemasukan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan. Tapi, defisit ini akan ditutupi dengan pembiayaan netto sebesar Rp 47.592.000.000.

Berdasar data sementara, Pamekasan memiliki APBD sebesar Rp 656.544.751.108. Ini terdiri atas pendapatan asli daerah Rp 37.093.681.437, dana perimbangan Rp 579.090.785.415.78, dan pendapatan lain-lain yang sah Rp 40.360.284.255. APBD direncanakan untuk belanja rutin dan publik sebesar Rp 704.136.751.108. Akibat pemasukan yang lebih kecil dari pengeluaran dana ini, APBD 2010 dibayang-bayangi defisit sekitar Rp 47.592.000.000.

Dibanding APBD 2009, Pamekasan memiliki APBD 615.801.661.337. Itu didapat dari PAD Rp 33.425.555.235,98, dana perimbanganRp 568.158.029.415, dan pendapatan lain-lain yang sah Rp 14.218.076.685. Dana tersebut dialokasikan untuk belanja tak langsung Rp 447.323.191.267 dan belanja langsung Rp 239.602.535.069. Total pengeluaran mencapai Rp 686.925.726.337. Pada 2009 pun Pamekasan mengalami defisit anggaran Rp 71.124.065.000 dan ditutupi dengan pembiayaan netto sebesar nominal defisit anggaran di tahun lalu.

Wakil Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPRD Pamekasan Khairul Kalam mengatakan, terjadi kenaikan APBD sekitar Rp 50 miliar. Tapi, kenaikan itu tidak berpengaruh pada anggaran untuk publik. Sebab, tambahan dana bakal tersedot untuk belanja rutin. Yakni, pemkab bakal mengalokasikan kepada CPNS baru yang direkrut tahun ini. Kenaikan tidak signifikan karena pos-posnya sudah jelas.

Dia mengingatkan eksekutif untuk memperhatikan program yang berpihak kepada publik. Di tahun-tahun sebelumnya, APBD tersedot untuk membiayai program rutinitas seperti sosialisasi dan pelatihan. Setelah ditelisik, pemanfaat dari program ini kurang menyentuh publik. Apalagi, tutor dan fasilitator yang menjalankan program tersebut justru dari jajaran eksekutif yang mendapatkan honorarium.

Secara ideal, kata Khairul, program lanjutan yang mengacu pada ABK (anggaran berbasis kinerja). Misalnya, tahun ini satker (satuan kerja) tidak boleh mengulang program yang sama seperti tahun lalu, tapi melanjutkan agenda tahun lalu. Namun yang terjadi, dia menemukan satker berusaha mengulang agenda tahun lalu. "Padahal, pengulangan ini langkah mundur dan satker terindikasi tidak inovatif," tandasnya.

Bupati Kholilurrahman sepakat dewan. Dia juga tidak ingin APBD terkuras untuk mendanai agenda seremonial. Apalagi, kegiatan seremonial itu justru habis untuk mendadani kegiatan pelatihan dan sosialisasi.

Menurut bupati, diklat dan sosialisasi bukan tidak penting dalam pembangunan. Tapi, orang pertama di jajaran pemkab ini menilai lucu jika satker tertentu dari tahun ke tahun agendanya pelatihan secara terus-menerus.

Untuk menghindari pengulangan dan seremonial program ini, bupati minta jajarannya benar-benar menampilkan program yang populis. Misalnya, program berkelanjutan pemeliharaan ternak bagi petani. Program disebut berkelanjutan jika pihak penerima program juga bertangung jawab. Cuma, dia menyadari, tidak semua program bertanggung jawab. Seolah-olah, setelah serah terima program, agenda pembangunan telah selesai. "Mestinya kan berkelanjutan dan bergiliran," tegasnya.

Ketua FPMODa (Forum Pemberdayaan Otonomi Daerah) Imam Syafii mengingatkan legislatif dan eksekutif tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Misalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk menguatkan desa. Alasannya, desa sebagai ujung tombak dalam menyanggah kabupaten.

Pada program tahun lalu, Imam mengakui muncul rencana penguatan desa melalui BUMDes. Dia yakin BUMDes dapat menunjang pembangunan desa yang selama ini tergantung kepada kabupaten. Bahkan, dia minta kabupaten juga membentuk BUMD untuk menunjang perekonomian pemkab. (abe/mat)

Membedah RAPBD 2010 untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Tersebar, Kecil dan Sulit Diawasi

2009-12-08T00:50:00.000-08:00

Hampir pasti, semua kabupaten/kota di Jawa Timur kesulitan dalam membuat rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Di beberapa kabupaten/kota, belanja tidak langsung mencapai lebih dari 50 persen nilai APBD-nya. Bagaimana nasib program pemberdayaan masyarakat di tengah himpitan kebutuhan anggaran fisik?

---

BERDASAR segenap peraturan yang dipakai untuk menyusun dan mengelola keuangan daerah, masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memiliki kewenangan untuk membuat programnya sendiri-sendiri. Termasuk dalam hal belanja tidak langsung maupun langsung.

Sementara masing-masing SKPD menyusun dan memperhitungkan alokasi dana untuk program. Kenyataan yang harus dihadapi adalah membengkaknya kebutuhan belanja tidak langsung. Agregat kebutuhan belanja tidak langsung yang di dalamnya adalah gaji pegawai pun akhirnya bermuara pada beban APBD yang membuat pemerintah daerah sulit bergerak di belanja langsung.

Dana Alokasi Umum (DAU) yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan itu tak kunjung naik signifikan. Di Bangkalan, dari RAPBD sebesar Rp 722.373.955.101 hampir ludes karena belanja pegawai sejumlah Rp 420.391.830.355.

Selisihnya dapat dihitung. Hasil pengurangan dari RAPBD dengan alokasi belanja pegawai hanya tersisa lebih-kurang sebesar Rp 301.982.124.746. Dana sisa ini sudah termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang peruntukannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.

"Akhirnya yang bisa dikelola dan nanti akan dibahas tidak lebih dari Rp 110 miliar. Nah, ini nanti alokasinya buat apa? Bisa untuk jalan desa atau melanjutkan proyek-proyek multi years yang sudah ada," ujar Bupati Bangkalan Fuad Amin saat menyampaikan nota RAPBD 2010, 25 November lalu, di ruang paripurna DPRD Bangkalan.

Dari pernyataan tersebut sudah bisa dibayangkan betapa sulitnya Bangkalan di 2010. Terutama dalam hal belanja langsung yang didalamnya ada alokasi anggaran untuk fisik dan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Bangkalan M. Mohni, saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut menyampaikan beberapa hal. Menurut dia, pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat kini ada di sejumlah SKDP. "Itu (program pemberdayaan masyarakat, Red.) tidak kumpul jadi satu anggaran, tapi tersebar. Di dinas koperasi ada, pertanian, kelautan bahkan kehutanan juga ada," terangnya.

Dijelaskan, pemerintah tak memiliki aturan baku terkait besaran yang harus dialokasikan SKPD tertentu dalam program tersebut. Sehingga, SKPD hanya menganggarkan dana untuk keperluan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan yang ada dan proporsional. "Kadang memang harus lebih mengutamakan fisik. Sebab, tidak meneruskan pembangunan fisik yang sudah ada justru akan menimbulkan masalah," tuturnya.

Melihat kondisi itu, pemerintah daerah harus mencari dana-dana lain yang bisa dialokasikan pada pemberdayaan masyarakat. Mengingat Bangkalan harus benar-benar siap menghadapi perubahan pascaoperasional Jembatan Suramadu. "Masih ada harapan. Kami masih berjuang untuk mendapat dana di provinsi," ungkapnya. Sebab, imbuhnya, melihat tren APBD yang makin terbebani oleh belanja tidak langsung, anggaran untuk pemberdayaan masyarakat akan cenderung kecil.

Membuktikan pernyataan Mohni, koran ini meneliti satu per satu program-program SKPD yang diurai dalam rancangan plafon dan prioritas anggaran sementara (PPAS) APBD 2010.

Dalam dokumen setebal 63 lembar itu, koran ini menemukan sedikitnya 24 program yang cenderung berorientasi pada program pemberdayaan masyarakat. Sejumlah 24 program itu terpencar di beberapa SKPD. Mulai dari sekretariat dinas PU bina marga dan pengairan hingga dinas perindustrian dan perdagangan. Besarannya bervariasi, dari Rp 20 juta hingga Rp 4,6 miliar.

Jika benar, sedikitnya 24 program itu benar-benar berorientasi pada program pemberdayaan masyarakat, maka total kasar anggaran sementara minimal sebesar Rp 18 miliar. Menurut ukuran Rp 110 miliar yang bisa dikelola pemerintah Bangkalan, maka jumlah itu terbilang kecil. Akan makin terlihat kecil jika dibandingkan dengan RAPBD Bangkalan yang sebesar Rp Rp 722.373.955.101

Sulit Diawasi

Di samping jauh lebih kecil dari anggaran lainnya, tersebarnya program pemberdayaan masyarakat di sejumlah SKPD membuat pengawasan makin sulit. Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota dewan yang pernah menyatakan RAPBD 2010 Bangkalan masih konservatif dan minim inovasi, Imron Rosyadi.

"Sekarang semua SKPD bisa menjalankan program apa saja sesuai kebutuhannya. Demikian juga dalam hal program pemberdayaan masyarakat itu. Di sisi eksekutif mungkin memang lebih mudah. Tapi untuk pengawasan, penyebaran semacam itu sungguh menyulitkan," ungkap politikus dari Partai Gerindra tersebut.

Menurut dia, pihak dewan pun tak mungkin bisa kembali menggiring agar semua program pemberdayaan masyarakat dijadikan satu paket. Sebab ada aturan yang melegalkan tiap SKPD menjalankan hal tersebut. Terlebih saat anggaran program untuk kemajuan masyarakat itu harus tarik ulur dengan kebutuhan pembangunan fisik.

"Kita harus paham dulu apa yang disebut program pemberdayaan masyarakat yang pyur. Sebab, pembangunan fisik pun bisa diorientasikan pada program itu," terangnya.

Misalnya, sambung dia, pembangunan-pembangunan di wilayah pedesaan yang seharusnya padat karya dan melibatkan masyarakat setempat. Dari sini masyarakat akan mulai berhenti mendikotomi program pembangunan fisik dengan program pemberdayaan masyarakat.

"Jadi tidak sekedar an sich pelatihan, pembekalan atau penyertaan modal saja. Toh dijadikan modal bergulir pun kebanyakan dipakai untuk keperluan yang konsumtif dan habis tanpa menghasilkan apa-apa," ucapnya.

Dengan demikian, kecilnya anggaran untuk pemberdayaan masyarakat harus dipahami sebagai tantangan semua elemen masyarakat. Hal itu akan merubah pola pikir bahwa pemberdayaan masyarakat juga menjadi tanggung jawab semua elemen. Namun, pemerintah tetap yang paling bertanggungjawab untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat ke depan. (nur rahmad akhirullah/ed)

APBD Turun Rp 71 M, Pemkab Diminta Kurangi Kebocoran

2009-11-25T18:37:00.000-08:00

SUMENEP - Tahun anggaran 2010 mendatang semua jajaran pemerintahan harus lebih efisien dalam pengelolaan anggaran. Maklum, APBD Sumenep 2010 diperkirakan mengalami penurunan cukup signifikan.Jika periode anggaran 2009 lalu APBD mendekati Rp 1 triliun (angka pastinya Rp 977 miliar), tahun depan dipastikan turun. Berdasarkan draf yang masuk ke DPRD, penurunan APBD mencapai Rp 71 miliar.Dengan kata lain, kekuatan APBD Sumenep 2010 "hanya" Rp 906 miliar. Secara otomatis, penurunan kekuatan APBD akan berakibat pengurangan sejumlah pos anggaran. Inilah yang dikhawatirkan berakibat tidak maksimalnya pembangunan.Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep, M. Fauzi, mengatakan, pihaknya kini masih dalam proses pembahasan RAPBD 2010. Nah, dari pembahasan itu memang diketahui adanya penurunan kekuatan APBD 2010 jika dibandingkan periode 2009."Draf yang masuk memang begitu (terjadi penurunan, Red). Jika terjadi pergeseran, tapi angkanya tidak akan jauh dari data yang diajukan itu," katanya kemarin siang.Mengacu kepada draf yang diajukan eksekutif (tim anggaran), diketahui adanya beberapa penyebab penurunan APBD 2010. Salah satunya pada item pendapatan daerah. Jika pada 2009 pendapatan daerah mencapai Rp 788 miliar, 2010 hanya naik Rp 815 miliar.Pendapatan daerah ini terdiri dari beberapa item. Antara lain, pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain - lain, pendapatan asli daerah yang sah.Fauzi lalu mengungkapkan, dari draf yang diajukan belanja tidak langsung, terutama untuk belanja pegawai, jumlahnya cukup tinggi. Yakni, sekitar Rp 548 miliar. "Kalau dilihat dari itu, berarti kan APBD hanya banyak membiayai gaji pegawai. Sedangkan program jauh di bawah itu," bebernya.Hal itulah yang diistilahkan Fauzi kurang pro rakyat. Untuk itulah, pihaknya akan tegas meminta eksekutif menjaga dari segi pengawasan. "Jangan sampai orientasinya melawan prinsip efisiensi," tandasnya.Menurut dia, pola pikir aparatur saatnya diubah. Sehingga, mereka tidak lagi berorientasi proyek. Melainkan, orientasi pembangunan dalam kerangka pemberdayaan. "Salah satu cara yang bisa dilakukan agar kekuatan APBD minimal sama dengan tahun lalu, hemat kami dengan mengurangi kebocoran," sarannya.Diungkapkan, berdasarkan hasil survei di lapangan, ada kecenderungan pendapatan yang berasal dari retribusi atau karcis banyak bocor. Misalnya, karcis di pasar. "Ternyata, ada indikasi di mana karcis itu jadi permainan di bawah. Ini kalau bisa diselamatkan kan bagus," pungkasnya.Sementara, Wakil Ketua Timgar Pemkab Sumenep Djasmo belum bisa dikonfirmasi. Koran ini mencoba menghubunginya melalui saluran telepon maupun pesan singkat. Namun, hingga berita ini hendak ditulis tidak juga mendapat respon.Sedangkan menurut Didik Untung Samsidi, wakil ketua Timgar Pemkab Sumenep lainnya, anggaran 2010 memang ada penurunan. Itu disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, dari segi pendapatan asli daerah (PAD). Periode mendatang ada penurunan PAD sekitar Rp 4,2 miliar. Selain itu, ada pengurangan jasa giro deposito yang tahun lalu sudah ditarik sekitar Rp 90 miliar."Lain - lain pendapatan daerah yang sah, seperti bantuan keuangan dari provinsi. Tahun ini mengalami penurunan sekitar Rp 4,4 miliar," ungkapnya.Item lain yang juga memengaruhi penurunan APBD adalah sisa anggaran atau silpa (sisa lebih penggunaan anggaran). Tahun lalu silpa mencapai Rp 177 miliar, tapi tahun ini hanya sekitar Rp 60 miliar atau berkurang sekitar Rp 117 miliar.Soal peningkatan pengawasan terhadap kemungkinan adanya kebocoran, Didik memastikan eksekutif telah melakukan itu. Dia berani memastikan kebocoran pendapatan daerah bisa ditekan. Dalihnya, fungsi pengawasan dari internal maupun eksternal sudah berjalan. Sementara dalam keterangan terdahulu, Djasmo sempat menjelaskan posisi dana alokasi umum (DAU) 2010. Menurut dia, DAU 2010 naik sebesar Rp 18 miliar dibandingkan 2009. Selain itu, dana alokasi khusus (DAK) juga mengalami kenaikan.Berdasarkan data yang ada, besaran DAU pada tahun 2009 lalu sebesar Rp 562 miliar, sedangkan DAU tahun 2010 naik mencapai Rp 580 miliar. Kemudian, untuk DAK 2009 sebesar Rp 34 miliar dan DAK 2010 naik mencapai Rp 54 miliar. (zid/mat/jp.com/rs)

NU Patok Sepasang Cabup-Cawabup

2009-11-19T03:32:00.000-08:00

SUMENEP-Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumenep 2009 menjadi persoalan penting yang harus di sikapi oleh sejumlah kalangan. Salah satunya dari organisasi keagamaan seperti PC NU Sumenep.

Seperti diberitakan sebelumnya, Minggu (15/11) lalu dilakukan silaturahim kiai dan ulama di kantor PC NU. Dalam pertemuan tersebut sempat berhembus isu politik tentang pasangan dalam pilbup, yakni cabup dan cawabup dari kader NU.

KH Abduullah Cholil, selaku ketua PC NU mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan sejumlah kiai dan ulama di kantor NU. Itu dilakukan karena adanya usulan dari beberapa kiai dan ulama beberapa waktu lalu terkait dengan pilkada nanti.

Cholil menegaskan, NU tetap komitmen pada khittahnya, yakni akan tetap netral pada pilkada nanti. Namun demikian, pihaknya tetap berharap terdapat satu pasangan calon dari kader NU sendiri.

Meski demikian, terang Cholil, PC NU Sumenep tidak akan merekomendasikan kader siapa pun sebagai calon pada pilkada nanti. "Kami tidak akan merekomendasikan, melainkan hanya mengharapkan satu pasang calon dari NU," tegasnya.

Cholil juga menjelaskaan, sikap netral NU pada pilkada dilakukan untuk menjaga ukhuwah kalangan nahdliyin. Sebab, menurutnya, jika NU berpihak pada salah satu calon dikhawatirkan akan mengancam ketidak harmonisan warga NU.

Juga, terang Cholil, selebaran hasil istikharah yang beredar beberapa waktu lalu bukanlah hal yang bisa melegitimasi masyarakat untuk mendukung salah satu calon. "Istikharoh itu dilakukan oleh pribadi, jadi bukan patokan," pungkasnya. (c22/zid/rd/jp.com/rs)

Pilkada, NU Pastikan Netral

2009-11-17T03:28:00.001-08:00

SUMENEP-Menyusul beredarnya selebaran yang diduga dikirim oleh salah satu tim sukses (timses) bakal calon bupati Sumenep, PCNU akhirnya memberikan sikap. Intinya, PCNU tetap menyatakan netral dengan realitas yang berkembang mutakhir.

Seperti diketahui, Sabtu (14/11) lalu beredar selebaran di kalangan PCNU. Di mana, selebaran tersebut mengisyaratkan adanya dukungan terhadap salah satu bakal calon bupati. Dan, kejadian tersebut menjelang pertemuan silaturahmi kiai dan ulama se Sumenep.

Ketua PCNU Sumenep KH Abdullah Cholil menuturkan, pihaknya sempat resah dengan selebaran yang ada. "Dan, kita akan tetap konsisten dengan sikap netral NU dalam pilkada 2010 mendatang," katanya.

Dirinya sempat terpojokkan sebagai ketua PCNU akibat beredarnya SMS yang menganggap dirinya berangkat ke Jakarta bersama Ketua Muslimat NU dan salah satu bakal calon untuk menemui seseorang guna mendukung salah satu calon dimaksud.

"Itu tidak benar, fitnah. Mungkin orang yang melakukan itu merasa dirugikan," katanya. Akan tetapi, sambungnya, yang jelas PCNU tidak akan berpihak kepada siapa pun.

Bagaimana dengan hasil istikahrah yang mendukung salah satu calon sebagaimana dalam selebaran tersebut? Abdullah Cholil menuturkan, selebaran itu dikirim oleh orang yang tidak jelas. Dan, istikharah itu bukan sesuatu yang sakral. Sebab, membutuhkan penafsiran. "Istikarah itu disesuaikan dengan maqam atau tindakannya," jelasnnya.

Kendati demikian, dalam silaturahmi kiai dan ulama di kantor PCNU, Minggu (15/11) sempat berhembus isu politik. Dimana, sebagian kiai akan menggandengkan dua kader NU sekaligus untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati. Namun, itu tidak berlangsung lama.

Cholil juga berharap jangan sampai setelah muncul persoalan ada yang menggunakan NU sebagai kendaraan dalam berkampanye atau mengedarkan selebaran atau apa saja yang menimbulkan terbangunnya opini publik. "Ya semoga tidak ada konflik dalam pilbup nanti," harapnya.

Sikap netral diambil oleh kalangan NU untuk menjaga kekompakan dan keharmonisan internal. Sebab, jika tidak netral pasti NU akan terpecah. Sehingga, jangan sampai ada orang yang bernaung di NU mendukung calon dengan membawa instansi. (c26/zid/rd)

DPRD Sumenep Panggil Pertamina Terkait Polemik APMS Masalembu

2009-11-11T00:38:00.001-08:00

SUMENEP - Penanganan masalah bahan bakar minyak (BBM) di Kecamatan Masalembu kini bergulir ke meja DPRD Sumenep. Terbukti, dalam waktu dekat ini DPRD akan segera memanggil pihak Pertamina terkait dengan masalah BBM di daerah tersebut.Hal itu dilakukan menyusul kedatangan sejumlah perwakilan warga Masalembu Senin (09/11) lalu ke Komisi B DPRD. Ketika itu, sejumlah warga di daerah tersebut mengeluhkan tentang BBM. Darul Hasyim, anggota Komisi B DPRD menjelaskan, masalah kelangkaan BBM di Kecamatan Masalembu seringkali terjadi pada tiap akhir bulan. Kuat dugaan, kelangkaan BBM yang sifatnya langganan itu disebabkan adanya Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 11/2009.Untuk diketahui, isi perbub tersebut terkait dengan harga eceran tertinggi (HET) premium dan solar untuk agen penyalur minyak solar (APMS) di Kecamatan Masalembu.Darul menjelaskan, selanjutnya perbub ditindak lanjuti dengan instruksi kepada camat Masalembu Nomor 541/1771/435.021/2009 tentang pendistribusian BBM. Menurutnya, instruksi tersebut terkesan melegitimasi adanya praktik monopoli tentang pendistribusian BBM di Kecamatan Masalembu. Sebab, pihak kecamatan tidak memperbolehkan dan tidak memberi rekomendasi pada pengecer untuk membeli BBM ke daratan. Kecamatan hanya mengizinkan warga membeli ke APMS."Instruksi tersebut memberi kesempatan baik bagi perseorangan maupun kelompok untuk melakukan praktik - praktik monopoli penjualan BBM di Kecamatan Masalembu. Jadi, persoalannya tidak hanya berkenaan dengan harga dan kelangkaan, tetapi praktik - praktik monopoli," terang alumni UGM ini.Sebelumnya, pihak pemkab melalui bagian perekonomian telah dipanggil komisi B. Karena itulah, pihaknya akan memanggil pihak Pertamina untuk mengklarifikasi lebih jauh soal tersebut.Terpisah, Mailianto, pemilik APMS Masalembu saat dikonfirmasi melalui telepon mengatakan, memang seringkali terjadi kelangkaan BBM di daerahnya. Sebab, menurut Maili, pengiriman BBM ke Masalembu hanya berjumlah 32 KL dalam bulan. Karena itulah, jumlah stok BBM tidak memenuhi dengan kebutuhan warga. Namun, terang Maili, saat ini tidak ada kelangkaan BBM di Masalembu. Sebab, menurutnya, sejak sebelum Hari Raya dirinya telah mengajukan ke Pertamina untuk penambahan stok pengiriman BBM."Kini tiap bulan pengiriman BBM ke Masalembu sebanyak 64 KL. Sehingga, tidak ada kelangkaan BBM. Bahkan, pada tiap bulannya over stock," pungkas Maili. (c22/zid/rd.jp.com/rs)

DPRD Sumenep Panggil Pertamina

2009-11-11T00:38:00.000-08:00

Tarung Bebas di Paripurna Hari Ini Penentuan Dua Versi Pimpinan Komisi

2009-11-06T06:24:00.000-08:00

SUMENEP-Kemelut soal dualisme pimpinan komisi di DPRD sepertinya belum juga usai. Terbukti, persoalan tersebut masih akan diselesaikan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan digelar hari ini.

Penetapan adanya rapat paripurna itu didasarkan keputusan rapat bamus (badan musyawarah) DPRD kemarin siang. Rapat bamus sendiri dihadiri oleh semua anggota bamus dari sejumlah fraksi yang ada.

Rapat bamus sendiri dipimpin langsung Ketua DPRD KH Imam Hasyim bersama tiga wakil pimpinan lainnya. Rapat semula berlangsung gayeng. Situasi mulai memanas ketika mulai menyentuh substansi rapat. Yakni, penjadwalan rapat paripurna untuk pengesahan pimpinan komisi.

A. Roekminto yang menjadi motor fraksi kecil (fraksi Golkar, Fraksi PBB, Fraksi PKNU dan Fraksi Keadilan Demokrasi) ngotot agar paripurna tidak dijadwalkan. Alasannya, masih ada persoalan yang belum selesai. Terutama, menyangkut dualisme pimpinan komisi.

Perdebatan di dalam bamus semakin sengit seiring banyaknya pendapat dari semua yang hadir. Namun, karena tidak kunjung ada penyelesaian, akhirnya ketua DPRD meminta yang setuju paripurna mengacungkan tangan.

Karena dari fraksi kecil hanya 8 orang (sisanya sekitar 18 orang dari fraksi besar) akhirnya paripurna tetap disepakati digelar. Rapat bamus yang sempat diskorsing itu pun akhirnya selesai dalam waktu kurang lebih 3 jam.

"Karena terjadi voting di bamus, kami meminta agar ditulis di berita acara. Sebab, prinsipnya kami tetap tidak mengakui pimpinan komisi dari mereka (fraksi besar,Red.)," kata Roekminto kepada wartawan setelah rapat bamus.

Sementara, Ketua DPRD KH Imam Hasyim usai rapat bamus menjelaskan, pihaknya memilih voting karena merupakan jalan terbaik. "Pimpinan itu nahkoda, ingin perahu parlemen ini lajunya baik," katanya.

Untuk itu, tandas Imam, pihaknya berupaya agar segala sesuatunya bisa menjadi lebih baik. Salah satunya dengan menggelar rapat paripurna untuk pengesahan pimpinan komisi.

"Rapat bamus tidak untuk sah atau tidak pimpinan komisi. Semuanya tetap akan dirapatkan di paripurna sebagai rapat tertinggi DPRD," terangnya.

Namun demikian, Imam mengaku lebih condong ke komisi yang didominasi fraksi besar (Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PAN, Fraksi PDIP). Alasannya, pimpinan komisi bentukan mereka lebih solid. "Kami akui memang ada dua surat mengenai versi pimpinan. Tetapi, sesuai risalah dan aturan administrasi lebih tepat mereka (fraksi besar,Red.)," paparnya.

Diakui atau tidak, pernyataan Imam masih melahirkan penafsiran. Sebab, jika memang segala sesuatunya akan dikembalikan ke paripurna, masih ada peluang perubahan pimpinan komisi. Apalagi, jika hari ini paripurna deadlock dan berakhir dengan keputusan voting.

Seperti diberitakan, ada dua pimpinan komisi saat ini. Dari fraksi besar, yang terpilih ketua komisi adalah Abrory (komisi A), Bambang Prayogi REF (komisi B), Hamid Ali Munir ( komisi C), H. Zubaidi (komisi D).Sedangkan dari fraksi kecil yang terpilih ketua, Hasan Mudhari (komisi A), Endang SR (komisi B), A. Fauzi Hasyim (komisi C) dan komisi D Akhmadi Said. (zid/rd/jp.com/rs)

Akhirnya Polisi Selidiki Dugaan Aborsi di Kecamatan Gapura Pastikan Tak Diam, Praktisi Minta Polisi Serius

2009-11-06T06:22:00.000-08:00

Praktik aborsi yang diduga terjadi di Kecamatan Gapura, membuat pihak kepolisian gerah. Buktinya, polres mengambil ancang-ancang untuk melakukan serangkaian penyelidikan.

ZARNUJI, Sumenep

---

MESKI ada upaya kepolisian untuk mengusut, namun terkesan ada yang kurang. Sebab, hingga kemarin Kapolsek Gapura AKP Subagyo masih belum bisa dikonfirmasi. Terutama, terkait keterlibatan polsek dalam mengupayakan antisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan pasien dengan aborsi ilegal.

Berkali-kali koran ini menghubungi Subagyo, namun tidak pernah diangkat. Padahal, nomor telepon seluler dimaksud dipastikan nomor Subagyo yang diperoleh dari anak buahnya di mapolsek.

Sementara, Kapolres AKBP Pri Hartono Eling Lelakon melalui Kasatreskrim AKP Muallimin mengatakan, kepolisian tidak akan tinggal diam terkait dugaan praktik aborsi di Gapura. "Kami akan menindaklanjuti melalui serangkaian penyelidikan," katanya saat dihubungi koran ini kemarin.

Hanya, sambung Muallimin, kepolisian tidak ingin gegabah dalam menentukan langkah maupun sikap untuk merespons aborsi buatan tersebut. Pihaknya masih menyusun rencana lebih matang terkait dengan penertiban dukun yang nekat berpraktik aborsi.

Tidak menutup kemungkinan, penyelidikan terhadap dukun aborsi tidak hanya difokuskan pada satu wilayah di Kecamatan Gapura. Terdapat beberapa titik yang juga akan menjadi target dalam pengembangan penyelidikan selanjutnya.

Seperti diberitakan, warga yang akan aborsi ke IA (inisial dukun aborsi di Gapura) setiap harinya tidak sedikit. Selain hari pasaran (Di Gapura pasaran Selasa dan Sabtu), mereka yang datang dari dalam dan luar kota sekitar 5 orang.

Dihubungi terpisah, Safi', staf pengajar Fakultas Hukum Uinijoyo mengatakan, kepolisian diharapkan segera turun tangan terkait praktik aborsi di Gapura. "Itu (sikap antisipatif kepolisian, Red.) untuk mengantisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan dari aborsi lebih jauh," katanya.

Hal senada disampaikan Ach. Novel, staf pengajar Fakultas Hukum Unija. Menurutnya, praktik aborsi hanya dapat dilakukan sesuai dengan protap medis yang ada. "Misalnya, untuk menyelamatkan si ibu yang sedang hamil maupun janin yang dikandungnya," katanya kepada koran ini kemarin.

Ketentuan tersebut diatur dalam UU No. 23/1992 tentang Kesehatan. Dimana, pasal 15 (1) dijelaskan, dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu. "Meski tindakan aborsi yang didasarkan pada ketentuan masih banyak diperdebatkan. Tapi, tindakan aborsi yang dilakukan secara buatan pasti dilarang," tegasnya. (zid/rd/jp.com/rs)

Awas, Calo CPNS Gentayangan! Datangi Pelamar, Minta Uang Jutaan Rupiah

2009-11-06T06:21:00.000-08:00

SUMENEP-Menjelang penutupan pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Sumenep, calo bergentayangan. Mereka menawarkan jasanya untuk meloloskan pelamar lolos tes PNS pada 21 November nanti. Tentunya, pelamar harus dengan membayar uang jutaan rupiah.

Minimal, pelamar mau membayar 10 persen dari uang yang mesti disetor sebagai jaminan. Sisanya, pelamar membayar setelah diterima jadi CPNS.

Cara yang dilakukan para calo dengan komunikasi intensif dengan calon korbannya. Mereka ada yang datang ke rumah pelamar yang menjadi target. Seorang pelamar mengaku, komunikasi yang dilakukan si calo cukup intensif hingga berulang kali. Ini dilakukan untuk meyakinkan korban agar menggunakan jasanya.

Sumber koran ini menuturkan, ada sebagian pelamar yang memang meminta menggunakan jasa calo agar bisa lulus tes CPNS. Mereka berani membayar berapa pun, asal bisa diterima jadi CPNS.

Kabar maraknya calo CPNS yang gentayangan, diakui panitia rekrutmen pemkab. Carto, panitia teknis, mengaku pihaknya juga sudah mendeteksi gerakan para calo tersebut. "Tapi, sampai saat ini kami belum dapat laporan secara resmi dari pelamar maupun dari masyarakat Sumenep," tuturnya.

Karena itu, dia mengimbau masyarakat waspada dan sigap melaporkan ke panitia jika mendapati adanya oknum yang menawarkan jasanya untuk meloloskan pelamar CPNS. Sehingga, pelamar tidak tertipu oleh orang oknum-oknum yang mengaku bisa meloloskan menjadi CPNS tersebut.

Dikatakan, Bupati M. Ramdlan Siraj sebelumnya memberi peringatan agar tidak mengindahkan para calo yang mengiming-imingi bisa meloloskan pelamar menjadi CPNS. Meskipun, itu bupati sendiri. "Meskipun saya yang menghubungi untuk meluluskan (jadi CPNS), jangan di-reken," kata Carto menirukan perkataan bupati.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Sumenep, Moh. Ali, berharap panitia rekrutmen CPNS agar lebih transparan dan jujur. Itu agar terhindar dari image negatif dalam pelaksanaan CPNS 2009. "Jika terdapat adanya penyimpangan berupa pencaloan, segera tindak tegas", katanya.

Dia mengingatkan, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, panitia rekrutmen CPNS harus transparan berkaitan dengan hasil tes. Baik seleksi administrasi maupun tes tulis. Cara yang paling ideal untuk itu, menurut dia, memublikasikan hasil tes CPNS di media cetak atau paling tidak di papan pengumuman.

Selain itu, anggota dewan dari PPP ini berharap, untuk rekrutmen guru kepulauan lebih memrioritaskan SDM kepulauan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekurangan guru.

"Sebab, banyak guru dari daratan yang tugas di kepulauan, mereka sering pulang ke darat berbulan-bulan. Hal ini mengakibatkan kekurangan guru di kepulauan", tandasnya. (c26/mat/jp.com/rs)

Diduga Pasien Juga Pelajar

2009-11-05T03:01:00.000-08:00

Pasien aborsi tidak hanya dari pasangan suami istri (pasutri). Ada pelajar diduga juga menggunakan jasa dukun untuk aborsi. "Saya pernah bertemu dengan pasien yang masih menggunakan baju sekolah ketika melintas di sana beberapa hari lalu. Kayaknya, dia masih sekolah di bangku SMA berdasarkan bajunya," kata ID, warga Desa Panagan, Kec Gapura, kemarin.

Menurut pria 25 ini, pelajar itu hanya datang sekali dalam tahapan pijatan. Diduga kandungannya baru berumur sebulan. "Saya pernah bertanya ke sekitar warga sana (sekitar IA). Kalau berumur sebulan bisa dilakukan cuma sekali," katanya.

Hanya, ID tidak memastikan asal sekolah pelajar yang didapatinya itu. Sebab, pasien di luarnya pakai jaket. "Lagian waktu itu dia cepat-cepat mengendarai sepeda motor sama cowok yang mengantarnya," dalihanya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Moh. Rais enggan mengomentari dugaan pelajar terlibat dalam praktik aborsi. Alasannya, untuk memastikan keterlibatan pelajar masih dibutuhkan bukti-bukti yang memadai.

"Kalau misalnya sudah diketahui tentang siapa namanya dan di mana alamatnya (sekolahnya, Red) baru saya bisa mengomentari. Kalau masalah aborsi itu kan permasalahan yang tabu, makanya saya tidak mau mengomentari dugaan itu," jelasnya.

Apakah ada laporan pelajar yang didapati aborsi selama ini? Rais memastikan tidak pernah ada. Menurut dia, praktik aborsi yang dilakukan muda-mudi yang masih status pelajar hanya sebatas isu di Sumenep. "Belum ada. Sampai sekarang belum ada laporan yang sampai ke sini (disdik, Red)," sergahnya. (uji/mat/jp.com/rs)

Dukun Beranak Rawan Aborsi

2009-11-05T03:00:00.000-08:00

SEMENTARA ITU, dugaan praktik aborsi di Sumenep menjadi perhatian tersendiri bagi dinas kesehatan (dinkes). Pasalnya, berakhirnya suatu kehamilan sebelum buah kehamilan mampu untuk hidup di luar kandungan mempunyai konsekuensi tinggi.

Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Sumenep dr Fatoni mengatakan, aborsi yang dilakukan secara ilegal berisiko tinggi terhadap kesakitan dan kematian ibu maupun anak. "Khawatir terjadi infeksi atau pun pendarahan," katanya kepada koran ini kemarin.

Dijelaskan, aborsi dapat terjadi karena unsur tidak sengaja. Antara lain karena buah kehamilan terindikasi ada penyakit medis, kesiapan fisik si ibu untuk melahirkan kurang memadai dan aborsi yang dilakukan secara sengaja (ilegal).

Hanya, sambung mantan kepala Puskesmas Rubaru ini, hingga sekarang belum didapati kematian ibu yang diakibatkan karena aborsi. "Belum. Belum ada yang meninggal karena itu (aborsi, Red.) di Sumenep," kata Fatoni sambil menggeleng-gelengkan kepalanya.

Untuk mengantisipasi dampak yang tidak diinginkan tersebut, pihaknya sudah melakukan sosialisasi hingga ke tingkat desa. Bahkan, dinkes tidak segan-segan melibatkan aparat keamanan dalam sosialisasi.

"Kami sudah memperingatkan kepada mereka melalui puskesmas dan bidan desa setempat untuk menghentikan praktik aborsi. Tapi, mereka (dukun aborsi, Red.) tetap saja berpraktik. Malah sering kami ditutupi pintu kalau kami datang ke rumah mereka," ungkapnya.

Berapa jumlah dukun di Sumenep? Pegawai yang baru sebulan bertugas di kesmas dinkes ini belum bisa menjawab secara pasti. Menurutnya, dinkes hanya mengantongi jumlah dukun di Sumenep.

"Kalau dukun sebanyak 630 orang. Tapi, nanti kami akan menginventarisir tersendiri terutama dukun-dukun yang mokong (tidak mengindahkan peringatan insan kesehatan, Red.). Dan, tentu kami juga akan memberikan penanganan yang berbeda," akunya.

Yang ironis justru terjadi di Puskesmas Gapura. Sebagai wilayah yang daerahnya diduga terjadi praktik aborsi, pihak puskesmas terkesan acuh. Kepala Puskesmas Gapura dr Nurul mengatakan, terkait dengan aborsi di wilayahnya masih akan berkoordinasi di internal puskesmas.

"Saya mau koordinasi dulu dengan kepala bidan. Kemudian kami juga akan melaporkan ke dinkes," katanya. (uji/zid/rd/jp.com/rs)

Aborsi lewat Dukun Pijat Masih Ada

2009-11-05T02:59:00.000-08:00

Pasien Antre, Bayar cuma Rp 25 Ribu

Tidak butuh tenaga besar hanya untuk melenyapkan nyawa jabang bayi. Hanya dengan sekali pijat, jabang bayi meregang nyawa. Sungguh mudah dan seperti tak ada dosa. Begitulah praktik aborsi yang diduga terjadi di Kec. Gapura, Sumenep. Berikut ulasan lengkap dan eksklusif dari tim Radar Sumenep.

---

ABORSI tetap menjadi masalah kontroversial. Tidak saja dari sudut pandang agama, juga dari sudut pandang hukum dan kesehatan. Aborsi sendiri yang diartikan sebagai pengguguran kandungan dalam istilah kedokteran dikenal dengan abortus.

Hal itu merujuk kepada pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.

Dalam terminologi bahasa Madura, aborsi merujuk kepada kalimat pendek "e pagegger". Dua suku kata tersebut lazim diucapkan warga untuk menandai proses pengguguran kandungan.

Biasanya, aborsi dilakukan dalam keadaan mendesak. Misalnya, ada keinginan kuat untuk menolak kehadiran seorang anak. Umumnya, dilakukan oleh pasangan di luar nikah. Namun, ada juga pasangan suami istri (pasutri) yang belum siap memiliki momongan akan menempuh jalur aborsi ketika si istri didapati sedang mengandung.

Sementara untuk pengupayaan aborsi, si istri dihadapkan pada beberapa pilihan. Baik melalui dukun, pengawasan dokter yang memang dokter aborsi, maupun melalui obat-obatan yang bisa didapatkan di apotik.

Nah, di kalangan masyarakat menengah ke bawah, aborsi masih lazim. Terutama, aborsi yang melibatkan dukun pijat. Hasil penelusuran koran ini, pemilihan aborsi melalui dukun juga dengan berbagai pertimbangan. Antara lain, karena biayanya lebih murah, informasi dokter yang juga melayani aborsi minim, dan belum tahunya warga terkait aborsi dengan obat-obatan.

Di Sumenep jumlah dukun aborsi yang masyhur dikenal masyarakat cukup banyak. Salah satunya di Desa Gapura Barat, Kec. Gapura. Koran ini mencoba menelusurinya lebih jauh ke tempat tersebut.

Seperti yang disampaikan Hadi Muhsi Mas'ud, tokoh agama yang juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-In'am di Desa Banjar Timur, Kec. Gapura dan salah satu anggota DPRD Sumenep, Suroyo. Dari merekalah koran ini tertarik untuk investigasi lebih jauh terkait praktik aborsi.

Awalnya, koran ini berangkat bersama SM, asal Desa Gersik Putih, Kec. Gapura, Selasa (3/11), sekitar pukul 05.30. Perjalanan pagi itu berharap mendapat giliran pertama saat dipijat.

Tempat yang dituju tampaknya cukup jauh. Harus naik gunung dan turun gunung ke arah utara kecamatan dengan mengendarai sepeda motor. Dan, tiba di rumah si dukun sekitar pukul 07.00.

Sayangnya, perempuan yang juga berniat akan melakukan proses aborsi dengan masa kandungan tiga bulan ini tetap saja harus antre. Dengan waktu sepagi itu, perempuan yang sekarang baru pisah ranjang dengan suaminya ini tetap mendapatkan urutan nomor tiga dari lima orang yang menunggu giliran untuk dipijat.

Dalam waktu yang tidak lama, perempuan yang juga pernah aborsi di tempat dan dukun yang sama itu akhirnya dipanggil juga. Begitu pun koran ini terus mendampingi SM, meski akhirnya tidak diperkenankan masuk hingga ke dalam kamar.

Di dalam kamar, si dukun itu sudah menunggu giliran pasien masuk layaknya seorang dokter yang berpraktik. Kemudian, pasien disuruh berbaring terlentang dengan posisi kepala di sebelah barat dan posisi kaki tengkurap. Lama pemijatan hanya memerlukan sekitar 15 menit hingga 30 menit.

Sedangkan pola pemijatan biasanya dimulai dengan memijat di sebelah atas perut dan secara perlahan diturunkan ke bawah. Selanjutnya dari bagian bawah didorong ke atas. Begitu pun selanjutnya hingga benar-benar sudah merata. "Rasanya sakit kalau sudah dipijat," aku SM.

Sayang, untuk kali ini SM tidak bisa langsung aborsi. SM terlebih dahulu diminta kembali lagi dengan alasan karena harus persiapan. Apalagi, kali ini dia datang baru pada tahap pertama. Sedangkan sang dukun biasanya mengeksekusi janin pada tahap ketiga sampai keempat.

Menurut SM, saat aborsi beberapa tahun lalu dengan suami kedua dari empat suami yang pernah menikahi, dirinya mendatangi dukun tersebut hingga tiga kali. Pada tahapan yang terakhir proses aborsi berhasil. Dari dalam kemaluannya mengeluarkan tetesan darah. Di tempat pemijatan itu dia langsung mengeluarkan darah.

"Tapi masih sedikit. Saya juga disuruh minum-minuman dingin dan sedikit beralkohol supaya cepat keluar," katanya.

Tak berlangsung lama setelah pulang ke rumahnya, SM kembali merasakan sakit perut yang cukup pedih. Perlahan-lahan rasa sakit itu dibarengi dengan keluarnya gumpalan darah dari kemaluannya. Maklum, proses pemijatan saat umur kandungan sudah menginjak tiga bulanan.

Gumpalan-gumpalan darah bagi pasien dengan umur kandungan lebih satu bulan biasanya dibungkus kain kafan. Ini untuk menghormati agar janin tersebut tidak membawa malapetaka bagi orang tuanya.

"Tapi kalau satu bulan karena darahnya encer, biasanya langsung dikeluarkan di kamar mandi dan langsung disiram," ujarnya.

Dengan senggang waktu yang tidak lama dari tahapan akhir aborsi, SM mendatangi kembali ke dukun tersebut untuk memperbaiki struktur angggota perut yang sudah terkena pijatan. Ini untuk mencegah kerusakan jika mengandung lagi di kemudian hari.

Ketika koran ini bersama SM, setidaknya sudah terlihat lima perempuan sedang antre untuk proses aborsi. Mereka berada di teras rumah sang dukun. Sedangkan para pengantar atau suaminya, biasanya diminta duduk di musala pojok selatan sebelah barat rumah tempat eksekusi.

Dari perbincangan koran ini dengan sejumlah tetangga sang dukun (inisial IA), membenarkan adanya praktik aborsi tersebut. Bahkan, anggota DPRD Sumenep Suroyo dari Kec Gapura juga membenarkannya.

Merujuk hasil investigasi koran ini, dugaan praktik aborsi di rumah IA berlangsung sekitar 35 tahun atau sejak IA umur 30 tahun. IA kini berumur sekitar 65 tahun. Dia memiliki seorang anak berumur 40 tahun dan telah dikaruniai dua cucu.

Koran ini sempat kesulitan komunikasi dengan IA lantaran kerap dilarang masuk ke ruang praktik. Namun, berkat desakan akhirnya IA memperkenankan. Tapi, pada saat menemui IA, koran ini mengaku sebagai saudara SM.

Ia menuturkan, menjadi dukun aborsi tidak mudah. Awalnya, dirinya tidak mengetahui praktik memijat. "Kemudian, saya bermimpi ibu saya (almarhumah, Red) seolah-olah menunjukkan minyak di dalam botol di suatu tempat untuk diambil," tuturnya.

Mimpi tersebut datang berkali-kali hingga akhirnya dia bisa memraktikkan pemijatan layaknya dukun pijat pada umumnya. Praktik pun bersambut yang dibuktikan dengan banyaknya pelanggan. Nah, dari permintaan sejumlah pelangganlah, akhirnya dia juga mencoba berpraktik aborsi.

Warga yang akan aborsi setiap harinya juga tidak sedikit. Selain hari pasaran (di Gapura pasaran Selasa dan Sabtu), mereka yang datang dari dalam dan luar kota sekitar lima orang. "Kalau pasaran kadang sampai 15 orang yang datang," tuturnya.

"Biasanya praktik saya tidak di sini (di tempat aborsi yang beberapa hari ini digunakan, Red), tapi rumah saya masih diperbaiki," tambahnya.

Apakah ada pasien yang ditangani meninggal? IA memastikan tidak pernah terjadi. Menurut dia, potensi meninggal ada jika dilakukan dalam sekali pijitan. "Mereka yang ingin e pagegger harus datang minimal tiga kali," katanya.

Sementara untuk tahapan akhir pasien disediakan tempat kamar mandi khusus. Jika pasien sudah keguguran di tempat seketika, biasanya dibawa ke kamar mandi yang berada di posisi sebelah timur rumahnya.

Upah pemijatan tergantung pada keikhlasan pasien. Kalau pasiennya warga yang tergolong kurang mampu, hanya mengupahi Rp 15.000. Sedangkan pasien yang datang dari kecamatan maupun kabupaten lain biasanya berkisar antara Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu. (uji/zid/mat/jp.com/rs)

73 Kasus Pekat hingga Oktober

2009-11-05T02:51:00.002-08:00

PEMERINTAH harus lebih serius dalam memperkecil angka penyakit masyarakat (pekat) di Sumenep. Sebab, kasus pekat dinilai lebih banyak dibanding dengan kasus yang lain.

Hal itu dikatakan oleh Suja'i, Wakil Panitera Pengadilan Negeri (PN) Sumenep. Menurutnya, hingga Oktober ini, dari 73 kasus yang ditangani oleh PN kebayakan adalah kasus pekat.

Menurut Suja'i, kasus yang tergolong sebagai penyakit masyarakat antara lain perkara pidana seksual, kenakalan anak, narkoba, dan perjudian. "Untuk pidana seksual kebanyakan awalnya disebabkan oleh perjudian," terangnya di kantornya kemarin siang.

Untuk diketahui, dari data yang tercatat di PN, hingga kini jumlah perkara yang masuk cukup banyak. Perkara pidana seksual sebanyak 14 kasus, narkoba 17 kasus, kenakalan anak 7 kasus.

Total secara keseluruhan jumlah perkara pekat yang masuk ke PN sebanyak 38 kasus. Sedangkan perkara yang lainnya seperti pembunuhan, korupsi, dan illegal logging sebanyak 35 kasus.

Untuk diketahui, terang Suja'i, sejumlah perkara seksual yang masuk di antaranya adalah pelaku seks komersial (PSK), pencabulan di bawah umur, perzinahan, dan mambawa kabur anak di luar sepengetahuan orang tua.

"Pada bulan sebelumnya, kurang lebih sebanyak 6 orang PSK dijatuhi hukuman tindak pidana ringan (tipiring) selama kurang lebih seminggu," pungkas Suja'i di kantornya kemarin siang. (c22/zid/rd/jp.com/rs)

Ketika Pemilihan Pimpinan Komisi DPRD Terus Menjadi Kemelut

2009-11-05T02:51:00.001-08:00

Terjadi Dualisme Pimpinan, Ketua DPRD Menunggu Lobi

Pemilihan pimpinan komisi di DPRD akhirnya melahirkan kemelut. Terbukti, meski dijadwalkan telah diparipurnakan, namun hingga kini belum terjadi. Kemelut pun melebar kepada dualisme pimpinan komisi.

AKHMADI YASID, Sumenep

---

SEPERTINYA kemelut soal pemilihan pimpinan komisi di DPRD akan terus berlanjut. Ada banyak perangai yang mengarah ke arah itu. Misalnya, belum adanya pengesahan dalam rapat paripurna DPRD.

Bahkan, Ketua DPRD Imam Hasyim terkesan mulai kebingungan dalam menentukan sikap. Setidaknya, hal itu tercermin dalam pernyataannya saat dihubungi wartawan kemarin siang.

Imam mengatakan, pihaknya masih akan melakukan lobi-lobi kepada semua pihak yang terkait untuk mengakhiri kemelut. Meski demikian, mantan ketua komisi A itu secara tegas menyatakan tidak akan menganulir hasil pemilihan pimpinan komisi.

"Hanya mungkin perlu disempurnakan. Itu agar ke depan kondisi di dewan menjadi kondusif," ujar Imam Hasyim yang mengaku sedang dalam perjalanan ke Surabaya kemarin siang.

Sayangnya, Imam tidak menjelaskan detail apa yang dimaksud dengan "disempurnakan" itu. Sehingga, pernyataan Imam masih memunculkan penafsiran lain.

Ditanya mengapa rapat paripurna tidak digelar padahal sudah dijadwalkan dan undangan sudah disampaikan kepada semua anggota dewan? Imam menyatakan, hal itu dilakukan karena ada anggota komisi yang tidak ikut pemilihan. "Saya ingin ada kebersamaan dari semua anggota," katanya.

Seperti diketahui, pemilihan pimpinan komisi Selasa (3/11) lalu akhirnya menjadi polemik. Itu ditandai dengan tidak ikut sertanya sejumlah fraksi. Antara lain Fraksi PBB, Fraksi PKNU, Fraksi Golkar dan Fraksi KD (Keadilan Demokrasi).

Praktis, pemilihan komisi hanya diikuti fraksi besar. Yakni, Fraksi PKB, Fraksi PDIP, Fraksi PAN dan Fraksi PPP. Adapun yang terpilih ketua komisi, Abrori (komisi A), Bambang Prayogi REF (komisi B), Hamid Ali Munir ( komisi C), H. Zubaidi (komisi D).

Sementara itu, 4 fraksi lainnya juga tak mau diam. Buktinya, mereka juga telah melakukan pemilihan komisi hari itu juga. Adapun yang terpilih ketua, Hasan Mudhari (komisi A), Endang SR (komisi B), A. Fauzi Hasyim (komisi C) dan komisi D Akhmadi Said.

Ketua Fraksi PBB A. Fauzi Hasyim dihubungi kemarin mengatakan, pimpinan komisi dari versinya yang legal. Sebab, pemilihan komisinya mendapat restu ketua DPRD. "Kami mengikuti saran dan pendapat ketua DPRD. Sehingga, tidak masuk dalam pemilihan versi lain," katanya.

Fauzi menjelaskan, pihaknya melakukan itu karena masih akan ada komunikasi sesuai petunjuk ketua DPRD. Ternyata, sampai menjelang jam kerja selesai, komunikasi tidak ada. Akhirnya, versinya langsung menggelar pemilihan pimpinan komisi juga.

"Justru mereka men-dzalimi lantaran tidak komit sesuai komunikasi dengan ketua DPRD," pungkasnya.

Sayangnya, koran ini tidak bisa menghubungi versi FPKB dan lain-lain. Koran ini mencoba menghubungi Ketua FPKB Abrori, namun tidak diangkat. Pesan singkat (SMS) juga tidak mendapat respons. Begitu juga dengan A. Subaidi, yang terpilih sebagai ketua komisi D. Dihubungi via telepon selulernya juga tidak diangkat kemarin sore. (rd/jp.com/rs)

Ramai -- ramai membantah

2009-11-02T14:45:00.000-08:00

Kades hingga Camat soal PSK KEBERADAAN lokalisasi ternyata tidak diakui oleh pejabat terkait di wilayah yang biasa dijadikan tempat mangkal PSK (pekerja seks komersil). Camat Ambunten M. Taufik menyatakan, saat ini bisnis birahi di kawasannya sudah tidak ada lagi.Taufik menegaskan, PSK yang mangkal di dekat Pantai Slopeng bukanlah tanggung jawab dia. Alasannya, sekitar Pantai Slopeng masuk Kec Dasuk. Sedangkan untuk wilayah Kec Ambunten sendiri sudah tidak ada lagi."Kalau di Ambunten sudah lama tidak ada. Mungkin dari wilayah Dasuk. Sebab, dulunya di Dasuk banyak sinden," katanya melalui saluran telepon kemarin siang.Lain camat Ambunten, lain pula dengan Kepala Desa Beluk Raja H Amir. Dia tidak bisa memastikan jika PSK yang ada di wilayahnya benar - benar sudah tidak ada. "Kalau seratus persen tidak ada, sepertinya tidak mungkin. Yang jelas, kalaupun ada sifatnya sembunyi - sembunyi. Sebab, masyarakat terus memantaunya," kata Amir.Sementara Camat Dasuk Sujarno mengaku tidak tahu adanya bisnis semacam itu di wilayah tempatnya bekerja. Menurut dia, informasi adanya PSK di Desa Semaan yang disampaikan koran ini dianggapnya sebagai masukan yang baik."Terima kasih. Kami akan cek di lapangan. Sebab, kami harus tahu dulu bagaimana keadaan sebenarnya di lapangan. Yang jelas, sejak saya bertugas di sini (Kec Dasuk, Red), aktivitas prostitusi sudah sepi," terangnya.Jika sebagian besar pejabat di wilayah utara membantah, di daerah selatan memilih realistis. Atmojo, Kades Langsar, Kec Saronggi, mengatakan, pihaknya telah beberapa kali membasmi lokalisasi. Itu dibuktikan dengan adanya pembinaan kepada warga yang melakukan bisnis sahwat tersebut.Bahkan, Atmojo mengaku telah koordinasi dengan kepolisian untuk menangkap PSK yang ada di daerahnya. Sebelumnya, polisi pernah menangkap PSK di desanya. "Dari hasil operasi sebelumnya, ternyata lokalisasi dimaksud juga ditempati PSK nonpermanen. Selain memang menampung PSK yang menetap di rumah itu, juga hanya dijadikan tempat saja. Yakni, membawa perempuan lain ke tempat itu," ungkapnya.Sedangkan Masduki, Kades Bluto, Kec Bluto, saat dikonfirmasi mengatakan, lokalisasi yang disebut Genting Biru tidak termasuk wilayahnya. Tempat itu berada di kawasan Desa Bungbungan. "Coba kamu temui Kades - nya, tidak jauh dari sini dan sebentar kami tuliskan peta dan nomer kontaknya untuk menemui rumah Kades," katanya.Ternyata, Kades Bumbungan Sobenang juga membantah masuk wilayahnya. "Itu (lokalisasi, Red) tidak masuk masuk Daerah Bungbungan, tapi daerah lain. Sebentar saya telepon lagi, soalnya saya masih ada rapat. Nanti saya hubungi lagi," katanya. (fei/c22/zid/jp.com/rs)

Pernah Ditipu, Batasi Tempat Kencan

2009-11-02T14:41:00.000-08:00

KEBERADAAN PSK di sekitar Kota Sumenep sudah menjadi rahasia umum. Entah itu PSK yang mencari konsumen di sekitar Taman Adipura, di sekitar Pasar Bangkal, maupun menunggu di kos hingga panggilan melalui telepon.Salah satu tempat yang biasa menjadi ajang transaksi bisnis birahi ini adalah hotel. Tapi, tidak semua orang bisa kencan di kamar hotel dengan mudah. Sebab, harus melalui orang dalam untuk bisa memboking satu kamar berikut perempuan pemuas nafsu.Koran ini berhasil menyusup ke salah satu kamar berikut dengan cewek pemuas nafsu yang biasa melayani lelaki hidung belang. Untuk bisa menemui targetnya, koran ini sebelumnya harus melewati sekian orang. Diantaranya, warga sekitar hotel. Melalui seorang pemuda, koran ini diantar untuk menemui bagian keamanan hotel. Di sana pemuda itu mengantar langsung menanyakan ada tidaknya perempuan yang bisa "dipakai"."Ada satu, tapi masih melayani tamu. Tunggu saja, bodinya bagus, masih 22 tahun," jawab orang hotel tersebut kepada pemuda dan dan koran ini.Namun, setelah 15 menit menunggu, PSK dimaksud tak kunjung keluar dari kamar 56, tempat dia beraksi dengan tamunya. Orang dalam itu pun menawarkan PSK lain yang biasa melayani tamu hotel."Kalau kelamaan, pakai yang satu lagi. Usianya 35, tinggal telepon pasti langsung datang," tutur lelaki berbadan tinggi itu. Dan, koran ini pun mengiyakannya.Menurut lelaki itu, tarif perempuan yang akan diteleponnya Rp 100 untuk sekali main. Belum termasuk dengan check in kamar seharga Rp 50 ribu. Kok mahal? Menurut dia, harga tersebut sudah paling murah. Akhirnya, dia minta uang sebesar Rp 50 ribu untuk biaya kamar. Lalu, koran ini dipersilakan untuk memasuki kamar nomor 55 di hotel yang berada di Jalan Trunojoyo itu. Untuk diketahui, check in dengan cara ini tanpa harus menuju meja receptionits. Bahkan, koran ini pun tidak menerima kunci kamar. Melainkan, pintu kamar sudah dibukakan.Setelah menunggu selama 15 menit, perempuan yang dipesan pun datang. Dia datang ke hotel dengan menggunakan sepeda motor sendirian. Masih menggunakan helmnya, perempuan itu pun langsung masuk ke dalam kamar tempat koran ini menunggu."Tadi sudah ada yang pesan, tapi belum jelas. Akhirnya saya diam saja di rumah," kata perempuan yang berinisial M itu. M mengaku, dirinya bukan asli warga Sumenep, melainkan dari Pamekasan."Di sini saya kos sendirian di daerah Kolor. Dua anak saya ada di Pamekasan bersama neneknya," ungkap janda yang ditinggal mati oleh suaminya itu.Ditanya alasan memilih hotel sebagai tempat berkencan, M mengaku tidak mau melayani konsumennya selain di hotel demi keamanan. Sebab, empat bulan lalu dirinya pernah mengalami nasib buruk ketika dibawa ke tempat konsumen.Soal tarif, M mengaku uang Rp 100 ribu yang dia dapatkan dari konsumen, tidak sepenuhnya masuk ke kantong. "Aku biasa ngasi uang rokok untuk karyawan hotel. Biasanya Rp 20 ribu. Kalau tidak begitu, mereka tidak bantu aku," ungkapnya. (fei/zid/jp.com/rs)